Muhammad Koginta Lubis
Universitas Battuta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penanggulangan Tawuran Antar Kampung Di Kecamatan Medan Belawan Oleh Kepolisian Sektor Medan Belawan Junaidi Lubis; Muhammad Eddy Syahputra; Haris Dermawan; Muhammad Koginta Lubis
Madani Legal Review Vol. 10 No. 1 (2026): Madani Legal Review
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v10i1.4374

Abstract

Fenomena tauran antar kampung di Kecamatan Medan Belawan telah menjadi isu sosial dan kriminal yang terus-menerus, mengganggu keamanan dan membahayakan keselamatan warga. Ciri khas daerah pesisir dengan populasi yang padat dan perkembangan ekonomi yang rendah menjadi penyebab terjadinya konflik antar kelompok yang terus berlangsung. Kepolisian Sektor Medan Belawan memegang peranan penting dalam menjaga ketertiban umum melalui berbagai upaya untuk meredam kejahatan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Polsek Medan Belawan dalam mengatasi tauran antar kampung serta mengenali berbagai faktor yang menghalangi penegakan hukum dan pencegahan konflik. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kriminologis. Sumber data primer diambil melalui wawancara mendalam dengan penyidik Polsek Medan Belawan, dan juga melakukan peninjauan langsung di lapangan. Proses analisis data dilakukan dengan cara deskriptif analitis. Upaya Polsek Medan Belawan dalam menanggulangi tauran antar kampung menggunakan dua taktik utama, pertama mencegah kejahatan dengan cara mengunjungi masyarakat langsung dengan cara mengumpulkan para tokoh yang ada untuk membangun sinergitas dan membangun kampung yang tertib, aman dan damai tanpa tauran dan melakukan patroli di jam-jam rawan. Kedua, menindak tegas seluruh pelaku yang melakukan tauran dan membahayakan keselamatan masyarakat. Namun dalam hal ini masih ada saja tantangan yang dihadapi, seperti masih ditemukan akun media sosial masyarakat menyebar hasutan. Penanganan tauran antar kampung di Kecamatan Medan Belawan membutuhkan kerja sama semua pihak agar bersinergi mencipatakan suasana yang aman dan damai dalam lingkungan masyarakat.
KAJIAN HUKUM ASURANSI KARBON DALAM PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA Leni Indrayani; Muhammad Koginta Lubis; Haris Dermawan; Talita Syamantha; Junaidi Lubis
Jurnal Supremasi Vol 16 No 2 (2026): Volume 16 Nomor 2 Tahun 2026
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/fq64p636

Abstract

Asuransi karbon merupakan bentuk asuransi baru dalam dunia asuransi sendiri, seiring dengan komitmen Indonesia dalam kontribusi secara nasional untuk membatasi emisi gas rumah kaca pasar karbon menjadi instrumen ekonomi yang krusial. Namun penyerapan karbon memiliki risiko tinggi mulai dari kegagalan proyek akibat bencana alam (seperti kebakaran hutan) hingga perubahan regulasi. Asuransi karbon muncul sebagai mekanisme pengalihan risiko yang belum memiliki kerangka regulasi yang spesifik dalam tata hukum positif Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami asuransi karbon dari pendekatan hukum agar lebih berkepastian, berkeadilan dan bermanfaat dan bagaimana juga dampaknya dalam perubahan iklim di Indonesia. Selain itu kedudukannya sama dengan asuransi pada umumnya. Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yang mengkaji permasalahan apa saja yang muncul dalam penelitian ini. Metode pendekatan yang diterapkan adalah yuridis normatif yang mengacu pada aturan hukum dan undang-undang yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang memberikan ruang bagi inovasi sektor keuangan, aturan turunan yang spesifik mengatur asuransi karbon dibawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih sangat terbatas. Secara hukum, asuransi karbon dapat dikatakan sebagai asuransi umum, namun memerlukan standarisasi dalam penghitungan klaim yang singkron dengan sistem registri nasional pengendalian perubahan iklim. Kendala utama meliputi ketidakpastian defenisi objek asuransi pada kredit karbon yang tidak berwujud dan perlunya harmonisasi antara aturan baik secara internasional dan regional.