Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Ridhalah, Fikri Nugrah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pandangan Hukum Keuangan Negara Terhadap Mekanisme Tanggung Jawab dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ramdhani, Fahmi Ali; Putri, Kartika Eka; Aprilianti, Siska; Dewi, Diana Permata; Ridhalah, Fikri Nugrah
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/syntaximperatif.v6i1.629

Abstract

Pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kewenangan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari pelimpahan kewenangan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah bertanggung jawab menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Rumusan masalah penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang keuangan negara? Kedua, apa akibat apabila hasil pemeriksaan APBD menunjukkan adanya kerugian keuangan negara atau daerah? Metode yang digunakan adalah metode normatif, yaitu dengan meneliti dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peradilan, keuangan, dan anggaran daerah, serta melakukan telaah pustaka dari berbagai buku, karya akademis, dan sumber lainnya. Proses pertanggungjawaban diawali dengan penyusunan laporan keuangan dari catatan akuntansi pada akhir tahun anggaran yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh BPK. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dilaporkan kepada badan perwakilan rakyat, dan ditindaklanjuti di tingkat DPRD sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang. Selain itu, sebagai bendahara negara yang bertanggung jawab, bendahara akan dimintai pertanggungjawaban dan ganti rugi apabila hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya kerugian keuangan negara atau daerah.
Melihat Sisi Politik Hukum Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaki Elektronik Ridhalah, Fikri Nugrah; Nugraha, Bangga Maulana; Puannandini, Dewi Asri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teknologi adalah sarana prasarana atau alat yang digunakan oleh manusia untuk mempermudah segala aktivitas dan tekhnologi sesuatu yang tidak bisa lepas dari manusia pada zaman ini karena hampir semua aktivitas manusia menggunakan tekhnologi, maka dari itu karena manusia menggunakan teknologi tentu saja hal ini menimbulkan beberapa polemik yang sudah dituntaskan seperti banyak sekali tindak kejahatan yang terjadi akibat tekhnologi bahkan sampai mengancam. Hak asasi manusia. Sebagaimana dijelaskan bahwa Hak asasi manusia itu adalah sebuah konsep hukum atau norrmatif yang dimiliki dan melekat pada manusia saat manusia lahir sampai sekarang hukum atau norrmatif yang dimiliki dan melekat pada manusia saat manusia lahir sampai sekarang, maka dari itu banyak sekali teknologi yang mengancam Hak asasi manusia dan bisa menghambat perkembangan teknologi dan perkembangan pembangunan negara, maka dari itu Pemerintah membuat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk melindungi teknologi dan hak-hak itu sendiri, dengan adanya hukum dan sanksi ini maka bagi penindak kejahatan bisa membuat efek jera agar tidak melakukan tindak kejahatan, tapi dalam undang-undang ini juga ternyata melahirkan banyak polemik banyak sekali yang kurang setuju dengan isi dari undangundang ini karena banyak sekali pasal yang belum tegak lurus terhadap hukum maka dari itu pemerintah berunding kembali untuk melakukan perubahan pada undang-undang ITE ini.
Co-Authors Aprilianti, Siska Dewi, Diana Permata Fahmi Ali Ramdhani Nugraha, Bangga Maulana Puannandini, Dewi Asri Putri, Kartika Eka