Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Wacana Kritis Upaya Pemerintah Mengatasi Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Transportasi Publik Firmansyah, Dwi; Adiarsa, Sopyan Resmana; Aryani, Lina
Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan Vol 5, No 1 (2024): SOCIAL INTERVENTION
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jisp.v5i1.17041

This research examines PT. Transjakarta's efforts to address sexual harassment in public transportation, specifically within the Transjakarta system, focusing on Norman Fairclough's critical discourse analysis in detik.com news coverage. The research aims to investigate three dimensions of Fairclough—textual analysis, discursive practices, and socio-cultural practices—embedded in the news reporting. The research methodology employed is qualitative with a critical discourse analysis approach to explore and analyze discourse in detik.com news. Data were collected from secondary sources, including relevant news and articles. Data analysis techniques encompass textual analysis to explore representations, relations, and identities in the news, discursive practices to understand text production and consumption, and socio-cultural practices to interpret situational, institutional, and social aspects of the news. The findings indicate that PT. Transjakarta's efforts to combat sexual harassment involve active participation from the Head of the Company Secretary Division, Anang Rizkani Noor, and strategies such as providing women-only buses as a preventive measure. The news also reflects the independence of detik.com journalists in reporting the issue without associated interests.Keywords; Sexual Harassment, Transjakarta, Detik.com.

Political Will Pemerintah Kabupaten Karawang dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nurmala, Elfa; Purnamasari, Hanny; Adiarsa, Sopyan Resmana
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 21 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14306236

This research discusses the Political Will of the Karawang Regency Government in developing Micro, Small and Medium Enterprises. The aim of this research is to examine and analyze the extent of the political will of the Karawang Government in developing Micro, Small and Medium Enterprises in Karawang Regency. This research uses a literature review method with a qualitative approach. This research was analyzed using the political will theory expressed by Derick W. Brinkerhoff with five indicators, namely initiative, priority, political mobilization, law enforcement and business sustainability. The research results show that the political will of the Karawang Regency Government in depeloving Micro, Small and Medium Enterprises is quite good.

Analisis Framing mengenai Pemberitaan Buzzer Politik di Media Sosial pada Media Online detikcom Pradana, Muhamad Deyu; Argenti, Gili; Adiarsa, Sopyan Resmana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kemunculan Buzzer politik dalam meramaikan pesta politik di Indonesia sangat menarik perhatian masyarakat sehingga pro dan kontra pun banyak bermunculan terkait kehadiran buzzer politik di Indonesia ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis framing pemberitaan buzzer di media onlinedetikcom. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis framingmenggunakan model Robert M. Entman, yang terdiri dari pendefinisian masalah, penyebab masalah, keputusan moral, dan penyelesaian masalah. Subjek penelitian ini bersumber dari 3 berita media online detikcom yang terbit dari tanggal 11 sampai 16 Oktober 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa detikcom lebih menonjolkan sisi negatif dari buzzer yang menjadi sumber propaganda politik di Indonesia. Aktivitas buzzer ke depan perlu ditertibkan agar tidak menimbulkan provokasi dan aksi spontan di masyarakat.

Pengalaman Hidup Gelandangan dan Pengemis Memaknai Kebijakan Larangan menjadi Gelandangan dan Pengemis Mardhika, Mardhika; Hakim, Lukmanul; Adiarsa, Sopyan Resmana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.13118

