Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ANTHOR: Education and Learning Journal Jurnal Cendekia Ilmiah
Dini Ihsani
Universitas Asahan, Indonesia
Religion Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Peran dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mencegah Praktik Manipulasi Pasar di Pasar Modal Indonesia Dini Ihsani; Emiel Salim Siregar; Lola Anggraini; Siska Widiyanti Br Simargolang; Putri Aulia Rahma; Nur Rahmadhani Br Simatupang; Lily Alfionita
ANTHOR: Education and Learning Journal Vol 5 No 3 (2026): Anthor 2026
Publisher : Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/anthor.v5i3.583

Abstract

Praktik manipulasi pasar merupakan salah satu bentuk pelanggaran di pasar modal yang dapat mengganggu integritas perdagangan efek, menurunkan kepercayaan investor, dan berpotensi memengaruhi stabilitas sistem keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam mencegah serta menindak praktik manipulasi pasar di pasar modal Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan yang luas dalam melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan pemberian sanksi administratif terhadap pelaku manipulasi pasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, lembaga tersebut juga menjalankan fungsi pencegahan melalui peningkatan keterbukaan informasi, edukasi kepada investor, serta kerja sama dengan Bursa Efek Indonesia dan aparat penegak hukum. Meskipun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain perkembangan teknologi transaksi dan semakin kompleksnya pola pelanggaran di pasar modal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, optimalisasi sistem pengawasan berbasis teknologi, serta peningkatan koordinasi antarlembaga guna mendukung efektivitas pencegahan dan penindakan manipulasi pasar di Indonesia.
Perlindungan Hukum terhadap Nelayan Tradisional dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Emiel Salim Siregar; Siska Widiyanti; Dini Ihsani; Lola Anggraini; Putri Aulia Rahma
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.16716

Abstract

Nelayan tradisional merupakan kelompok masyarakat pesisir yang masih menghadapi berbagai persoalan, khususnya terkait keterbatasan perlindungan hukum dan kepastian usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak nelayan tradisional dalam sistem hukum perikanan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Perlindungan tersebut meliputi jaminan keselamatan, kepastian usaha, pemberdayaan, dan bantuan hukum. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan perlindungan hukum masih belum optimal akibat kendala implementasi dan rendahnya kesadaran hukum nelayan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan dan peran pemerintah guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi nelayan tradisional
Co-Authors Emiel Salim Siregar Lily Alfionita Lola Anggraini Nur Rahmadhani Br Simatupang Putri Aulia Rahma Siska Widiyanti Siska Widiyanti Br Simargolang