Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.633
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Nusantara Community Empowerment Review JLAS: Journal of Law and Administrative Science Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Zulharman Zulharman
Universitas Teknologi Surabaya
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Kontribusi Sosial Melalui Pembagian Takjil pada Masyarakat Selama Bulan Ramadhan Hakim, Lukman; Mardianto, Totok; Zulharman; Aji, Susilo; Sofa, Devi Maya; Djatu, Petrus Fraidy Legif Putra; Aristo Surbakti, Manuel; Dedali, Sindhu Hargo; Yulia, Novie Noordiana Rahma; Rahayuningsih, Yanti; Ulfindrayani, Ika fitri
Nusantara Community Empowerment Review Vol. 2 No. 2 (2024): Nusantara Community Empowerment Review
Publisher : LPPM UNUSIDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55732/ncer.v2i2.1306

Abstract

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat sekaligus memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan dalam komunitas Islam. Metode pelaksanaan kegiatan ini melibatkan langkah-langkah yang terencana secara sistematis, mulai dari studi pendahuluan, penyusunan proposal, hingga pelaksanaan dan evaluasi keberhasilan. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa kegiatan ini memberikan dampak positif yang signifikan, seperti memenuhi kebutuhan praktis masyarakat, memperkuat ikatan antara universitas dan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran akan solidaritas dalam komunitas. Kesimpulan dan saran menggarisbawahi pentingnya program ini menjadi kegiatan berkelanjutan yang lebih luas, peningkatan kolaborasi dengan pihak terkait, evaluasi terus menerus, dan penggalangan dana lebih lanjut. This activity aims to make a real contribution to society while strengthening human values and togetherness in the Islamic community. The method of implementing this activity involves systematically planned steps, starting from preliminary studies, and preparation of proposals, to implementation and evaluation of success. The results and discussion show that this activity had a significant positive impact, such as meeting the practical needs of society, strengthening ties between the university and society, and increasing awareness of solidarity within the community. Conclusions and suggestions underline the importance of this program becoming a broader sustainable activity, increased collaboration with related parties, continuous evaluation, and further fundraising.
PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG DI DESA BABUSSALAM, LOMBOK BARAT Husnul Hotimah; Muslim Muslim; Zulharman Zulharman; Abd. Qohar
JURDAR : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 1 No. 2 (2021): JURDAR:Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : SEKOLAH TINGGI ILM USYARI'AH DARUSSALAM BERMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jpm.v1i2.300

Abstract

 Perdagangan orang merupakan salah satu permasalahan sosial yang kompleks dan membutuhkan pendekatan multidimensional untuk penanganannya. Desa Babussalam, Lombok Barat, merupakan salah satu daerah yang rentan terhadap kasus perdagangan orang, terutama di kalangan perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan perdagangan orang di Desa Babussalam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pendampingan yang berbasis komunitas, seperti pelatihan keterampilan kerja, penyuluhan hukum, serta pendampingan psikososial bagi korban atau calon korban, memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya perdagangan orang. Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi desa dan program wirausaha terbukti mengurangi kerentanan ekonomi yang sering menjadi faktor utama dalam kasus perdagangan orang. Faktor pendukung keberhasilan program ini adalah sinergi antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh masyarakat setempat. Namun, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya akses terhadap informasi yang akurat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih proaktif serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam implementasi program pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan, diharapkan upaya pencegahan perdagangan orang di Desa Babussalam dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih luas.
PENDEKATAN EDUKATIF-PARTISIPATIF SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PERUNDUNGAN DI MADRASAH ALIYAH DARUSSALAM BERMI Zulharman Zulharman
JURDAR : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 3 No. 1 (2023): JURDAR:Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : SEKOLAH TINGGI ILM USYARI'AH DARUSSALAM BERMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jpm.v3i1.321

Abstract

Bullying merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih sering terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk di Madrasah Aliyah Darussalam Bermi. Tindakan bullying tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga terhadap lingkungan sekolah secara keseluruhan, yang dapat menghambat perkembangan akademik dan psikososial siswa. Program pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa, guru, dan tenaga kependidikan mengenai bahaya bullying serta membangun strategi pencegahan yang efektif. Metode yang digunakan dalam program ini meliputi sosialisasi, pelatihan, serta pembentukan kelompok siswa sebagai agen perubahan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai dampak bullying serta munculnya komitmen dari pihak sekolah untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi siswa. Implementasi program ini diharapkan dapat mengurangi kasus bullying dan menciptakan budaya sekolah yang lebih positif serta inklusif.
EXAMINING THE PRINCIPLE OF PERMANENT INALIENABILITY: A COMPARATIVE STUDY Zulharman Zulharman; IDUL ADNAN
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v4i2.194