Fenonena adanya gelandangan dan pengemis masih menjadi isu penting yang dihadapi pemerintah daerah. Di Kabupaten Karawang meskipun aturan larangan menjadi gelandangan dan pengemis sudah diberlakukan namun realitas sehari-hari menunjukkan tetap saja masih banyak ditemui fenomena adanya gelandangan dan pengemis. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pengalaman hidup gelandangan dan pengemis dalam memaknai kebijakan larangan menjadi gelandangan dan pengemis yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Karawang. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain metode penelitian analisis femenologi intrepretatif dengan jumlah partisipan sebanyak 4 orang yang merupakan 2 orang pengemis dan 2 orang gelandangan. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa bagi partisipan penelitian yang merupakan gelandangan dan pengemis, menjadi gelandangan dan pengemis adalah sebagai keterpaksaan untuk bertahan hidup karena keterbatasan ekonomi. Kebijakan larangan menjadi gelandangan dan pengemis dimaknai oleh partisipan penelitian sebagai kebijakan yang tidak solutif bagi mereka sehingga meskipun kebijakan tersebut telah ditetapkan dan diberlakukan namun tidak diikuti kepatuhan terhadap kebijakan tersebut. Bagi gelandangan dan pengemis, labeling masyarakat terhadap mereka yang cenderung kurang baik telah menyebabkan masyarakat tidak percaya kepada mereka dan berdampak kepada semakin membatasi akses mereka terhadap lapangan pekerjaan. Menjadi gelandangan dan pengemis terpaksa tetap dilakukan karena di satu sisi tidak ada pekerjaan lain dan di sisi lain pemerintah tidak memberikan solusi yang jelas untuk mereka.

POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM : STUDI FENOMENOLOGI PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILU TAHUN 2024 Simatupang, Riko Daniel; Atthahara, Haura; Adiarsa, Sopyan Resmana
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2024): Vol. 5 No. 6 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i6.37858

Keadaan ekonomi yang kurang baik dan rendahnya Pendidikan menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya praktik politik uang yang terjadi pada pemilian umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut pengalaman pemilih terkait motif praktik politik uang pada Pemilu Tahun 2024. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Fenomenologi Alfred Schutz dengan dua dimensi yaitu Because Motive dan In Order To Motive. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain metode penelitian fenomenologi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam hal ini politik uang pada pemilu 2024 dalam dimensi Because Motive menunjukkan bahwa mayoritas politik uang terjadi karena disebabkan faktor internal seperti kurangnya faktor pengetahuan politik, ekonomi dan tingkat pendidikan sehingga mereka belum memahami konteks pemilu secara substansial serta kesadaran politik yang rendah. Kemudian dalam dimensi In Order To Motive menunjukkan bahwa alasan masyarakat menerima politik uang karena suatu keadaan ekonomi dan kebutuhan pokok masyarakat yang perlu di beli dengan uang dan alasan lainya yaitu pemilih berpendapat bahwa cukup disayangkan jika ada yang memberi akan tetapi tidak diterima.

Studi Komparatif Evektivitas Penyediaan Pelayanan Publik Hari Kerja dan Akhir Pekan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Karawang As Sya’ban, Fathan Farid; Ariyani, Lina; Adiarsa, Sopyan Resmana
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/syntaximperatif.v6i5.813

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyediaan pelayanan publik pada hari kerja dan akhir pekan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Karawang. Penelitian menggunakan teori efektivitas organisasi dari Gibson (1996) yang mencakup lima dimensi: produksi, efisiensi, adaptabilitas, kepuasan, dan pengembangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari aparatur DPMPTSP, petugas instansi pelayanan, dan masyarakat pemohon layanan

Kebijakan Ketenagakerjaan dan Ketidaksesuaian Kompetensi Lulusan Ryandri, Muhamad Akmal Zaki; Priyanti, Evi; Adiarsa, Sopyan Resmana
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.13814

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi serta faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian kompetensi lulusan SMA/SMK dengan kebutuhan industri. Kajian difokuskan pada bagaimana interaksi antaraktor pemerintah daerah, perusahaan, lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan serikat pekerja—mempengaruhi proses perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Penelitian menggunakan teori Kelompok (Group Theory) Thomas R. Dye serta paradigma materialisme historis untuk menelaah relasi kepentingan dan distribusi kekuatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumen, serta triangulasi sumber untuk memastikan validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi lebih banyak terbentuk melalui kompromi pragmatis karena adanya ketidakseimbangan pengaruh antara pemerintah dan industri dibandingkan aktor lain. Kapasitas pelatihan yang terbatas, fasilitas pendidikan yang belum memadai, serta lemahnya integrasi data berdampak pada rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja lokal dan tingginya pengangguran lulusan SMK. Penelitian menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas kebijakan memerlukan redistribusi pengaruh antaraktor, penguatan mekanisme kolaborasi, serta implementasi sistem evaluasi berbasis data agar program pelatihan dan penempatan kerja menghasilkan dampak struktural bagi tenaga kerja lokal.

