Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Janpatar Simamora
Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kepastian Hukum terhadap Debitur yang Wanprestasi dalam Perjanjian dengan Jaminan Fidusia (Studi Putusan No 9/Pdt.G.S.2022/Pn Clp) Sion Nita Muliani Aritonang; Janpatar Simamora; Ria Juliana Siregar
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.7828

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian dengan jaminan fidusia serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Clp ditinjau dari asas kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi debitur diwujudkan melalui kejelasan norma dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 serta penegasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang membatasi eksekusi sepihak. Pertimbangan hakim dilakukan melalui pembuktian di persidangan sehingga menjamin kejelasan status wanprestasi dan perlindungan hukum bagi para pihak.
Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Akibat Kelalaian Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 1909/Pid.B/2024/PN Sby) Sahrony Siahaan; Janpatar Simamora; Samuel F. B. Situmorang
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.7840

Abstract

Kelalaian (culpa) dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 359 KUHP 1946, yang mengancam pidana hingga 5 tahun penjara bagi pelaku yang karena kealpaan menyebabkan kematian orang lain. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana akibat kelalaian yang mengakibatkan kematian melalui studi kasus Putusan Nomor 1909/Pid.B/2024/PN Surabaya. Kasus tersebut melibatkan Moch. Dani Al. Doni Bin Nawawi, kernet truk PT. DAS, yang pada 2 Agustus 2024 keliru memindahkan gigi persneling truk Isuzu Elf (L-8032-UUB) dari gigi 2 ke gigi mundur, menyebabkan truk melaju ke depan, menabrak, dan melindas korban M. Choirul Yani hingga tewas. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis sekunder (peraturan perundang-undangan, doktrin, dan keputusan pengadilan) serta studi kasus. penelitian ini menguraikan unsur-unsur kelalaian (voorzienbaarheid dan onvoorzichtigheid), kesalahan, dan pertimbangan hakim. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim memvonis bersalah berdasarkan kelalaian levis yang dapat diduga, dengan memenuhi standar kehati-hatian rata-rata orang seprofesi, meskipun pelaku tidak berniat dan kurang mahir mengemudi. Putusan ini menegaskan penerapan asas legalitas dan kesalahan obyektif-subjektif, tetapi menyoroti tantangan pembuktian faktor sistemik seperti pelatihan kerja tidak memadai. Penelitian menyimpulkan bahwa KUHP masih relevan, namun perlu adanya pembaruan untuk mengakomodasi elemen struktural pelanggaran HAM guna pencegahan kasus serupa di bidang transportasi. Rekomendasi mencakup pemenuhan regulasi keselamatan kerja dan pelatihan bagi pekerja non-profesional.
Urgensi Partisipasi yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan Lasmin Batee; Janpatar Simamora; Budiman Sinaga
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.8080

Abstract

Partisipasi masyarakat merupakan pilar utama dalam demokrasi konstitusional yang menjamin kedaulatan rakyat dalam proses legislasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan pengaturan partisipasi yang bermakna dalam pembentukan undang-undang di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan perundang-undangan serta mengevaluasi efektivitas implementasinya dalam praktik pembentukan undang-undang saat ini. Formalisasi norma meaningful participation dalam sistem hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, realitas implementasi serta kendala yang dihadapi dalam mewujudkan partisipasi yang substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan penelitian mencakup pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui analisis putusan Mahkamah Konstitusi. Implementasi meaningful participation di Indonesia masih menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik. Meskipun secara prosedural ruang partisipasi telah dibuka melalui konsultasi publik dan rapat dengar pendapat, pelaksanaannya seringkali terjebak pada formalitas administratif. Kendala utama meliputi terbatasnya akses publik terhadap dokumen draf RUU secara tepat waktu, dominasi kepentingan politik pragmatis, serta minimnya mekanisme akuntabilitas bagi pembentuk undang-undang dalam memberikan penjelasan atas penolakan aspirasi masyarakat.
Co-Authors Budiman Sinaga Lasmin Batee Ria Juliana Siregar Sahrony Siahaan Samuel F. B. Situmorang Sion Nita Muliani Aritonang