Abstract

The evolution of international human rights instruments and national legislation has strengthened the recognition of indigenous communal ownership institutions, including the Permanent Inalienability Principle. Countries like Australia (Native Title) and Canada (Aboriginal Title) have demonstrated robust commitments to upholding communal property regimes. This comparative analysis employs a normative research approach to examine the parameters of existence and relevance of regulations in maintaining the Permanent Inalienability Principle in Indonesia. The findings indicate a strong legal commitment in select countries to safeguard indigenous ownership rights through accommodation, formulation, and enforcement of regulations.
KEBIJAKAN PIDANA KERJA SOSIAL DI INDONESIA SEBAGAI PIDANA ALTERNATIF DAN SOLUSI PROBLEM LEMBAGA PEMASYARAKATAN Idul Adnan; Zulharman Zulharman; Lukman Hakim; Muhammad Sujudi
Journal of Law and Administrative Science Vol. 4 No. 1 (2026): JLAS: Journal of Law and Administrative Science (April)
Publisher : Universitas Teknologi Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33478/jlas.v4i1.59

Abstract

Overcrowding or excess capacity in correctional institutions is a serious problem in the criminal justice system in Indonesia. One alternative that could be a solution is the application of social work punishment. Social work punishment offers a more humane approach and does not burden correctional institutions. Aim. This study aims to examine the policy of social work sanctions in Indonesia as an alternative sentencing approach and its potential as a solution to address the issues of overcrowding in correctional institutions. It explores the feasibility and effectiveness of implementing social work penalties within Indonesia’s legal framework, specifically in mitigating prison overcrowding and improving rehabilitation outcomes for offenders. Methods. The research employs a normative juridical approach by analyzing laws, regulations, and relevant literature related to criminal sanctions in Indonesia. In addition, qualitative data is gathered through interviews with legal practitioners, corrections officers, and policymakers to understand the perspectives and readiness of the criminal justice system to implement social work penalties. Comparative analysis with international practices is also included to evaluate the adaptability and potential challenges in Indonesia. Results. Findings reveal that social work penalties can serve as an effective alternative to custodial sentences for non-violent offenders, reducing the burden on correctional facilities. Implementation challenges include the need for regulatory support, coordination among institutions, and public awareness. Nevertheless, social work sanctions show promise in promoting rehabilitative justice, lowering recidivism, and creating a more balanced criminal justice system in Indonesia.
“PENYELESAIAN SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI MELALUI AJUDIKASI NON LITIGASI BERBASIS PADA PELAYANAN PUBLIK YANG ADAPTIF DI JAWA TIMUR” Awan Dharmawan; Moh Makbul; Muhaimin; Orce Kabunggul; Zulharman
Journal of Law and Administrative Science Vol. 4 No. 1 (2026): JLAS: Journal of Law and Administrative Science (April)
Publisher : Universitas Teknologi Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33478/jlas.v4i1.63

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Penyelesaian sengketa Informasi (PSI) Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi berbasis konsep Pelayan Publik yang Adaptif oleh Komisi Informasi Jawa Timur. Dalam Penelitian ini Analisa yang digunakan melaui pendekatan Teori Peran (Anis Rachma Utary, 2014) yang berkaitan dengan judul serta menggunakan Metode Pendekatan Kualitatif yang bersifat Deskriptif (Sugiyono, 2017). Observasi yang dilakukan dengan melakukan metode wawancara (M.Nazir, 2017) pada 6 orang informan yang mengetahui masalah penelitian.Dari Hasil Observasi yang dilakukan terkait indikator Dimensi yang ada yaitu : Regulatory Role; Enabling Role; Direct Provision of good and Services, 2 (dua) indikator menunjukan bahwa Penyelesaian Sengketa Informasi melalui Ajudikasi Non Litigasi sudah tercapai dengan baik sesuai pendekatan indikator yang ada diantaranya melalui kesepakatan damai (Mediasi) dan pencabutan gugatan. Salah satu indikator tidak tercapai karena pengelolaan penyelesaian sengketa tidak menunjukan hasil yang maksimal dalam total jumlah kesepakatan damai (mediasi) dan total jumlah pencabutan gugatan, namun secara keseluruhan berdasarkan pendekatan teori yang ada, Penyelesaian sengketa Informasi (PSI) Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi berbasis Pelayan Publik yang Adaptif sudah sesuai. Kata Kunci : Penyelesaian sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi, Ajudikasi Non Litigasi
KOMPENSASI, RESTITUSI DAN REHABILITASI DALAM UPAYA PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAM PEKERJA MIGRAN INDONESIA Zulharman Zulharman; Rifqathin Ulya
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v2i1.59

