Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Reva Sari Anggraini
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Sanksi Bagi Notaris Akibat Kesalahan Penomoran Atau Format Akta: Kelalaian Formal Hingga Akibat Hukum Euis Nuraisyah; Kuratulaini Kuratulaini; Reva Sari Anggraini; Raudatun Nashiyah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1857

Abstract

Penelitian ini menganalisis akibat hukum dan sanksi yang dapat dikenakan kepada notaris akibat kesalahan penomoran atau format akta di Indonesia, mulai dari dimensi kelalaian formal hingga pertanggungjawaban hukumnya. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menelaah ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), KUHP, serta literatur akademik dan yurisprudensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan formil dalam akta notaris diklasifikasikan ke dalam kesalahan substantif dan non-substantif, di mana kesalahan penomoran secara spesifik diatur dalam Pasal 58 ayat (2) UUJN sebagai kewajiban pencatatan repertorium yang bersifat imperatif. Dampak yuridisnya mencakup degradasi kekuatan pembuktian akta dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan, tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal 1365 BW yang bersifat pribadi dan melekat seumur hidup, serta sanksi administratif berjenjang dari Majelis Pengawas Notaris. Dalam kondisi yang melibatkan unsur kesengajaan, tanggung jawab pidana berdasarkan Pasal 263–264 KUHP juga dapat dijatuhkan. Prosedur perbaikan melalui mekanisme renvoi (Pasal 49 UUJN) dan Berita Acara Pembetulan (Pasal 51 UUJN) merupakan jalur hukum yang wajib ditempuh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan sistem pengawasan, pemanfaatan teknologi secara terukur, dan peningkatan kompetensi berkelanjutan merupakan strategi terpadu yang diperlukan untuk mencegah kelalaian formil dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kenotariatan Indonesia.
Perjanjian Sewa-Menyewa Jasa Jukung Di Desa Lok Baintan: Tinjauan Hukum Perdata Reva Sari Anggraini
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1928

Abstract

Penelitian ini berfokus pada dinamika hukum perjanjian sewa-menyewa jukung (perahu tradisional) di Pasar Terapung Lok Baintan, Kalimantan Selatan, yang dianalisis melalui lensa hukum perdata, khususnya ketentuan perjanjian sewa-menyewa dalam Pasal 1548–1600 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap dua informan utama: Acil Ba’iyah (50 tahun) yang mewakili pemilik aset mandiri, dan Acil Hajah Bustan (51 tahun) yang mewakili penyedia aset. Temuan penelitian menunjukkan adanya pola ekonomi dualistik dalam ekosistem pasar terapung, di mana kepemilikan mandiri berjalan berdampingan dengan praktik sewa berbasis lisan dengan tarif harian sebesar Rp5.000 hingga Rp10.000. Meskipun unsur-unsur esensial perjanjian sewa-menyewa menurut Pasal 1548 KUHPerdata , yaitu pihak yang menyewakan, pihak penyewa, objek sewa, dan harga sewa yang disepakati , telah terpenuhi secara substantif dan perjanjian terbentuk secara sah berdasarkan prinsip konsensualisme dalam Pasal 1320 KUHPerdata, penelitian ini mengidentifikasi celah signifikan terkait ketiadaan dokumentasi tertulis. Informalitas ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembagian tanggung jawab atas kerusakan jukung sebagaimana diatur dalam Pasal 1564–1566 KUHPerdata, yang berpotensi menempatkan pedagang kecil pada posisi yang rentan secara pembuktian. Oleh karena itu, penelitian ini berargumen bahwa penguatan perjanjian melalui dokumentasi tertulis sederhana sangat penting untuk memberikan kepastian hukum (rechtszekerheid) serta perlindungan pembuktian bagi para pedagang perempuan di Lok Baintan.
Co-Authors Euis Nuraisyah Kuratulaini Kuratulaini Raudatun Nashiyah