Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.961
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesia Berdaya Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan
Sri Sukmana Damayanti
Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Implementasi Prinsip “The Best Interest of the Child” dalam Perlindungan Hukum terhadap Anak di Ruang Siber Berdasarkan Konvensi Hak Anak 1989: Implementation of the Principle of “The Best Interests of the Child” in the Legal Protection of Children in Cyberspace under the 1989 Convention on the Rights of the Child Vallencia Nandya Paramitha; Fathul Hamdani; Sri Sukmana Damayanti
Indonesia Berdaya Vol. 7 No. 4 (2026)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20261606

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip the best interests of the child dalam perlindungan hukum terhadap anak di ruang siber berdasarkan Konvensi Hak Anak 1989. Prinsip tersebut merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang menegaskan bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan anak, baik oleh negara, lembaga publik, maupun institusi lainnya, harus mengutamakan kepentingan terbaik anak. Penulisan ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengkaji instrument hukum internasional, khususnya Konvensi Hak Anak 1989, serta peraturan perundang-undangan yang berkaiatan dengan perlindungan anak di ruang siber. Fokus kajian dalam penulisan ini adalah: Pertama, Pengaturan prinsip The Best Interest of the Child dalam Konvensi Hak Anak 1989 sebagai dasar perlindungan hukum terhadap anak di ruang siber; Kedua, Implementasi prinsip tersebut dalam kebijakan serta pengaturan hukum nasional di Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Konvensi Hak Anak 1989 telah menyediakan kerangka hukum yang komprehensif terkait pemenuhan ahak anak, termasuk perlindungan dari risiko eksploitasi digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan hukum nasional dan integrasi yang konsisten terhadap prinsip the best interests of the child dalam seluruh pengaturan perlindungan anak di ruang siber agar bisa harmonis dengan standar internasional serta mampu menjawab kompleksitas ancaman digitak yang terus berkembang. Abstract: This paper aims to analyze the implementation of the principle of the best interests of the child in the legal protection of children in cyberspace under the 1989 Convention on the Rights of the Child. This principle constitutes a fundamental principle of international law, emphasizing that every action concerning children, whether undertaken by the state, public bodies, or other institutions, must prioritize the best interests of the child. This study employs a normative legal approach by examining international legal instruments, particularly the 1989 Convention on the Rights of the Child, as well as national laws and regulations concerning the protection of children in cyberspace. The study focuses on two main issues: first, the regulation of the principle of the best interests of the child under the 1989 Convention on the Rights of the Child as the legal basis for protecting children in cyberspace; and second, the implementation of this principle in Indonesia’s national policies and legal framework. The findings indicate that the 1989 Convention on the Rights of the Child provides a comprehensive legal framework for the fulfillment of children’s rights, including protection against the risks of digital exploitation. Therefore, it is necessary to strengthen national legal regulations and consistently integrate the principle of the best interests of the child into all legal frameworks concerning child protection in cyberspace in order to ensure harmonization with international standards and to effectively address the increasingly complex and evolving threats in the digital environment.
Status Hukum Saham sebagai Objek Wasiat Wajibah: Konsekuensi Yuridis terhadap Pencatatan pada Daftar Pemegang Saham (DPS) Sri Sukmana Damayanti; Siti Marwiyah; Vallencia Nandya Paramitha; Moch. Bakhrul Ilmi
Indonesia Berdaya Vol. 7 No. 4 (2026)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20261610

