Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ilmu Hukum Prima Jurnal Pengabdian Masyarakat Asia RIO LAW JURNAL JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Neraca Keadilan
Junaidi Lubis
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Dan Pendidikan, Universitas Battuta
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN HAKIM MENUJU KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG BERINTEGRITAS DAN BERMARTABAT Andi Hakim Lubis; Junaidi Lubis; Said Rizal
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v5i1.2456

Abstract

In carrying out its duties and functions as a mouthpiece of justice, it is necessary to carry out the function of monitoring and fostering judges optimally. So that every decision that has been determined by the judge maintains its authority and is still able to uphold the truth in maintaining its integrity and dignity. Because the judge's decision always contains instructions for the sake of justice based on the Almighty God and the decision must be accountable horizontally to the community and vertically to God Almighty. The research method used is normative legal research. This research is descriptive analytical. The data collection technique is done by means of literature study. The results of the study, namely the direction of supervision and guidance of judges that are relevant to actual problems related to the quality of judge decisions, will center on fostering a philosophical mindset, by introducing the philosophy of legal hermeneutics as a method for understanding texts and comprehensive facts, so that the quality of judge decisions always begins with a philosophical legal considerations that reflect the values ​​of philosophical justice contained in Pancasila. Because the judicial power is exercised based on the philosophy of Pancasila and the 1945 Constitution.
Upaya Penanggulangan Judi Toto Gelap dan Kim di Desa Kampung Solok Barus Tapanuli Tengah Menurut Kriminologi Junaidi Lubis*; Leni Indrayani; Juliya Maria
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.26489

Abstract

Judi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang terus ada sampai hari ini yang sangat sulit untuk ditanggulangi. Dalam kaca mata hukum judi merupakan salah satu perbuatan tindak pidana (delict) yang meresahkan dalam masyarakat. Pola judi mendorong orang untuk selalu terbuai dengan kemenangan sehingga menyebabkan orang malas untuk bekerja dan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mengenai judi merupakan tingkah laku manusia yang harus terus ditanggulangi, karena menimbulkan dampak yang tidak baik bagi masyarakat. Penegakan hukum dalam menanggulangi judi yaitu penanggulangan judi secara preventif artinya penanggulangan yang dilakukan dengan cara mencegah terjadinya judi itu sendiri. Pada hakekatnya judi merupakan perbuatan yang jelas bertentangan dengan norma agama, moral, susila, dan hukum, serta dapat membahayakan kelangsungan hidup masyarakat, Bangsa dan Negara.
Proteksi Hukum Dalam Peretasan (Pencurian) Data Pribadi Nasional Dermawan, Haris; Lubis, Junaidi; Lubis, Muhammad Koginta
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1603

Abstract

The incident of data theft or cyber attack (ransomware) some time ago taught us how important legal protection is as early as possible so that the same incident does not happen again in the future. That the law in this case must be able to protect as early as possible so that the same incident does not happen again and even if it does happen again, the law must be able to fully protect the data so that legal certainty is created in the protection of personal data nationally. What is protected by law is to protect important information and protect data from loss, damage to theft, how important the law is in protecting this kind of thing. The purpose of this study is to find out how important the law is in providing data protection from all forms of damage, loss to theft which can clearly harm many people and have an impact on the emergence of legal uncertainty in providing personal data nationally. The government in this case should create a clear and firm legal umbrella to provide security to every user of personal data so that hacked data can be protected by law and resolved in the best possible way, so that there is legal certainty for all users of personal data. The purpose of this study is to find out how the law provides national personal data protection. The method used in this case is by looking at various kinds of legal rules related to the protection of personal data normatively so that there is legal certainty from the side of the legal rules that have been determined by the provisions of the laws and regulations in force in Indonesia. The results of the study indicate that the legal rules are still weak so that the law has not been able to provide protection as early as possible for legal certainty in protecting all personal data nationally.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG MENYIMPAN HASIL HUTAN SECARA TIDAK SAH Junaidi Lubis
NERACA KEADILAN Vol. 1 No. 2 (2022): NERACA KEADILAN
Publisher : YAPEKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hutan adalah paru-paru dunia yang semua makhluk punya kewajiban yang sama untuk saling menjaganya dari segala bentuk kerusakan, bahwa hutan adalah pelindung bagi umat manusia dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber kekayaan alam yang memberikan manafaat serbaguna yang mutlak dibutuhkan oleh umat manusia sepanjang masa. Pertanggungjawaban korporasi terkait dengan tindak pidana pengerusakan hutan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 terdapat pada Pasal 78 Ayat (14) yang merumuskan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 50 apabila dilakukan oleh dan atau badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendirisendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan”. Tanggung jawab korporasi pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Secara umum penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap penyimpanan hasil hutan secara tidak sah dan melawan hukum dan mengetahui kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam meminta pertanggungjawaban pidana bagi penyimpan hasil hutan hutan secara tidak sah. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif yang bersifat deskriptif analisis peraturan perundang-undangan dan pustaka. Hasil penelitian ini bentuk pertanggungjawaban pidananya adalah sesuai dengan ketentuan isi yang termaktub dalam kandungan Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Hasil hutan. Yang terdiri dari hasil nabati dan hewani yang dapat juga disebut sebagai hasil hutan langsung, kemudian diatur juga dalam Pasal 9 Ayat (2) dengan ancaman pidana 10 Tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 100.000.000. kendala yang dihadapi penegak hukum dalam penegakan hukum kepemilikan hasil hutan adalah kurangnya pengalaman pegawai penyidik negeri sipil kehutanan dalam tugas-tugas penyidikan tindak pidana, kurangnya koordinasi penyidik polri dengan penegak hukum lainnya dan adanya tumpang tindih kewenangan dan kebijakan penegak hukum dalam penyelesaian hukum pidana hutan.
Legal Participatory Legal Counseling to Realize Sei Mencirim Village as a Region Free of Violence against Women and Children Junaidi Lubis; Tika Rohani Zega; Delina Giawa; Alexius Saroniat Harefa; Juliya Maria
Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32815/jpm.v7i1.2999

Abstract

Purpose: Violence against women and children in Indonesia's rural areas is frequently concealed by cultural normalization and limited access to formal legal tools. Method: This legal counseling activity was carried out in Sei Mencirim Village, Sunggal District, Deli Serdang Regency, The approach method used is counseling involving village officials, community leaders, women and the surrounding community by conducting discussions and questions and answers in accordance with the conditions of the village community. Practical Applications: Practically, this social transformation is realized through the establishment of Village Movement Cadres who actively engage in micro-sharing, safe zone mapping, and enhancing the national complaint channel, as evidenced by real case reports submitted via SAPA 129 after the activities. Conclusion: This study enhances the PAR methodology by translating formal law into local language and empowers rural Indonesian communities as active legal agents.
Co-Authors Alexius Saroniat Harefa Andi Hakim Lubis Delina Giawa Dermawan, Haris Juliya Maria Juliya Maria Leni Indrayani Lubis, Muhammad Koginta Said Rizal Tika Rohani Zega