Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Fungsi Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Sherly Adam
JURNAL BELO Vol 4 No 2 (2019): Volume 4 Nomor 2, Februari 2019 - Juli 2019
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.384 KB) | DOI: 10.30598/belovol4issue2page158-175

Abstract

The disclosure of a criminal case, especially the criminal act of pembuhunan very difficult, at least there are three things that can not be separated because it involves the validity or validity of a court decision, namely: a system of evidence embraced by procedural law, evidence and strength of evidence and evidence that will Strengthening the evidence presented in court. The function of expert information in the proving of murder offenses as evidence in the criminal justice process is required from the examination of the case both in the investigation process and in the court hearing is very important and necessary, especially to assist the investigator, prosecutor or judge in disclosing a case A very complex, complex assassination.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging di Desa Huku Kecil Kabupaten Seram Bagian Barat Astuti Nur Fadillah; Steven Makaruku; Sherly Adam
JURNAL BELO Vol 7 No 2 (2021): Volume 7 Nomor 2, Desember 2021
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/belovol7issue2page224-235

Abstract

Lemahnya penegakan hukum memunculkan keprihatinan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah harus memperbaiki kinerja penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, termasuk dalam menangani kasus illegal logging. Kasus tindak pidana illegal logging yang terjadi di Desa Huku Kecil Kabupaten Seram Bagian Barat dan keberhasilan penegakan hukum bergantung dari oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana illegal logging di Desa Huku Kecil Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu faktor undang-undang atau hukumnya, faktor aparat penegak hukum dan faktor masyarakat. Sehingga penegakan hukum tindak pidana Illegal Logging di Desa Huku Kecil Kabupaten Seram Bagian Barat belum dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan yang diharapkan masyarakat khususnya didesa Huku Kecil Kabupaten Seram Bagian Barat.
SOSIALISASI KEBIJAKAN KRIMINAL PERIKANAN MERUSAK (DESTRUCTIVE FISHING) PADA KAWASAN KONSERVASI PERIARAN: - Yanti Amelia Lewerissa; D. J. A. Hehanussa; Sherly Adam
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2023): Volume 4 Nomor 3 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i3.17475

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bagian dari tiga komponen besar tri dharma perguruan tinggi, selain pendidikan/pengajaran dan penelitian. Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Desa Sawai tentang kebijakan criminal perikanan merusak (destructive fishing) pada kawasan konservasi perairan. Metode yang dipakai dengan Tahapan Pertama : kami melakukan pengambilan data awal untuk mengetahui kebutuhan dari masyarakat Desa Sawai. Tahapan Kedua : kami mengola data awal tersebut kemudian akan disajikan melalui kegiatan sosialisasi. Tahapan Ketiga: kami memberikan sosialisasi baik kepada perangkat desa maupun kepada masyarakat yang hadir. Tahapan Keempat : kami melakukan pengambilan data terakhir untuk mengevaluasi sosialisasi yang kami lakukan. Hasilnya masyarakat sudah paham tentang dampak perikanan tangkap yang merusak (destructive fishing) serta akibat hukum yang timbul jika masyarakat tetap melakukan aktivitas perikanan yang merusak.
The Effectiveness of Legal Aid Offices in Ensuring the Rights of Defendants in Court Maria Waas; Sherly Adam; Hadibah Zachra Wadjo
Interdisciplinary Journal of Advanced Research and Innovation Vol. 4 No. 2 (2026): Interdisciplinary Journal of Advanced Research and Innovation
Publisher : Ravine Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58860/ijari.v4i2.100

Abstract

The implementation of the Legal Aid Post (Pos Bantuan Hukum or Posbakum) at the Ambon District Court represents the fulfillment of every citizen's constitutional right to legal assistance a right grounded in the principles of the rule of law, equality before the law, and access to justice. This research aims to analyze the effectiveness of the Legal Aid Post in fulfilling defendants' rights to legal assistance and to examine the factors influencing its implementation. This is an empirical legal study employing statutory, conceptual, and sociological approaches. Data were gathered through both library and field research and analyzed using a descriptive-qualitative method. The findings indicate that the Legal Aid Post at the Ambon District Court has played a role in providing legal consultation, drafting legal documents, and facilitating legal representation for indigent defendants. However, its implementation has not been optimal due to resource limitations, low public legal awareness, and administrative obstacles in the provision of legal aid. Therefore, it is necessary to strengthen the Legal Aid Post institutionally, improve service quality, and foster synergy among the court, legal aid organizations, and law enforcement agencies to ensure that defendants' rights to legal assistance are fulfilled effectively, fairly, and with legal certainty.
The Application of Restorative Justice in Corruption Crimes Sofyan Saleh; Jantje Tjiptabudy; Sherly Adam
International Journal of Social Service and Research Vol. 6 No. 7 (2026): International Journal of Social Service and Research
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v6i7.1456