Kebijakan Ketenagakerjaan dan Ketidaksesuaian Kompetensi Lulusan Ryandri, Muhamad Akmal Zaki; Priyanti, Evi; Adiarsa, Sopyan Resmana
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.13814

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi serta faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian kompetensi lulusan SMA/SMK dengan kebutuhan industri. Kajian difokuskan pada bagaimana interaksi antaraktor pemerintah daerah, perusahaan, lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan serikat pekerja—mempengaruhi proses perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Penelitian menggunakan teori Kelompok (Group Theory) Thomas R. Dye serta paradigma materialisme historis untuk menelaah relasi kepentingan dan distribusi kekuatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumen, serta triangulasi sumber untuk memastikan validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi lebih banyak terbentuk melalui kompromi pragmatis karena adanya ketidakseimbangan pengaruh antara pemerintah dan industri dibandingkan aktor lain. Kapasitas pelatihan yang terbatas, fasilitas pendidikan yang belum memadai, serta lemahnya integrasi data berdampak pada rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja lokal dan tingginya pengangguran lulusan SMK. Penelitian menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas kebijakan memerlukan redistribusi pengaruh antaraktor, penguatan mekanisme kolaborasi, serta implementasi sistem evaluasi berbasis data agar program pelatihan dan penempatan kerja menghasilkan dampak struktural bagi tenaga kerja lokal.

PERAN DIMENSI PELAYANAN PUBLIK DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KPK DALAM MELAWAN KORUPSI Prastyo, Yoga; Kurniansyah, Dadan; Adiarsa, Sopyan Resmana; Purnamasari, Hanny
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 11 No 4 (2025): November 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v11i4.4905

Indonesia has designated its country as a country prone to corruption, this corruption is often carried out by officials and state officials who have high power, some corruption cases are very shocking to the public, this corrupt behavior is detrimental to the state and especially to the people or society itself, KPK (Corruption Eradication Commission), KPK as an organization responsible for eradicating corruption in Indonesia certainly has a very difficult task, especially since public trust in the institution is very high to be able to eradicate corruptors. This study was conducted with a qualitative approach, with a focus on analyzing public services implemented by the Corruption Eradication Commission (KPK) in an effort to eradicate corruption in Indonesia. The selection of qualitative methods is based on the need to gain an in-depth understanding of the concept of KPK public services. Results and Discussion Analysis of the Dimensions of KPK Public Service Quality is a critical step in exploring the commitment and success of the institution in providing quality and transparent services to the public. Through a careful approach to the five dimensions of service quality according to Tjiptono's SERVQUAL model (1996), namely Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy, we can uncover the crucial elements that are the main foundation for the KPK. In analyzing the Tangibles dimension, it can be seen that the KPK shows its seriousness in providing public services by providing adequate facilities and infrastructure, creating positive physical evidence such as waiting rooms, X-Ray machines, and library rooms. In line with that, the Reliability dimension provides an overview of the quality of the KPK's reliability which is reflected in the statistics of the success of preventing and prosecuting corruption. Data from 2022 shows that the KPK has succeeded in handling 95% of reported corruption cases with significant penalties. This achievement is proof of the institution's consistency and accuracy in eradicating corruption, creating a high sense of public trust in the institution's reliability. . The conclusion can be emphasized that the KPK has succeeded in building a solid foundation in providing quality public services, which in turn affects public trust in this institution. From the results of the analysis of the dimensions of the quality of KPK public services, it can be concluded that the purpose of the study to understand the extent to which these dimensions affect public trust has been achieved

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search