Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)
Nadia Hidayati
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Identitas Dalam Akta Jual Beli Tanah Dan Bangunan Nadia Hidayati; Mahmudah Mahmudah; Amelia Amelia
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1858

Abstract

Kesalahan identitas dalam akta jual beli tanah dan bangunan merupakan permasalahan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sengketa kepemilikan, serta kerugian bagi para pihak yang terlibat. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, notaris memiliki kewajiban untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian identitas para pihak sebelum akta ditandatangani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab notaris terhadap kesalahan identitas dalam akta jual beli tanah dan bangunan serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat kesalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, maupun pidana sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat hukum yang ditimbulkan. Tanggung jawab perdata muncul apabila kelalaian notaris menimbulkan kerugian bagi para pihak, sedangkan tanggung jawab administratif diberikan melalui mekanisme pengawasan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun tanggung jawab pidana hanya dapat dikenakan apabila terdapat unsur kesengajaan atau perbuatan melawan hukum. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dapat dilakukan melalui pembetulan akta dengan mekanisme renvoi, pengajuan gugatan ganti rugi, pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris, serta upaya administratif di bidang pertanahan. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan profesionalitas notaris menjadi faktor penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan.
Analisis Kesesuaian Fintech Syariah Terhadap Prinsip Hifzh Al-Mal Dan Al-Adl Nadia Hidayati
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1873

Abstract

Perkembangan fintech syariah di Indonesia memberikan kemudahan layanan keuangan berbasis teknologi yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan, seperti risiko gagal bayar, kurangnya transparansi informasi, dan ketidakseimbangan distribusi risiko antara platform dan investor. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik fintech syariah dengan maqashid syariah, khususnya prinsip hifz al-mal (perlindungan harta) dan al-‘adl (keadilan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik fintech syariah dalam perspektif maqashid syariah terkait perlindungan harta dan keadilan dalam transaksi keuangan digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik fintech syariah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip hifz al-mal dan al-‘adl. Risiko gagal bayar, lemahnya perlindungan investor, serta ketidakseimbangan distribusi risiko menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal syariah dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan transparansi, mitigasi risiko, dan regulasi agar fintech syariah lebih sesuai dengan tujuan syariat Islam dalam menciptakan keadilan dan kemaslahatan.
Sosialisasi Hukum Tentang Klausula Baku dalam Rangka Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Konsumen bagi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Amelia Rahmaniah; Ahmad Reysa Fateya Rahman; Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy; Miftah Ma’ruf; Ihda Ni’matul Uzma; Amelia Amelia; Citra Dewi; Nur Nazwa Pratiwi; Ahmad Firza Agustiawan; Ahmad Fauzan; Muhammad Ihsan Pirdaus; Nadia Hidayati; Rabiatul Huda
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v4i1.1818

Abstract

Perkembangan transaksi ekonomi memicu meluasnya penggunaan klausula baku sepihak yang rawan merugikan konsumen. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa UIN Antasari mengenai klausula baku berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) melalui diskusi interaktif berbasis studi kasus riil, seperti jasa parkir dan marketplace. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman mahasiswa yang signifikan. Sebelum sosialisasi, pengetahuan peserta bersifat parsial. Setelah kegiatan, mereka mampu mengidentifikasi substansi klausula yang melanggar hukum, seperti pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Mahasiswa kini lebih kritis dan siap menjadi agen perubahan literasi hukum.
Co-Authors Ahmad fauzan Ahmad Firza Agustiawan Ahmad Reysa Fateya Rahman Amelia Amelia Amelia Rahmaniah Citra Dewi Ihda Ni’matul Uzma Miftah Ma’ruf Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy Muhammad Ihsan Pirdaus Nur Nazwa Pratiwi Rabiatul Huda