Abstract

Corruption is an extraordinary crime with systemic impacts on state finances, government stability, and public trust, requiring a comprehensive legal approach to address it effectively. Meanwhile, the concept of restorative justice has increasingly developed within modern criminal justice systems as an alternative to the retributive justice paradigm, which primarily emphasizes punishment rather than repairing harm caused by criminal acts. This study aimed to examine the legal framework governing the application of restorative justice in corruption cases in Indonesia and analyze the extent to which this concept could be implemented within the practice of criminal law enforcement against corruption. This study employed a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consisted of primary, secondary, and tertiary legal sources collected through literature studies and analyzed qualitatively. The findings showed that the regulation of restorative justice in corruption cases had not been explicitly established under Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, as amended by Law Number 20 of 2001, and remained limited in scope. Its application was primarily reflected through mechanisms for recovering state losses rather than functioning as a basis for terminating investigations, prosecutions, or eliminating criminal liability. In practice, restorative justice in corruption cases was oriented toward the recovery of state losses, payment of replacement money (uang pengganti), and judicial consideration of the defendant’s good faith, without eliminating criminal accountability, as affirmed in Article 4 of the Anti-Corruption Law. Therefore, clearer regulatory reform is required to enable the proportional application of restorative justice without undermining the deterrent effect of Indonesia’s efforts to combat corruption.
Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3268 K/Pid.Sus/2025 dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Distribusi Cadangan Beras Pemerintah Kota Tual Muhamad Zulkarnain Tamher; Sherly Adam; Iqbal Taufik
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 6 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i6.5785

Abstract

Penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual Tahun 2016–2017 menunjukkan kesenjangan antara norma ideal dan praktik peradilan, khususnya terkait penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dalam perkara bantuan publik.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3268 K/Pid.Sus/2025 serta implikasinya terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian lanjutan menunjukan bahwa Implikasi putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3268 K/Pid.Sus/2025 terhadap praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi khususnya dalam perkara penyalahgunaan CBP di daerah yaitu putusan ini memperketat pengawasan, sehingga aparat daerah akan lebih berhati-hati dalam pengelolaan dan distribusi CBP agar tidak terjerat tindak pidana korupsi. Putusan ini menegaskan komitmen Mahkamah Agung dalam melakukan koreksi terhadap putusan tingkat bawah untuk menjaga kesatuan penafsiran hukum (casser), terutama dalam konteks penyederhanaan administrasi perkara dan penguatan kepastian hukum.
Penegakan Hukum dalam Kasus Malpraktik Penyedotan Lemak pada Klinik Kecantikan di Indonesia Selvy Taihuttu; E. R.M. Toule; Sherly Adam
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 6 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i6.6030

Abstract

Pelayanan kesehatan yang dilakukan di klinik kecantikan menyebabkan pasien mengalami luka berat/cacat dan bahkan meninggal dunia seperti kasus penyedotan lemak. Sampai saat ini belum terdapat pengaturan khusus yang mengatur estetika medis secara komprehensif di Indonesia. Tujuan yang hendak dicapai untuk Menganalisa dan membahas pertanggungjawaban hukum akibat kesalahan malpraktik pada klinik kecantikan dan bentuk penegakan hukum malpraktik tindakan penyedotan lemak yang mengakibatkan cacat atau meninggalnya seseorang pada klinik kecantikan. Jenis penelitian bersifat yuridis normatif. Dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta sumber bahan hukum yang dipakai yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier kemudian dianalisis secara kualitatif dan kemudian pengumpulan bahan hukum dikumpulkan dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertanggungjawaban hukum malpraktik pada klinik kecantikan dapat menggunakan hukum pidana, perdata dan administrasi serta berdasar pada profesi dokter dan etika kedokteran. Tetapi sampai saat ini belum adanya pertanggungjawaban tersebut dalam prakteknya. Bentuk penegakan hukum malpraktik tindakan penyedotan lemak yang mengakibatkan cacat/meninggalnya seseorang pada klinik kecantikan dilakukan melalui penegakan hukum etika profesi dan penegakan hukum dari pelaksana aturan serta penegakan hukum secara pidana, perdata dan administrasi. Tetapi tidaklah berjalan dengan baik akibat adanya kendala dalam proses penegakan hukum. Untuk itu, diperlukan aturan atau regulasi jelas yang mengatur malpraktik pada klinik kecantikan dan peran aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat dalam penegakan hukum malpraktik pada klinik kecantikan secara preventif dan represif, sehingga penegakan hukum dapat ditegakkan dan kasus-kasus malpraktik pada klinik kecantikan dapat diminimalisir.