Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Arena Hukum Jurnal Panorama Hukum Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Hitaningtyas, Ratih Dheviana Puru
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Konsep Kecelakaan Kerja Pada Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja Terkait Kebijakan Pemberlakuan Sistem Work From Home Hitaningtyas, Ratih Dheviana Puru
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2023): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i2.388

Abstract

Abstrak Tulisan ini mencoba membahas tentang konsep Kecelakaan Kerja pada penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Ide dasar tulisan ini dilatar belakangi oleh adanya kebijakan pemberlakuan sistem kerja Work from Home (WFH) yang digagas oleh Pemerintah dengan tujuan utama untuk meminimalisir penyebaran Virus Covid-19. Dengan batasan pembahasan pada permasalahan apakah ‘rumah’ dapat dikategorikan sebagai ‘tempat kerja’ dan atau ‘lingkungan kerja’ sebagaimana unsur utama untuk dapat diberikannya manfaat (JKK) kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep serta teknik analisis gramatikal dan sistematis, ditemukan jawaban bahwa ‘rumah’ dapat dikategorikan sebagai ‘tempat kerja’ dan atau ‘lingkungan kerja’, sebagaimana tertuang di dalam ketentuan tempat kerja menurut UU Keselamatan Kerja. Oleh karena itu, pekerja yang bekerja dengan menggunakan sistem WfH sebagaimana ‘perintah’ pemberi kerja berhak atas JKK apabila mengalami kecelakaan kerja. Kata Kunci: Konsep, Kecelakaan Kerja, JKK, Work from Home Abstract This paper tries to discuss the concept of work accidents in the implementation of Work Accident Benefits (JKK). The basic idea of this paper is motivated by the policy of implementing the Work from Home (WFH) work system which was initiated by the Government with the main objective of minimizing the spread of the Covid-19 Virus. The discussion limitation on the issue of whether a 'home' can be categorized as a 'workplace' and/or 'work environment' as the main element in which JKK benefits can be given to workers who have a work accident. By using a statutory approach and a conceptual approach as well as a grammatical and systematic analysis technique, the answer was found that 'home' can be categorized as 'workplace' and/or 'work environment', as stated in the workplace provisions according to the Work Safety Law. Therefore, workers who work using the WfH system as 'ordered' by the employer are entitled to JKK if they have a work accident.
PENGHAPUSAN SANKSI PIDANA TERKAIT KEWAJIBAN PEMBERI KERJA UNTUK MENGIKUTSERTAKAN PEKERJANYA DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL Hitaningtyas, Ratih Dheviana Puru
Jurnal Panorama Hukum Vol 2 No 1 (2017): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (457.737 KB) | DOI: 10.21067/jph.v2i1.1753

Abstract

This article aims to analyze the reason of eliminated of criminal sanction on employer obligation to opt in their worker to social security. By using statute approach, conseptual approach and historical approach obtained result that the reason of eliminated of criminal sanction are (i) the inclusion of criminal sanction in previous regulation was ineffective (ii) the eliminated of criminal sanction is in line with the aim of provision of social security, and (iii) the eliminated of criminal sanction is corresponding with the principal of social security.
KARAKTERISTIK HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGEMUDI OJEK ONLINE DAN PERUSAHAAN APLIKASI Santoso, Budi; Hitaningtyas, Ratih Dheviana Puru; Nugroho, Sugeng Santoso Pudyo
Masalah-Masalah Hukum Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.52.2.2023.174-186

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik hubungan hukum antara pengemudi ojek online dan perusahaan aplikasi. Melalui pendekatan yuridis-sosiologis diperoleh kesimpulan bahwa karakteristik hubungan hukum tersebut adalah: pengemudi dapat menolak atau menerima tawaran memberikan layanan kepada penumpang; pengemudi memiliki fleksibilitas waktu kerja; pengemudi bukan bagian dari organisasi perusahaan aplikasi; risiko keuangan dalam menjalankan pekerjaan menjadi beban pengemudi; dan pembayaran atas setiap layanan dari pengguna akan langsung masuk ke akun pengemudi setelah dipotong biaya penggunaan layanan aplikasi. Karakteristik yang demikian tidak menggambarkan wujudnya hubungan kerja antara pengemudi dan perusahaan aplikasi, yang oleh karenanya pengemudi tidak dapat dikualifikasikan sebagai pekerja, melainkan pekerja mandiri.
Konsep Kecelakaan Kerja Pada Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja Terkait Kebijakan Pemberlakuan Sistem Work From Home Hitaningtyas, Ratih Dheviana Puru
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 2 (2023): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i2.388

