Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

KOLABORASI MULTI STAKEHOLDER PEMERINTAH DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI DI DESA BANTIMURUNG KABUPATEN MAROS Nurmillah Nurmillah; Sudiarti Dewi Kurra; Abdul Rahman; Andi Atrianingsih; Arjang Arjang; Hanafi A Kadir; Rusdin Nawi; A.M. Azhar Aljurida; Ruslimin Ruslimin; Beddu Lahi; Ali Imran Sadiq; Wahyuddin Wahyuddin; Andi Risma Jaya; Henni Zainal; Yusita Indrayanti; Nazira Dahlan; Merry Ayu Mahrita; Ari Eko Saputra; Rusfandi Rusfandi; Saharuddin Saharuddin
GLOBAL ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2026): Mei 2026, GLOBAL ABDIMAS
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/globalabdimas.v6i1.1052

Abstract

Program pengabdian kepada Masyarakat di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, dilaksanakan sebagai upaya mendukung kebijakan pembangunan nasional dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui perlindungan hak anak dan penguatan ketahanan keluarga. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kapasitas masyarakat dalam mencegah praktik pernikahan anak melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan kolaboratif yang melibatkan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua, serta remaja. Metode pelaksanaan meliputi identifikasi permasalahan, sosialisasi mengenai dampak hukum, kesehatan, sosial, dan ekonomi dari pernikahan anak, pelatihan bagi kader dan kelompok remaja, diskusi kelompok terarah, serta pendampingan penyusunan strategi pencegahan berbasis komunitas. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai risiko pernikahan anak, meningkatnya komitmen para pemangku kepentingan dalam melakukan upaya pencegahan, serta terbentuknya jejaring kolaborasi yang mendukung perlindungan anak di tingkat desa dan kecamatan. Selain itu, peserta menunjukkan perubahan sikap yang lebih positif terhadap pentingnya pendidikan, kesehatan reproduksi, dan perencanaan masa depan bagi remaja. Program ini berkontribusi dalam memperkuat peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak, sehingga diharapkan mampu menekan angka pernikahan anak secara berkelanjutan di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.
Komunikasi Publik di Era Digital: Pergeseran dari Model Komunikasi Satu Arah Menuju Komunikasi Partisipatif Beddu Lahi
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 3 (2026): Juli 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i3.1087

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran model komunikasi publik di era digital dari pola komunikasi satu arah menuju komunikasi yang lebih partisipatif serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong perubahan tersebut. Transformasi digital telah mengubah pola hubungan antara pemerintah, media, dan masyarakat, di mana masyarakat tidak lagi hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai produsen, penyebar, dan pemberi umpan balik terhadap informasi publik. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan menelaah dan mensintesis berbagai penelitian terdahulu yang relevan mengenai komunikasi publik, media digital, partisipasi masyarakat, dan transformasi komunikasi pemerintahan. Analisis dilakukan melalui tahapan identifikasi literatur, seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, evaluasi relevansi, serta sintesis temuan penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi telah mendorong perubahan komunikasi publik menjadi lebih interaktif, dialogis, cepat, dan partisipatif. Media sosial dan platform digital memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, memberikan respons, serta terlibat dalam proses komunikasi publik. Namun, transformasi tersebut masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan literasi digital, disinformasi, rendahnya kualitas interaksi, dan ketimpangan akses teknologi. Dengan demikian, komunikasi publik di era digital perlu diarahkan pada model komunikasi partisipatif yang inklusif, responsif, transparan, dan berorientasi pada keterlibatan masyarakat.
Komunikasi Publik di Era Digital: Pergeseran dari Model Komunikasi Satu Arah Menuju Komunikasi Partisipatif Beddu Lahi
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 3 (2026): Juli 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i3.1087

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran model komunikasi publik di era digital dari pola komunikasi satu arah menuju komunikasi yang lebih partisipatif serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong perubahan tersebut. Transformasi digital telah mengubah pola hubungan antara pemerintah, media, dan masyarakat, di mana masyarakat tidak lagi hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai produsen, penyebar, dan pemberi umpan balik terhadap informasi publik. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan menelaah dan mensintesis berbagai penelitian terdahulu yang relevan mengenai komunikasi publik, media digital, partisipasi masyarakat, dan transformasi komunikasi pemerintahan. Analisis dilakukan melalui tahapan identifikasi literatur, seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, evaluasi relevansi, serta sintesis temuan penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi telah mendorong perubahan komunikasi publik menjadi lebih interaktif, dialogis, cepat, dan partisipatif. Media sosial dan platform digital memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, memberikan respons, serta terlibat dalam proses komunikasi publik. Namun, transformasi tersebut masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan literasi digital, disinformasi, rendahnya kualitas interaksi, dan ketimpangan akses teknologi. Dengan demikian, komunikasi publik di era digital perlu diarahkan pada model komunikasi partisipatif yang inklusif, responsif, transparan, dan berorientasi pada keterlibatan masyarakat.