Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA PADA MATERI SISTEM KOORDINASI DENGAN MODEL PEMBELAJARAN BRAIN BASED LEARNING (BBL) Aprilianti, Siska; Akbar, Budhi; Dharma, Agus Pambudi
Didaktika Biologi: Jurnal Penelitian Pendidikan Biologi Vol 5, No 1 (2021): DIDAKTIKA BIOLOGI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/dikbio.v5i1.2463

Abstract

Model pembelajaran Brain Based Learning (BBL) membangun pengetahuan siwa yang dilandasi struktur kognitif yang telah dimiliki serta didasarkan pada cara otak bekerja sehingga pembelajaran dapat diserap oleh otak secara maksimal. Penelitian bertujuan untuk  mengetahui pengaruh model BBL terhadap hasil belajar kognitif pada materi Sistem Koordinasi kelas XI MAN 8 Jakarta. Teknik sampling penelitian adalah cluster random sampling. Instrumen penelitian adalah tes tertulis berbentuk pilihan ganda sebanyak 30 soal untuk posttest. Indikator instrumen soal berupa C1-C4. Soal sebagai instrumen penelitian dianalisis terlebih dahulu untuk mengetahui validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda. Analisis data untuk menjawab tujuan penelitian menggunakan uji t, yang sebelumnya dilakukan uji normalitas dan homogenitas dengan ? 1%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran BBL berpengaruh terhadap hasil belajar kognitif siswa (thitung = 4,14 > ttabel = 2,65). Nilai rata-rata siswa pada kelompok eksperimen (84,29) lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol (78,20) dengan selisih 6,09. Nilai rata-rata yang lebih tinggi ini didukung dengan adanya tujuh sintaks dari model pembelajaran BBL, yaitu pra-pemaparan, persiapan, inisiasi dan akuisisi, elaborasi, inkubasi dan pemasukkan memori, verifikasi dan pengecekan, serta selebrasi dan integrasi. The Brain Based Learning (BBL) learning model builds students' knowledge based on the cognitive structure they already have and is based on how the brain works so that learning can be absorbed by the brain optimally. This study aimed to determine the effect of the BBL model on cognitive learning outcome on Coordination System material for class XI MAN 8 Jakarta. The research sampling technique was cluster random sampling. The research instrument was a written test in the form of multiple choice with 30 questions for the posttest. The instrument indicators were in the form of C1-C4 of Bloom’s taxonomy. The questions were analyzed first to determine the validity, reliability, level of difficulty, and distinguishing power. Data analysis to answer the research aim used t-test, which was previously tested for normality and homogeneity with ? 1%. The result showed that the use of the BBL learning model had an effect on students' cognitive learning outcome (tcount = 4.14 > ttable = 2.65). The average score of students in the experimental group (84.29) was higher than the control group (78.20) with a difference of 6.09. This higher average score is supported by seven syntaxes of the BBL learning model, namely pre-exposure, preparation, initiation and acquisition, elaboration, incubation and memory coding, verification and checking, and celebration and integration.
Legalitas Penetapan Usia Pensiun Karyawan Swasta yang Tidak Sesuai dengan Regulasi Pemerintah Gunawan, Gunawan; Putri, Kartika Eka; Aprilianti, Siska; Dewi, Diana Permata
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/syntaximperatif.v6i1.614

Abstract

Penetapan usia pensiun oleh perusahaan swasta kerap kali tidak sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah, terutama dalam konteks implementasi jaminan sosial dan perlindungan hak pekerja. Perbedaan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, ketimpangan perlindungan sosial, serta potensi konflik antara pekerja dan pemberi kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas kebijakan usia pensiun yang diterapkan oleh perusahaan swasta apabila tidak sesuai dengan regulasi pemerintah, khususnya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan swasta memang memiliki ruang kebijakan untuk menentukan usia pensiun melalui perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, namun tetap harus memperhatikan prinsip perlindungan hukum, asas keadilan, serta hak-hak dasar pekerja. Ketidaksesuaian kebijakan usia pensiun dapat menimbulkan dampak hukum apabila tidak didasarkan pada kesepakatan bersama dan tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku
Pandangan Hukum Keuangan Negara Terhadap Mekanisme Tanggung Jawab dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ramdhani, Fahmi Ali; Putri, Kartika Eka; Aprilianti, Siska; Dewi, Diana Permata; Ridhalah, Fikri Nugrah
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/syntaximperatif.v6i1.629

Abstract

Pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kewenangan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari pelimpahan kewenangan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah bertanggung jawab menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Rumusan masalah penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang keuangan negara? Kedua, apa akibat apabila hasil pemeriksaan APBD menunjukkan adanya kerugian keuangan negara atau daerah? Metode yang digunakan adalah metode normatif, yaitu dengan meneliti dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peradilan, keuangan, dan anggaran daerah, serta melakukan telaah pustaka dari berbagai buku, karya akademis, dan sumber lainnya. Proses pertanggungjawaban diawali dengan penyusunan laporan keuangan dari catatan akuntansi pada akhir tahun anggaran yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh BPK. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dilaporkan kepada badan perwakilan rakyat, dan ditindaklanjuti di tingkat DPRD sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang. Selain itu, sebagai bendahara negara yang bertanggung jawab, bendahara akan dimintai pertanggungjawaban dan ganti rugi apabila hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya kerugian keuangan negara atau daerah.