Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Dekonstruksi Independensi KPK Pasca-Revisi UU No. 19 Tahun 2019: Analisis Politik Hukum dan Penanganan Korupsi Pejabat Eksekutif NOVI ENJELINA PUTRI; Muhaimin
Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Vol 18 No 2 (2025): Volume 18 Nomor 2: Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja
Publisher : Fakultas Politik Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jppdp.v18i2.5708

Abstract

The revision of the Corruption Eradication Commission Law through Law No. 19 of 2019 has sparked serious debate regarding the weakening of the institution and the erosion of the KPK's independence, particularly in handling corruption cases involving executive officials. This article aims to analyze how the KPK's independence has been reconstructed after the revision and how this is reflected in law enforcement practices. The analysis was conducted on a number of strategic decisions, including the cases of Edhy Prabowo, Juliari Batubara, Syahrul Yasin Limpo, and Lukas Enembe, which show indications of structural and procedural weakening, as well as inconsistencies in the judicial and criminal justice processes. A comparison is made with the Independent Commission Against Corruption (ICAC) model in Hong Kong, which has proven highly effective thanks to guaranteed institutional independence, operational transparency, and active community involvement in corruption prevention. The results of the study show that after the revision, the independence of the KPK has experienced a shift in the political direction of law enforcement in combating corruption in Indonesia, structural weaknesses reflected in procedural interventions, changes in investigation patterns, and inconsistencies in verdicts against high-level corruption perpetrators, as well as a spirit of independence that is vulnerable to political intervention. This article recommends reinforcing the legal framework that guarantees the KPK's operational independence and conducting a systemic evaluation of political influence in
Inkonsistensi Kebijakan Sertifikasi Keamanan Pangan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis Mohamamd Makbul; Awan Dharmawan; Muhaimin
Journal of Law and Administrative Science Vol. 4 No. 1 (2026): JLAS: Journal of Law and Administrative Science (April)
Publisher : Universitas Teknologi Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33478/jlas.v4i1.52

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat yang dilaksanakan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyedia layanan pangan. Dalam implementasinya, setiap SPPG diwajibkan memiliki sejumlah legalitas keamanan pangan, seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), dan Sertifikat Halal guna menjamin mutu serta keamanan produk makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat. Namun demikian, masih ditemukan SPPG yang belum memenuhi persyaratan sertifikasi tersebut tetapi telah beroperasi dan ditetapkan sebagai penyedia layanan dalam Program MBG. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk inkonsistensi regulasi dalam sertifikasi keamanan pangan pada SPPG serta mengkaji dampaknya terhadap implementasi Program MBG. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi terkait implementasi sertifikasi keamanan pangan pada SPPG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inkonsistensi regulasi terjadi akibat disharmoni kebijakan antar institusi, perbedaan standar operasional sertifikasi, lemahnya mekanisme validasi dan audit oleh Badan Gizi Nasional (BGN), serta seringnya pelanggaran administratif dan rendahnya penerapan sanksi. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya jaminan kualitas dan keamanan pangan, ketidakpastian standar kandungan gizi produk makanan, serta potensi kerugian bagi penerima manfaat, khususnya siswa, ibu menyusui, dan lansia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi, standardisasi mekanisme sertifikasi, serta penguatan koordinasi dan konsistensi penerapan sanksi merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas sertifikasi keamanan pangan pada SPPG guna mendukung keberhasilan implementasi Program MBG secara berkelanjutan.
“PENYELESAIAN SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI MELALUI AJUDIKASI NON LITIGASI BERBASIS PADA PELAYANAN PUBLIK YANG ADAPTIF DI JAWA TIMUR” Awan Dharmawan; Moh Makbul; Muhaimin; Orce Kabunggul; Zulharman
Journal of Law and Administrative Science Vol. 4 No. 1 (2026): JLAS: Journal of Law and Administrative Science (April)
Publisher : Universitas Teknologi Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33478/jlas.v4i1.63

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Penyelesaian sengketa Informasi (PSI) Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi berbasis konsep Pelayan Publik yang Adaptif oleh Komisi Informasi Jawa Timur. Dalam Penelitian ini Analisa yang digunakan melaui pendekatan Teori Peran (Anis Rachma Utary, 2014) yang berkaitan dengan judul serta menggunakan Metode Pendekatan Kualitatif yang bersifat Deskriptif (Sugiyono, 2017). Observasi yang dilakukan dengan melakukan metode wawancara (M.Nazir, 2017) pada 6 orang informan yang mengetahui masalah penelitian.Dari Hasil Observasi yang dilakukan terkait indikator Dimensi yang ada yaitu : Regulatory Role; Enabling Role; Direct Provision of good and Services, 2 (dua) indikator menunjukan bahwa Penyelesaian Sengketa Informasi melalui Ajudikasi Non Litigasi sudah tercapai dengan baik sesuai pendekatan indikator yang ada diantaranya melalui kesepakatan damai (Mediasi) dan pencabutan gugatan. Salah satu indikator tidak tercapai karena pengelolaan penyelesaian sengketa tidak menunjukan hasil yang maksimal dalam total jumlah kesepakatan damai (mediasi) dan total jumlah pencabutan gugatan, namun secara keseluruhan berdasarkan pendekatan teori yang ada, Penyelesaian sengketa Informasi (PSI) Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi berbasis Pelayan Publik yang Adaptif sudah sesuai. Kata Kunci : Penyelesaian sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi, Ajudikasi Non Litigasi
Reorientation of Policy and Governance for Civil Society Organizations to Facilitate People's Political Participation: Reorientasi Kebijakan dan Tata Kelola Organisasi Kemasyarakatan sebagai Wadah Partisipasi Politik Rakyat Muhaimin; Novi Enjelina Putri
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 5 No. 2 (2025): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/j.kk.v5i2.53692

