Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Legalitas Penetapan Usia Pensiun Karyawan Swasta yang Tidak Sesuai dengan Regulasi Pemerintah Gunawan, Gunawan; Putri, Kartika Eka; Aprilianti, Siska; Dewi, Diana Permata
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/syntaximperatif.v6i1.614

Abstract

Penetapan usia pensiun oleh perusahaan swasta kerap kali tidak sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah, terutama dalam konteks implementasi jaminan sosial dan perlindungan hak pekerja. Perbedaan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, ketimpangan perlindungan sosial, serta potensi konflik antara pekerja dan pemberi kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas kebijakan usia pensiun yang diterapkan oleh perusahaan swasta apabila tidak sesuai dengan regulasi pemerintah, khususnya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan swasta memang memiliki ruang kebijakan untuk menentukan usia pensiun melalui perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, namun tetap harus memperhatikan prinsip perlindungan hukum, asas keadilan, serta hak-hak dasar pekerja. Ketidaksesuaian kebijakan usia pensiun dapat menimbulkan dampak hukum apabila tidak didasarkan pada kesepakatan bersama dan tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku
Pandangan Hukum Keuangan Negara Terhadap Mekanisme Tanggung Jawab dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ramdhani, Fahmi Ali; Putri, Kartika Eka; Aprilianti, Siska; Dewi, Diana Permata; Ridhalah, Fikri Nugrah
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/syntaximperatif.v6i1.629

Abstract

Pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kewenangan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari pelimpahan kewenangan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah bertanggung jawab menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Rumusan masalah penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang keuangan negara? Kedua, apa akibat apabila hasil pemeriksaan APBD menunjukkan adanya kerugian keuangan negara atau daerah? Metode yang digunakan adalah metode normatif, yaitu dengan meneliti dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peradilan, keuangan, dan anggaran daerah, serta melakukan telaah pustaka dari berbagai buku, karya akademis, dan sumber lainnya. Proses pertanggungjawaban diawali dengan penyusunan laporan keuangan dari catatan akuntansi pada akhir tahun anggaran yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh BPK. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dilaporkan kepada badan perwakilan rakyat, dan ditindaklanjuti di tingkat DPRD sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang. Selain itu, sebagai bendahara negara yang bertanggung jawab, bendahara akan dimintai pertanggungjawaban dan ganti rugi apabila hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya kerugian keuangan negara atau daerah.
HUBUNGAN PERSEPSI MAHASISWA TENTANG METODEMENGAJAR DOSEN DENGAN MINAT BELAJAR MAHASISWA PRODI DIII KEBIDANAN STIKes PRIMA NUSANTARA BUKITTINGGI TAHUN 2015 TAHUN KE 1 DARI 1 TAHUN Nova, Desri; Putri, Kartika Eka
Jurnal Kesehatan - STIKes Prima Nusantara Vol 8 No 2 (2017): Jurnal Kesehatan Prima Nusantara Bukittinggi
Publisher : LPPM Universitas Prima Nusantara Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35730/jk.v8i2.333

Abstract

Approximately 20% - 30% of deaths of children under five age are caused by acute respiratory infections (ARI). The State Indonesia respiratory disease is still quite high, especially in children that was at toddler group .caused by risk factors that can increase the incidence of acute respiratory infection in infants were age <2 months, malnutrition, low weight born. Sosial population, density residential and incomplete immunization. Data West Sumatra Provincial Health Office, ARI occupy the top with a total of 203 750 cases in 2014. The purpose of this study was to determine the relationship of knowledge Mothers who have children with ARI. This type of research is descriptive research with cross-sectional design. The population in this study were mothers with young children who come to the public health center Kebun Sikolos Padang Panjan. Sampling technique with accidental sampling. This study using univariate and bivariate analysis technique with Chi-Square test at 95% trust level α = 0.05. Results of the study on 34 respondents mothers who have children in the health center Kebun Sikolos Padang Panjang, it was found that the percentage of ARI is higher among respondents with sufficient knowledge (61.8%) compared to respondents who are knowledgeable good (3%).And the results of the statistical test p-value 0.697 that while the alpha value of 0.05 means a p-value greater than the value of a then concluded there was no correlation with the mother's knowledge ISPA events in Padang Panjang Kebun Sikolos Health Center in 2015. Suggested to health officials at the health center Kebun Sikolos, Through Health Center to develop a program to improve nutrition in children under five point boost immunity in infants so they can avoid many diseases one of acute respiratory infections.