Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan

Dimensi Etik dan Hukum Tindakan Kedokteran pada Pelayananan Kesehatan oleh Mahasiswa Profesi Dokter Gigi (Studi Kasus Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung Semarang) Gresfullah, Akhmad Zaida; Purwoko, Joko; Nugroho, Hari Pudjo
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 9, No 2: Desember 2023, Terakreditasi Nasional Peringkat 3
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v9i2.5808

Abstract

Abstrak: Mahasiswa profesi dokter gigi adalah seseorang mahasiswa yang sedang melaksanakan pendidikan profesi setelah menyelesaikan pendidikan akademik. Berdasarkan Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, mahasiswa profesi dokter dan dokter gigi masih belum diperbolehkan untuk memberikan pelayanan kesehatan karena belum memiliki STR dan SIP. Mahasiswa profesi dokter gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan tujuan pembelajaran klinik tetap harus memperhatikan hukum kesehatan dan kode etik kedokteran gigi.Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan yang cukup berarti dari mahasiswa profesi dokter gigi di RSIGM SA dalam memahami pengetahuan etik dan hukum kesehatan. Adanya hubungan hukum yang terjadi antara mahasiswa profesi dokter gigi dan dosen/DPJP yaitu adanya pelimpahan wewenang yang diberikan oleh dosen/DPJP untuk dapat melakukan pelayanan kepada pasien yaitu berupa mandat dan tetap dibawah pengawasan serta instruksi dari dosen/DPJP. Mahasiswa profesi dokter gigi masih banyak yang abai terhadap tanggung jawab etik dan hukum,. RSIGM SA telah memberikan upaya perlindungan hukum bagi mahasiswa profesi dokter gigi yaitu berupa perlindungan hukum preventif dan represif.Kata kunci: mahasiswa profesi dokter gigi, etik kesehatan, hukum kesehatan Abstract: A dental co-assistant is a student who is carrying out professional education after completing academic education. Based on Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice, dental co-assistants are still not allowed to provide health services because they do not have STR and SIP. A dental co-assistant while providing health services with the aim of clinical learning must still pay attention to health law and the code of ethics of dentistry. The results showed that the dental co-assistant at RSIGM SA had a significant difference in understanding knowledge of ethics and health law. The legal relationship that happens between dental co-assistant and lecturers/dentist is delegation of authority given by lecturers/dentist to be able to perform services to patients in the form of a mandate and remain under the supervision and instruction of lecturers/dentist. Many dental co-assistants are still ignorant of ethical and legal responsibilities. RSIGM SA has provided legal protection for dental co-assistants, that is preventive and repressive legal protectionKeywords: dental co-assistant, ethics, health law
Asas Keadilan dalam Pengaturan Kompetensi dan Pemberian Kewenangan Dokter Gigi Umum dan Dokter Gigi Spesialis Rusmiati, Rusmiati; Yustina, Endang Wahyati; Nugroho, Hari Pudjo
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 10, No 2: Desember 2024
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v10i2.12407

Abstract

dalam melaksanakan praktik kedokteran gigi dan mulut dokter gigi umum maupun dokter gigi spesialis harus sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang dimilikinya, namum masih dirasakan adanya ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang membahas tentang pengaturan kompetensi dan pemberian kewenangan dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang asas keadilan bagi dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis yang melakukan praktik kedokteran gigi dan mulut.Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang mencakup asas-asas dan norma-norma hukum mengenai dokter gigi umum, dokter gigi spesialis, pengaturan kompetensi dan pemberian kewenanganyang berbasis keadilan.Selanjutnya dianalisa dengan metode kualitatif normatif yang merumuskan tentang pengaturan kompetensi dan pemberian kewenangan dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis telah berlandaskan keadilan. Hasil analisa didapatkan bahwa pengaturan kompetensi dan pemberian kewenangan dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis telah berlandaskan asas keadilan meskipun adanya keadilan subyektif dan terdapat tumpang tindih dari standar kompetensi dokter gigi umum dan standar kompetensi dokter gigi spesialis yang menyebabkan multi tafsir dari dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis . Multi tafsir ini menunjukan adanya ketidakpastian hukum.Abstract: In practicing dentistry and oral medicine, general and specialist dentists must be guided by their authority and competence, but their implementation is still unjust. Based on this, it is necessary to conduct research that discusses the regulation of competencies and granting authority to general dentists and specialist dentists to obtain a clear picture of the principle of justice for general and specialist dentists who practice dentistry.This Research Was Carried Out by a Normative Juridical Research Method, Namely By Researching Literature Materials And Secondary Data That Included Legal Principles And Norms Regarding General Dentists, Specialist Dentists, Competency Arrangements, And The Granting Of Justice-Based Authority.Furthermore, it is analyzed using a normative qualitative method that formulates the regulation of competence and the grant of authority to general dentists and specialist dentists based on justice. The Results of the Analysis found that the regulation of competence and granting authority to general dentists and specialist dentists have been based on the principle of justice, even though there is subjective justice. There is an overlap between the competency standards of general dentists and the competency standards of specialist dentists, which causes multiple interpretations of general dentists and specialist dentists. This multi-interpretation shows that there is legal uncertainty