Abstract

Abstrak Tulisan ini mencoba membahas tentang konsep Kecelakaan Kerja pada penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Ide dasar tulisan ini dilatar belakangi oleh adanya kebijakan pemberlakuan sistem kerja Work from Home (WFH) yang digagas oleh Pemerintah dengan tujuan utama untuk meminimalisir penyebaran Virus Covid-19. Dengan batasan pembahasan pada permasalahan apakah ‘rumah’ dapat dikategorikan sebagai ‘tempat kerja’ dan atau ‘lingkungan kerja’ sebagaimana unsur utama untuk dapat diberikannya manfaat (JKK) kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep serta teknik analisis gramatikal dan sistematis, ditemukan jawaban bahwa ‘rumah’ dapat dikategorikan sebagai ‘tempat kerja’ dan atau ‘lingkungan kerja’, sebagaimana tertuang di dalam ketentuan tempat kerja menurut UU Keselamatan Kerja. Oleh karena itu, pekerja yang bekerja dengan menggunakan sistem WfH sebagaimana ‘perintah’ pemberi kerja berhak atas JKK apabila mengalami kecelakaan kerja. Kata Kunci: Konsep, Kecelakaan Kerja, JKK, Work from Home Abstract This paper tries to discuss the concept of work accidents in the implementation of Work Accident Benefits (JKK). The basic idea of this paper is motivated by the policy of implementing the Work from Home (WFH) work system which was initiated by the Government with the main objective of minimizing the spread of the Covid-19 Virus. The discussion limitation on the issue of whether a 'home' can be categorized as a 'workplace' and/or 'work environment' as the main element in which JKK benefits can be given to workers who have a work accident. By using a statutory approach and a conceptual approach as well as a grammatical and systematic analysis technique, the answer was found that 'home' can be categorized as 'workplace' and/or 'work environment', as stated in the workplace provisions according to the Work Safety Law. Therefore, workers who work using the WfH system as 'ordered' by the employer are entitled to JKK if they have a work accident.
Broadening the Definition of 'Retirement Age' in Old Age Security Benefit Distribution Hitaningtyas, Ratih Dheviana Puru; M. Hadi Subhan; Nurwahjuni
Arena Hukum Vol. 18 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum2025.01803.6

Abstract

The Old Age Security Program has attracted considerable attention within the broader context of social security implementation, particularly due to frequent changes in regulations governing benefit distribution. This article analyses the inclusion of criteria for workers or labourers who have ceased employment as an expansion of the definition of 'retirement age' in relation to beneficiary eligibility under Government Regulation No. 46 of 2015 concerning the Implementation of Old Age Security (Government Regulation No. 46/2015) and its amendments. Under Article 35, paragraph (2) of Law No. 40 of 2004 concerning the National Social Security System (SJSN Law), Old Age Security benefits are provided to participants who retire, experience permanent total disability, or pass away. This analysis differs from previous studies that focused solely on changes to the waiting period for workers or labourers experiencing termination of employment. The research employs statutory, case, and conceptual approaches, and applies grammatical and systematic analysis to legal materials. The findings indicate that, although expanding the definition of 'retirement age' in the implementation regulations does not align with the original intent of the Old Age Security Program as part of the National Social Security System, the Constitutional Court has determined that such expansion is permissible under conditions of force majeure, such as termination of employment. It is recommended that future benefit distribution under the Old Age Security Program realign with the program's foundational principles.
Co-Authors Dwi Budi Santoso M. Hadi Subhan Nugroho, Sugeng Santoso Pudyo Nurwahjuni