Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)
Amelia Amelia
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Identitas Dalam Akta Jual Beli Tanah Dan Bangunan Nadia Hidayati; Mahmudah Mahmudah; Amelia Amelia
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1858

Abstract

Kesalahan identitas dalam akta jual beli tanah dan bangunan merupakan permasalahan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sengketa kepemilikan, serta kerugian bagi para pihak yang terlibat. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, notaris memiliki kewajiban untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian identitas para pihak sebelum akta ditandatangani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab notaris terhadap kesalahan identitas dalam akta jual beli tanah dan bangunan serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat kesalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, maupun pidana sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat hukum yang ditimbulkan. Tanggung jawab perdata muncul apabila kelalaian notaris menimbulkan kerugian bagi para pihak, sedangkan tanggung jawab administratif diberikan melalui mekanisme pengawasan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun tanggung jawab pidana hanya dapat dikenakan apabila terdapat unsur kesengajaan atau perbuatan melawan hukum. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dapat dilakukan melalui pembetulan akta dengan mekanisme renvoi, pengajuan gugatan ganti rugi, pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris, serta upaya administratif di bidang pertanahan. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan profesionalitas notaris menjadi faktor penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan.
Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Scoop Order Pada Aplikasi Tiktok Amelia Amelia
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1870

Abstract

Perkembangan perdagangan elektronik melalui media sosial telah melahirkan berbagai model transaksi baru, salah satunya adalah scoop order pada aplikasi TikTok. Sistem ini memungkinkan pembeli melakukan pembayaran sebelum mengetahui secara pasti barang yang akan diterima karena penentuan objek dilakukan melalui mekanisme pengambilan secara acak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik scoop order pada aplikasi TikTok dalam perspektif hukum ekonomi syariah serta menelaah aspek perlindungan konsumen dalam transaksi tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik scoop order mengandung ketidakjelasan objek transaksi karena jenis, kualitas, dan nilai barang baru diketahui setelah proses pengambilan dilakukan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan unsur gharar pada aspek objek akad. Penelitian ini juga menemukan bahwa transparansi informasi memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dan meminimalkan risiko kerugian dalam transaksi digital. Oleh karena itu, peningkatan transparansi informasi menjadi salah satu upaya yang dapat mendukung terciptanya transaksi yang lebih adil, aman, dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.
Jenis Pelanggaran Dan Sanksinya Dalam Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Perspektif Etika Profesi Alya Ahda Nadhirah; Amelia Amelia; Muhammad Farhan
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1930

Abstract

Penelitian ini mengkaji jenis pelanggaran dan sanksinya dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dari perspektif etika profesi. Di tengah upaya mewujudkan sistem peradilan yang berintegritas, pelanggaran etika oleh hakim di Indonesia masih kerap terjadi dan berdampak serius terhadap kepercayaan publik atas lembaga peradilan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 beserta literatur hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelanggaran KEPPH diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat, yang masing-masing dikenai sanksi administratif berupa teguran hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Pelanggaran tersebut pada dasarnya merupakan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip fundamental profesi hakim, khususnya independensi, imparsialitas, integritas, dan profesionalitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan KEPPH secara konsisten sangat diperlukan guna menjaga legitimasi putusan pengadilan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia.
Sosialisasi Hukum Tentang Klausula Baku dalam Rangka Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Konsumen bagi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Amelia Rahmaniah; Ahmad Reysa Fateya Rahman; Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy; Miftah Ma’ruf; Ihda Ni’matul Uzma; Amelia Amelia; Citra Dewi; Nur Nazwa Pratiwi; Ahmad Firza Agustiawan; Ahmad Fauzan; Muhammad Ihsan Pirdaus; Nadia Hidayati; Rabiatul Huda
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v4i1.1818

Abstract

Perkembangan transaksi ekonomi memicu meluasnya penggunaan klausula baku sepihak yang rawan merugikan konsumen. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa UIN Antasari mengenai klausula baku berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) melalui diskusi interaktif berbasis studi kasus riil, seperti jasa parkir dan marketplace. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman mahasiswa yang signifikan. Sebelum sosialisasi, pengetahuan peserta bersifat parsial. Setelah kegiatan, mereka mampu mengidentifikasi substansi klausula yang melanggar hukum, seperti pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Mahasiswa kini lebih kritis dan siap menjadi agen perubahan literasi hukum.
Co-Authors Ahmad fauzan Ahmad Firza Agustiawan Ahmad Reysa Fateya Rahman Alya Ahda Nadhirah Amelia Rahmaniah Citra Dewi Ihda Ni’matul Uzma Miftah Ma’ruf Muhammad Farhan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy Muhammad Ihsan Pirdaus Nadia Hidayati Nur Nazwa Pratiwi Rabiatul Huda