Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Musik Di Indonesia Yang Di Upload Di Media Massa Zakariya, Hafid
Jurnal Panorama Hukum Vol 4 No 1 (2019): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

In this era of globalization, people are pampered with any technology made easy with technological developments. With this technology able to create many opportunities one of them for the development of music in Indoneisa with social media in Indonesia can be rapidly spread and can be accessed by everyone so that the music can be Opportunities for artists to be commercialized. But with these developments many Parties are not responsible by doing music piracy by downloading so as to save or record with recording technology and storage nowadays, such as Memory card or flash disk with different types of brands. The advancement of storage technology has made it easier for users to record or duplicate a large number of creations that appear on internet media with ease and cheap cost even free, thus it does not comply with article 9 paragraph (3) UUHC Number 28 Year 2014: Any person without permission the creator or copyright holder is prohibited from making a reproduction and/or commercial use of the creation. And article 4 Law No 28 year 2014 part of article by article is a right that is only intended for the author, so that no other party can exploit that right without the permission of the creator. Copyright holders who are not creators only have a portion of the exclusive right of economic rights. Legal protections that government grants to songwriters or rights holders are now in two ways, first being a site blocking that is deemed to commit copyright infringement despite not running maximally and not reducing The occurrence of violations, and the second is to socialize both the songwriters or the rightsholders on the importance of registering the creation, as well as to the public about the culture respecting the work of the nation for law enforcement rights Intellectual property can be implemented well and currently the government has established a new institution of non-Ministry called Creative Economic Agency (BEKRAF). The liability made by the provider of free download sites is not compliant with the law. Providers of illegal sites even circumcarent their existence as illegal sites by way of positioning itself as a song search site that does not upload songs in the site but rather equate its site with search sites such as Google and Ymail.

Implikasi Politik Dumping Jepang Dalam Dimensi Hukum Dagang Internasional Zakariya, Hafid; Yusufa , Elshafira Dinia; Javier Qais, Arkan Ghazy
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Jepang, China, dan Singapura adalah Negara yang pertama kali menggunakan politik dumping. Jepang adalah negara yang paling awal menggunakan politik dumping. Dumping merupakan sistem penjualan barang di pasaran luar negeri dalam jumlah banyak dengan harga yang rendah sekali dengan tujuan agar harga pembelian di dalam negeri tidak diturunkan sehingga akhirnya dapat menguasai pasaran luar negeri dan dapat menguasai harga kembali. Politik dumping sangat mempengaruhi perekonomian di suatu negara karena praktik tersebut dianggap tidak fair. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif mengunakan metode kualitatif, yakni mensistematikan data menjadi kalimat yang runut, efektif, logis, tidak bertumpukan serta runut, sehingga untuk memahami hasil analisis dan interpretasi data akan lebih mudah. Hasil penelitian menyatakan bahwa impilikasi politik dumping berakibat meningkatnya angka tingkat produksi, adanya penyebaran pendapatan, dan adanya kompetensi pada perdagangan internasional. Upaya penanggulangan politik damping agar masyarakat indonesia tidak tertinggal dalam persaingan perdagangan internasional yaitu dengan cara upaya prepentif dan upaya represif.

DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DAN PEMANASAN GLOBAL TERHADAP EKONOMI DUNIA Zakariya, Hafid; Suparwi; Setyowati , Riris; Aditia , Rinto; Nur Pratama , Habib Nur Pratama
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perubahan iklim dan pemanasan global yang terjadi sekarang ini adalah dua istilah yang kian hari kian terkenal. Karena merupakan perubahan yang signifikan pada iklim, seperti suhu udara atau curah hujan, selama kurun waktu 30 tahun atau lebih. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yang berusaha memaparkan kondisi permasalahan lingkungan hidup, salah satunya yaitu pemanasan global. Hasil penelitian bahwa dampak yang akan terjadi seperti halnya, Cuaca ekstrim seperti hujan kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi sarangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak, sampai pada titik endemik. Sementara kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Sedangkan kemarau, akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran sejam dan hutan mencemari udara yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut akan sering ditemukan kasus-kasus seperti Infeksi Pernapasan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS MEREK KOLEKTIF MENURUT UNDANG UNDANG MEREK Zakariya, Hafid; Yuni Afsari, Findi; Nisa Arum, Margaretha
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Merek mempunyai peranan dan fungsi penting dalam ekonomi.Merek digunakan untuk membedakan barang atau jasa sejenis, merek juga dapat digunakan sebagai alat promosi bagi pengusaha pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa.Dari banyaknya manfaat dari merek tersebutdan untuk mengurangi peniruan dan penjiplakan maka perlu adanya perlindungan mengenai merek, karenasaat ini banyak peniruan atas merek yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka perlindungan hukum sangatlah dibutuhkan.Maka dengan banyaknya permasalahan mengenai merek tersebut terdapat rumusan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana perlindungan hukum hak merek kolektif menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek. (2) Apakah merek kolektif dapat dijadikan alternative perlindungan merek di Indonesia?. Dari penulisan ini menunjukkan bahwaMerek kolektif memperoleh pelindungan hukum karena ia mencangkup hal-hal yang terdapat dalam pasal 2 ayat 3, pelindungan hukum tersebut untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan. Dan jangka waktu pelindungan tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang samadan merek kolektif dapat dijadikan sebagai alternatif dalam melindungi merek di Indonesia karena dengan mendaftarkan merek itu sebagai merek kolektif dapat melindungi secara hukum para pengusaha dari tindak penjiplakan atau peniruan.

