Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Application of Restorative Justice in Corruption Crimes Sofyan Saleh; Jantje Tjiptabudy; Sherly Adam
International Journal of Social Service and Research Vol. 6 No. 7 (2026): International Journal of Social Service and Research
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v6i7.1456

Abstract

Corruption is an extraordinary crime with systemic impacts on state finances, government stability, and public trust, requiring a comprehensive legal approach to address it effectively. Meanwhile, the concept of restorative justice has increasingly developed within modern criminal justice systems as an alternative to the retributive justice paradigm, which primarily emphasizes punishment rather than repairing harm caused by criminal acts. This study aimed to examine the legal framework governing the application of restorative justice in corruption cases in Indonesia and analyze the extent to which this concept could be implemented within the practice of criminal law enforcement against corruption. This study employed a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consisted of primary, secondary, and tertiary legal sources collected through literature studies and analyzed qualitatively. The findings showed that the regulation of restorative justice in corruption cases had not been explicitly established under Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, as amended by Law Number 20 of 2001, and remained limited in scope. Its application was primarily reflected through mechanisms for recovering state losses rather than functioning as a basis for terminating investigations, prosecutions, or eliminating criminal liability. In practice, restorative justice in corruption cases was oriented toward the recovery of state losses, payment of replacement money (uang pengganti), and judicial consideration of the defendant’s good faith, without eliminating criminal accountability, as affirmed in Article 4 of the Anti-Corruption Law. Therefore, clearer regulatory reform is required to enable the proportional application of restorative justice without undermining the deterrent effect of Indonesia’s efforts to combat corruption.
Model Pemilihan Umum Serentak yang Konstitusional dan Demokratis di Indonesia Syamsul Rifan Kubangun; Julista Mustamu; Jantje Tjiptabudy
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 8 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i8.6281

Abstract

Pemilihan umum serentak merupakan salah satu inovasi penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi yang lahir dari serangkaian putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, dan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat sistem presidensial, meminimalkan fragmentasi politik, serta menyederhanakan tata kelola pemilu sesuai prinsip konstitusional dan demokratis. Penelitian ini bertujuan menganalisis model pemilihan umum serentak yang konstitusional dan demokratis, serta merumuskan desain pengaturan hukum yang mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk menjawab isu hukum yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pemilu serentak yang konstitusional dan demokratis adalah model yang menjamin kedaulatan rakyat, kepastian hukum, efektivitas sistem presidensial, dan kualitas demokrasi. Reformulasi pengaturan hukum yang memisahkan pemilu serentak nasional untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, DPD, dan DPR dari pemilu serentak lokal untuk memilih DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota serta Gubernur/Bupati/Walikota dipandang mampu menjamin kepastian hukum dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia pada masa yang akan datang, sekaligus menjadi dasar bagi kodifikasi hukum kepemiluan nasional yang mengintegrasikan pengaturan pemilu dan pemilihan kepala daerah dalam satu naskah undang-undang, sehingga pembentuk undang-undang perlu segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.