Abstract

This article examines the legal policy governing civil society organizations (CSOs) in Indonesia, which has shifted from a repressive instrument to a facilitative model. Previously, laws and regulations governing CSOs served as a tool of state control, limiting civil society freedoms and undermining freedom of association, often justified by political stability and security. Recent developments point to a restructuring that positions CSOs as strategic development partners and avenues for public political participation. Applying a legal-normative approach and legal-political analysis, this study highlights regulatory disharmony, conflicts of interest, and problematic ongoing policy implications that create tensions between democratic imperatives and state interests. The study's findings underscore that transforming the role of CSOs requires a redesigned legal system focused on protecting constitutional rights, social justice, and strengthening civil society—the foundation of democracy. Therefore, future legal policy for CSOs must balance legal certainty, freedom of association, and the public interest. Artikel ini mengkaji dinamika kebijakan hukum bagi organisasi kemasyarakatan di Indonesia, yang telah mengalami pergeseran paradigma dari instrumen represif menjadi model fasilitatif. Peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur organisasi kemasyarakatan cenderung berfungsi sebagai alat kontrol negara untuk membatasi kebebasan masyarakat sipil dan melemahkan kebebasan berserikat, seringkali dengan alasan stabilitas politik dan keamanan. Perkembangan terkini menunjukkan adanya penataan ulang yang menempatkan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pembangunan strategis dan saluran partisipasi politik rakyat. Melalui pendekatan hukum-normatif dan analisis hukum-politik, studi ini menyoroti ketidakharmonisan regulasi, konflik kepentingan, dan implikasi kebijakan bermasalah yang berkelanjutan yang mengarah pada ketegangan antara keharusan demokrasi dan kepentingan negara. Temuan studi ini menggarisbawahi bahwa transformasi peran organisasi kemasyarakatan memerlukan perancangan ulang tatanan hukum yang berfokus pada perlindungan hak konstitusional, keadilan sosial, dan penguatan masyarakat sipil sebagai fondasi demokrasi. Oleh karena itu, kebijakan hukum organisasi kemasyarakatan ke depan harus menyeimbangkan antara kepastian hukum, kebebasan berserikat, dan kepentingan publik.
The Reorientation Of Ormas Policy And Governance As A Forum For People's Political Participation: A. Legal Framework for the Management of Mass Organisations in Indonesia B. Mass Organisations as Representatives of Public Political Participation C. Reorientation of Policies Facilitating the Role of Mass Organisations Muhaimin; Novi Enjelina Putri
Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies Vol 6 No 2 (2026): Restructuring Mass Organizations: Between Freedom of Association and Public Order
Publisher : Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53013/bestuurskunde.6.2.145-159

Abstract

Freedom of association is a constitutional right guaranteed under Article 28 and Article 28E(3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Nevertheless, the development of regulations governing community organizations (Ormas) in Indonesia has not followed a linear trajectory from repression toward democratization. This study examines changes in the regulatory regime governing Ormas based on three principal legal instruments: Law No. 8 of 1985, Law No. 17 of 2013, and Law No. 16 of 2017. The study employs a normative juridical method with a qualitative and historical-analytical approach. Unlike previous studies, which have generally adopted a descriptive-historical approach, this study analyzes the three legal regimes through the framework of manifest and latent functions. This framework demonstrates that the expansion of opportunities for Ormas participation following the Reform Era did not necessarily eliminate the coercive power of the state. Rather, the expansion of participation occurred alongside selective facilitation and practices of co-optation. The findings indicate that compliance with the principle of proportionality, which encompasses legality, legitimate aims, and the necessity and balancing of measures, varies across the three regulatory regimes. Law No. 8 of 1985 fails to satisfy the latter two elements. Law No. 17 of 2013 provides a stronger normative framework but faces weaknesses in its implementation. Meanwhile, Law No. 16 of 2017 represents a regression in terms of proportionality by eliminating judicial review mechanisms in the process of dissolving Ormas. Based on these findings, this study proposes four policy principles as a basis for restructuring Ormas regulation: legal certainty, restoration of fair legal process, strengthening the state’s supportive functions, and symmetrical accountability. These four principles are expected to provide a relevant framework for the Ministry of Home Affairs’ agenda for reforming Ormas regulation.