MEDIASI KOMUNAL SEBAGAI WUJUD KEADILAN KOMUNAL : (Transformasi dari Hukum Sistemik ke Hukum non Sistemik) Zakariya, Hafid; Suparwi, Suparwi
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 3 No 1 (2025): Januari-Juni
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v3i1.1165

Tujuan dari artikel ini adalah pertama untuk mengetahui konsep mediasi berbasis pada keadilan komunal jika dilihat dari perubahan dari hukum sistemik ke hukum non sistemik, kedua untuk mengetahui dan menganalisi pengakuan mediasi berbasis pada keadilan komunal dalam masyarakat yang tidak teratur, Hasil dari pembahasan adalah mediasi yang bersifat non formal yang berbasis pada musyawaroh mufakat telah melahirkan keadilan komunal,keadilan yang didasarkan pada keadilan bersama masyarakat setempat, kemudian mediasi berbasis komunal ini masih digunakan oleh masyarakat Indonesia utamanya masyarakat yang hidup di pedesaan, dan memiliki konsep kehidupan komunal yang masih kuat.

When the Law Fails to Protect Children with Disabilities from Sexual Abuse Pidesta, Nigel Jordan Giorgia Nandito; Ayu, Hanuring; Zakariya, Hafid
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i1.309

Sexual abuse of children with disabilities represents a particularly complex form of sexual violence and poses significant challenges to the criminal justice system in Indonesia. This study aims to analyze the differences in the application of criminal law to perpetrators of child molestation against children with disabilities and those without, to assess the extent to which national legal frameworks have incorporated the principle of substantive justice for victims with disabilities, and to identify the key factors contributing to weak legal protection—both in terms of legal substance, institutional structure, and socio-cultural context. The study employs a normative legal approach, utilizing doctrinal analysis of statutory regulations alongside selected case studies. The findings reveal that, despite the existence of relevant legal instruments—such as Law No. 35 of 2014 on Child Protection, Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities, and Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence—legal protections for children with disabilities remain largely formalistic and fail to adequately address the specific needs of these vulnerable victims. The study concludes by emphasizing the urgent need for a fair and substantive reformulation of laws and policies, as well as a comprehensive restructuring of the criminal justice system to make it more responsive and inclusive toward vulnerable populations.

When the Law Fails to Protect Children with Disabilities from Sexual Abuse Pidesta, Nigel Jordan Giorgia Nandito; Ayu, Hanuring; Zakariya, Hafid
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i1.309

Sexual abuse of children with disabilities represents a particularly complex form of sexual violence and poses significant challenges to the criminal justice system in Indonesia. This study aims to analyze the differences in the application of criminal law to perpetrators of child molestation against children with disabilities and those without, to assess the extent to which national legal frameworks have incorporated the principle of substantive justice for victims with disabilities, and to identify the key factors contributing to weak legal protection—both in terms of legal substance, institutional structure, and socio-cultural context. The study employs a normative legal approach, utilizing doctrinal analysis of statutory regulations alongside selected case studies. The findings reveal that, despite the existence of relevant legal instruments—such as Law No. 35 of 2014 on Child Protection, Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities, and Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence—legal protections for children with disabilities remain largely formalistic and fail to adequately address the specific needs of these vulnerable victims. The study concludes by emphasizing the urgent need for a fair and substantive reformulation of laws and policies, as well as a comprehensive restructuring of the criminal justice system to make it more responsive and inclusive toward vulnerable populations.

