Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains
Mirza Satria Buana
Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Dinamika Politik Hukum dalam Kabinet Gemuk Kementerian di Indonesia: Dynamics of Legal Politics in the Fat Cabinet of Ministries in Indonesia Muhammad Ridha Ramadhan; Mirza Satria Buana
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7541

Abstract

Penelitian ini berjudul Dinamika Politik Hukum dalam Kabinet Gemuk Kementerian di Indonesia, yang bertujuan untuk menelaah kesesuaian frasa sesuai kebutuhan dalam pengaturan jumlah kementerian dengan prinsip good governance, serta menilai urgensi pengaturan jumlah kementerian secara lebih konkret dan eksplisit dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan terhadap konstitusi, undang-undang, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan yang relevan. Peneliti juga mengkaji teori hukum, politik hukum, dan prinsip-prinsip good governance seperti efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan frasa "sesuai kebutuhan" dalam pengaturan jumlah kementerian memberikan ruang interpretasi yang luas, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya. Frasa ini tidak cukup spesifik untuk memastikan pembentukan kementerian baru dapat mendukung prinsip-prinsip good governance.
Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Sebagai Solusi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat: Urgency of Ratification of the Rome Statute as a Solution to Resolving Serious Human Rights Violations Ahmad Maulana; Mirza Satria Buana
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7732

Abstract

Penelitian ini mengkaji urgensi ratifikasi Statuta Roma oleh Indonesia dalam rangka memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat. Statuta Roma yang menjadi dasar Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menawarkan prinsip complementarity yang memungkinkan intervensi internasional jika sistem hukum nasional tidak mampu atau tidak bersedia mengadili pelaku kejahatan berat secara adil. Namun, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM di Indonesia hanya mengadopsi sebagian yurisdiksi ICC, tanpa mencakup kejahatan perang dan agresi. Penelitian ini menyoroti kelemahan sistem hukum nasional dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu, seperti penghilangan paksa tahun 1998, serta menekankan pentingnya harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional untuk mencegah impunitas dan meningkatkan akuntabilitas. Kajian ini merekomendasikan ratifikasi Statuta Roma sebagai langkah strategis dalam reformasi hukum dan perlindungan HAM di Indonesia.
Co-Authors Ahmad Maulana Muhammad Ridha Ramadhan