<![CDATA[Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat yang dilaksanakan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyedia layanan pangan. Dalam implementasinya, setiap SPPG diwajibkan memiliki sejumlah legalitas keamanan pangan, seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), dan Sertifikat Halal guna menjamin mutu serta keamanan produk makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat. Namun demikian, masih ditemukan SPPG yang belum memenuhi persyaratan sertifikasi tersebut tetapi telah beroperasi dan ditetapkan sebagai penyedia layanan dalam Program MBG. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk inkonsistensi regulasi dalam sertifikasi keamanan pangan pada SPPG serta mengkaji dampaknya terhadap implementasi Program MBG. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi terkait implementasi sertifikasi keamanan pangan pada SPPG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inkonsistensi regulasi terjadi akibat disharmoni kebijakan antar institusi, perbedaan standar operasional sertifikasi, lemahnya mekanisme validasi dan audit oleh Badan Gizi Nasional (BGN), serta seringnya pelanggaran administratif dan rendahnya penerapan sanksi. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya jaminan kualitas dan keamanan pangan, ketidakpastian standar kandungan gizi produk makanan, serta potensi kerugian bagi penerima manfaat, khususnya siswa, ibu menyusui, dan lansia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi, standardisasi mekanisme sertifikasi, serta penguatan koordinasi dan konsistensi penerapan sanksi merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas sertifikasi keamanan pangan pada SPPG guna mendukung keberhasilan implementasi Program MBG secara berkelanjutan.]]>