Legal Analysis of The Arrangement of Wakaf Agricultural Agencies On Endowments Copyright In Perspective Legislation Wibowo, Nugroho Ari; Hidayah, Nurul; Zakariya, Hafid
Jurnal Cita Hukum Vol. 7 No. 3 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v7i3.12289

AbstractIntellectual Property Rights include movable property that can be represented, one of which is Copyright. Copyright as a property of Waqf is formulated in Article 16 paragraph (2) of Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tntang Hak Cipta (Law Number 28 of 2014 About Copyright). In the waqf, there is a transfer of rights as outlined in the form of a waqf pledge made before PPAIW (Officials Maker of the Waqf Pledge Deed) in the AIW (Deed of Waqf Pledge). The purpose of this study is to find out the implementation of a copyright waqf by the Officials Maker of the Waqf Pledge Deed and the obstacles that may arise in its implementation. The research method used in the preparation of this paper is the Normative research method, using qualitative analysis techniques. From the results of the study, it can be concluded that the implementation of copyright waqf is done the same as the waqf of other objects, namely based on Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf (Government Regulation Number 42 of 2006 About Implementation of Waqf Law), by officials making deed of waqf pledges. The obstacle that appears in the implementation of the waqf copyright is the lack of knowledge/understanding of a KUA (Office of Religious Affairs) head as PPAIW (Officials Maker of the Waqf Pledge Deed) in the implementation of the Pledge of Waqf on Copyright. Another obstacle is that there are no specific regulations governing the implementation of waqf on Intellectual Property.Keyword: Waqf, Intellectual Property Rights, Copyrights, PPAIW (Officials Maker of the Waqf Pledge Deed) AbstrakHak Kekayaan Intelektual termasuk harta benda bergerak yang bisa diwakafkan, salah satunya adalah Hak Cipta. Hak Cipta sebagai harta Wakaf dirumuskan dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam wakaf terjadi peralihan hak yang dituangkan dalam bentuk ikrar wakaf yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan wakaf hak cipta oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf serta kendala yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian Normatif, dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan wakaf hak cipta dilakukan sama seperti wakaf benda lainnya, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf yang dilaksanakan oleh Pejabat-Pembuat-Akta-Ikrar-Wakaf. Kendala yang muncul dalam pelaksanaan wakaf hak cipta adalah kurangnya pengetahuan/pemahaman seorang kepala KUA sebagai PPAIW dalam pelaksanaan Ikrar Wakaf terhadap Hak Cipta. Kendala lainnya adalah tidak ada peraturan yang khusus mengatur tentang pelaksanaan wakaf terhadap Harta Kekayaan Intelektual.Kata Kunci: Wakaf, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Pejabat Pembuat Akta Ikrar АннотацияПрава интеллектуальной собственности включают движимое имущество, которое может стать вакфом, одним из таких прав является Авторское право. Авторское право как имущество Вакфа сформулировано в Главе 16 пункта (2) Закона № 28 от 2014 года об Авторском праве. На Вакфе есть переход прав, описанный в форме заверения Вакфа, сделанного перед официальным представителем по созданию акта об заверении Вакфа в форме Акта об заверении Вакфа (AIW). Цель этого исследования состоит в том, чтобы определить реализацию вакфа авторского права официальным представителем по созданию акта об заверении Вакфа и препятствия, которые могут возникнуть при его реализации. Метод исследования, использованный при подготовке данной статьи, является нормативным методом исследования с использованием методов качественного анализа. Из результатов исследования можно сделать вывод, что реализация вакфа авторских прав осуществляется так же, как и вакф других объектов, а именно на основании Постановления правительства № 42 от 2006 года о реализации вакфов официальным представителем по созданию акта об заверении Вакфа. Препятствием, возникающим при реализации закона о вакфе авторского права, является недостаток знаний/понимания главы Офиса по Духовным Делам как PPAIW при реализации Заверения Вакфа по Авторскому Праву. Еще одно препятствие заключается в том, что не существует конкретного регулирования о реализации Вакфа по объекту интеллектуальной собственности. Ключевые слова: вакф, права на интеллектуальную собственность, авторские права, официальный представитель по созданию акта об заверении Вакфа

Tinjauan Hukum dan Perlindungan Korban terhadap Pertangung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Pencabulan Anak Disabilitas Pidesta, Nigel Jordan Giorgia Nandito; Ayu, Hanuring; Zakariya, Hafid
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i5.8000

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencabulan anak disabilitas serta efektivitas perlindungan hukum bagi korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Anak penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang sering mengalami kekerasan seksual akibat keterbatasan fisik maupun mental mereka. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas telah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasi perlindungan hukum bagi korban masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dapat dianalisis melalui teori retribusi, preventif, dan rehabilitatif. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat hambatan seperti keterbatasan akses keadilan bagi korban, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap kebutuhan khusus anak disabilitas, serta stigma sosial yang menyebabkan banyak kasus tidak terungkap. Analisis terhadap beberapa kasus menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tidak selalu mencerminkan keadilan bagi korban. Penelitian ini menyarankan reformasi kebijakan untuk memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, serta menyediakan fasilitas pendampingan bagi korban. Reformasi ini diharapkan dapat membuat sistem peradilan pidana di Indonesia lebih responsif terhadap perlindungan anak disabilitas dan memberikan keadilan yang lebih baik bagi mereka.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search