Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, ekonomi, Manajemen dan Akuntansi INLAW
Halif
Universitas Jember
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Urgensi Sinergi PPATK dan Aparat Penegak Hukum dalam Penyitaan Aset Kripto Sebagai Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang: Telaah Kritis atas Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 Beren Ginting; Dwi Novantoro; Halif
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 7 (2026): Tema Hukum Pidana
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i7.3862

Abstract

This study aims to analyze the normative framework for the confiscation of crypto assets resulting from money laundering and examine the role of the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) and the position of Attorney General's Guideline Number 7 of 2023 within the Indonesian legal system. The study employed normative legal methods with a statutory and conceptual approach. The results indicate that the PPATK plays a central role as a Financial Intelligence Unit through the analysis of suspicious financial transactions, asset tracking, temporary suspension of transactions, and provision of financial intelligence to law enforcement officials. Attorney General's Guideline Number 7 of 2023 does not conflict with higher-level regulations because it only regulates the technical aspects of handling crypto assets. However, as an internal policy, the guideline has limited binding power, requiring more comprehensive regulations to strengthen crossagency coordination and the effectiveness of asset recovery.
REGULASI QRIS ATAS PENGEMBANGAN METODE PEMBAYARAN DIGITAL DI WILAYAH ASEAN Moh. Bahrul Ulum; Nuzulia Kumala Sari; Halif
HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Vol. 5 No. 1 (2026): January
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STI Syariah AL-Hilal SIgli

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61393/heiema.v5i1.412

Abstract

This study aims to examine the regulatory framework of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) as a legal instrument that strengthens Indonesia’s digital payment system and promotes its integration within the ASEAN region. The research employs a normative legal method using qualitative-descriptive analysis, based on a review of legal regulations, academic sources, and empirical data related to QRIS implementation at both national and regional levels. The findings reveal that the regulations issued by Bank Indonesia and the Ministry of Finance have provided a robust legal basis for ensuring efficiency and security in Indonesia’s digital payment ecosystem. Furthermore, the cross-border payment collaboration between Indonesia and Thailand serves as evidence of QRIS’s potential to enhance cross-border economic transactions and reinforce Indonesia’s role in regional digital diplomacy. The discussion emphasizes that strengthening the legal framework, data protection, and cybersecurity is essential to maintaining QRIS’s sustainability amid global digital transformation. Overall, QRIS acts not only as a digital payment instrument but also as a manifestation of national economic sovereignty, fostering efficiency, inclusivity, and competitiveness in the global digital economy.
Perlindungan Dan Peralihan Hak Cipta Atas Aset Digital Di Metaverse Bagi Ahli Waris Dalam Sistem Kekeluargaan Sonia Wijaya Putra; Satriya Aldi Putrazta; Nuzulia Kumala Sari; Halif
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2025): INLAW - Desember 2025
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum dan mekanisme pewarisan hak cipta atas aset digital, seperti avatar, aset game, dan token non-fungible (NFT), yang secara hukum diakui sebagai karya yang dilindungi hak cipta berdasarkan hukum Indonesia. Penelitian ini berfokus pada bagaimana hak cipta, khususnya hak ekonominya, dapat dialihkan atau diwariskan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Meskipun undang-undang tersebut secara eksplisit mengizinkan pengalihan hak cipta melalui warisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau cara hukum lainnya, penerapannya pada aset digital tidak berwujud dan berbasis blockchain masih menghadapi tantangan regulasi dan teknis. Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statuta dan pendekatan konseptual. Pendekatan statuta digunakan untuk menganalisis hukum dan peraturan yang ada seperti Undang-Undang Hak Cipta, KUHP, dan Hukum Warisan Islam, sedangkan pendekatan konseptual mengeksplorasi pemahaman hukum tentang pewarisan aset digital dan status hak kekayaan intelektual di lingkungan virtual. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun hak cipta atas aset digital dapat secara legal diwariskan kepada ahli waris, ketiadaan peraturan khusus tentang perencanaan warisan digital dan kompleksitas teknis dalam mengakses kepemilikan digital (misalnya, kunci pribadi, dompet digital) menghadirkan hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk reformasi hukum dan inovasi administratif guna memastikan perlindungan yang adil dan efektif terhadap aset hak cipta digital dalam praktik pewarisan di era metaverse
Co-Authors Beren Ginting Dwi Novantoro Moh. Bahrul Ulum Nuzulia Kumala Sari Satriya Aldi Putrazta Sonia Wijaya Putra