Abstract

Tidak sebandingnya angka usia produktif dan daya serap tenaga kerja menjadi salah satu pemicu tingginya angka pengangguran di Indonesia, hal ini juga menjadi pendorong meningkatnya minat masyarakat untuk keluar negeri agar mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, namun dalam beberapa kasus terjadi pelanggaran-pelanggaran ham terhadap pekerja migran diindonesia. Tulisan ini menjawab dua pertanyaan Bagaimanakah permasalahan Pekerja Migran yang menjadi korban tindak pidana? Dan Bagaimanakah seharusnya pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi Pekerja Migran dalam rumusan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?. dalam menjawab pertanyaan tersebut dilakukan studi dengan metode penelitian normatif dan studi literatur dan menemukan jawaban bahwa Pekerja Migran Indonesia memiliki kerentanan menjadi korban. Mulai dari perekrutan, pemberangkatan penempatan, serta dalam masa kerja, pekerja migran dengan mudah dapat menjadi korban. Peran swasta dalam proses migrasi merupakan salah satu penyebab rentannya Pekerja Migran menjadi korban. Negara tempat bekerja juga merupakan masalah bagi Pekerja Migran, dimana terdapat perbedaan sistem hukum, kultur, dan laiinnya menyebabkan mereka diintimidasi. Kurang perhatiannya pemerintah serta adanya kelemahan dalam peraturan perundang-undangan juga memicu lemahnya perlindungan pada Pekerja Migran. Disahkannya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dirasa masih belum maksimal memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran yang menjadi korban. Perlu adanya rumusan mengenai pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi Pekerja Migran yang menjadi korban. Hal ini didasarkan pada banyaknya kasus yang terjadi dimana Pekerja Migran tidak memperoleh ketiga hak tersebut pada saat menjadi korban. Padahal ketiga hal tersebut penting diberikan pada korban. Jika bukan negara yang menjamin hak korban, maka korban akan dibiarkan tidak memperoleh bantuan dan haknya sebagai korban.
STUDI ANALISIS AKAD SALAM DALAM SISTEM JUAL BELI ONLINE TOKOPEDIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM Idul Adnan; Zulkarnain Zulkarnain; Zulharman Zulharman; Fathony Karuniawan
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v2i1.96

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad salam dalam praktik jual beli online, khususnya pada platform e-commerce Tokopedia. Akad salam merupakan salah satu bentuk akad dalam fiqh muamalah yang memperbolehkan pembayaran dilakukan di awal, sedangkan barang diserahkan kemudian pada waktu yang telah disepakati. Model transaksi ini sering ditemukan dalam sistem pre-order pada platform digital. Namun, penerapannya dalam ecommerce modern memunculkan sejumlah persoalan, terutama terkait kejelasan spesifikasi barang, kepastian waktu pengiriman, serta perlindungan terhadap konsumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptifanalitis. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi terhadap fitur-fitur transaksi pre-order di Tokopedia, serta wawancara dengan penjual dan konsumen aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem pre-order di Tokopedia memiliki kemiripan dengan akad salam, belum seluruh unsur akad salam terpenuhi secara sempurna, terutama terkait kepastian waktu penyerahan barang dan transparansi informasi. Selain itu, aspek tanggung jawab penjual terhadap kualitas dan keterlambatan pengiriman juga menjadi catatan penting dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akad salam dalam jual beli online dapat dilakukan selama memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam hukum Islam, dengan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi informasi. Tokopedia sebagai salah satu marketplace terbesar di Indonesia perlu mengembangkan kebijakan transaksi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah agar dapat memberikan jaminan keadilan bagi semua pihak.
Co-Authors Abd. Qohar Aji, Susilo Aristo Surbakti, Manuel Awan Dharmawan Dedali, Sindhu Hargo Devi Maya Sofa Djatu, Petrus Fraidy Legif Putra Fathony Karuniawan Husnul Hotimah Idul Adnan Idul Adnan Ika Fitri Ulfindrayani Lukman Hakim Lukman Hakim Mardianto, Totok Moh Makbul Muhaimin Muhammad Sujudi Muslim Muslim Orce Kabunggul Rahayuningsih, Yanti Rifqathin Ulya Yulia, Novie Noordiana Rahma Zulkarnain Zulkarnain