Abstract

Evolusi instrumen kekayaan dalam lanskap ekonomi global telah menggeser paradigma kepemilikan harta dari aset material berwujud menjadi aset finansial tak berwujud seperti saham perseroan. Pergeseran ini secara inheren menghadirkan kompleksitas baru dalam diskursus hukum kewarisan Islam dan hukum keperdataan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif kedudukan hukum saham sebagai objek wasiat wajibah serta menganalisis secara mendalam konsekuensi yuridis dari peralihan hak atas saham tersebut terhadap kewajiban mutlak pencatatan pada Daftar Pemegang Saham (DPS). Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, analisis difokuskan pada benturan fundamental antara asas saisine yang dianut dalam hukum waris perdata maupun hukum Islam dengan asas publisitas dan pendaftaran konstitutif yang ditegakkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Hasil analisis membuktikan bahwa saham merupakan benda bergerak tak berwujud yang secara syariat maupun perdata sah menjadi objek wasiat wajibah, sejalan dengan manifestasi asas maqāṣid al-sharī'a dan doktrin istiḥsān guna memberikan pelindungan proporsional kepada ahli waris rentan dengan batas pembagian maksimal sepertiga dari total nilai harta peninggalan. Namun demikian, dalam tata kelola korporasi, eksekusi pemenuhan hak-hak kebendaan dan hak suara pemegang saham baru tidak dapat diejawantahkan sebelum dicatatkan secara resmi dalam DPS. Mengacu pada konstruksi yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2845 K/Pdt/2017, kelalaian sengaja dari organ Direksi dalam mencatatkan peralihan saham karena hukum pewarisan atau wasiat wajibah dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan pelanggaran asas fiduciary duty, yang secara langsung melahirkan tanggung jawab renteng bagi Direksi.
Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial dalam Perspektif UU ITE dan KUHP Nasional Bahrunsyah Maturbongs; Wahyu Prawesthi; Fitri Ayuningtyas; Sri Sukmana Damayanti
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S1 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS1.12691

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Maraknya penggunaan media sosial di ruang digital memberikan kemudahan komunikasi, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan kejahatan siber yang menyerang kehormatan, reputasi, serta menimbulkan kerugian psikologis, moral, dan sosial bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan mengkaji bahan-bahan hukum tertulis, meliputi sinkronisasi norma, asas-asas hukum pidana, serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dikonstruksikan sebagai delik aduan yang mensyaratkan pemenuhan unsur-unsur pidana secara kumulatif dan kontekstual, meliputi keberadaan subjek hukum, kesengajaan, perbuatan menyerang kehormatan/nama baik, tuduhan atas suatu hal, maksud agar diketahui umum, serta penggunaan informasi dan dokumen elektronik melalui sistem elektronik. Penegakan hukum dituntut untuk bersikap cermat dan proporsional dalam membedakan antara tindakan pencemaran nama baik dengan kritik sosial atau hak kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi, serta mengoptimalkan pendekatan restorative justice dan penguatan pembuktian digital forensik guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif.
Pelaksanaan Pemenuhan Hak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polres Kaimana Papua Barat Adilla Nur Fatima Achmad; Wahyu Prawesthi; Sri Sukmana Damayanti; Ernu Widodo
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S1 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS1.12692

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah hukum Polres Kaimana, Papua Barat, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (sosiologis) yang mengkaji penerapan hukum sebagai kenyataan sosial di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan enam kategori hak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004—meliputi hak atas perlindungan, pelayanan kesehatan, kerahasiaan identitas, pendampingan hukum dan psikologis, rasa aman selama pemeriksaan, serta informasi perkembangan perkara—telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Faktor pendukung dalam penanganan perkara mencakup komitmen dan responsivitas aparat penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), keberadaan struktur kelembagaan Unit PPA, serta koordinasi awal dengan lembaga terkait. Sementara itu, faktor penghambat terdiri atas keterbatasan jumlah personel Unit PPA, minimnya sarana prasarana ruang pelayanan khusus, belum tersedianya kerja sama permanen dengan rumah aman (shelter) dan lembaga pendamping, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, serta kuatnya norma budaya lokal yang menempatkan KDRT sebagai persoalan internal keluarga. Diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, penyediaan fasilitas yang representatif, dan jejaring koordinasi terpadu untuk memastikan pemenuhan hak korban yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Tinjauan Hukum terhadap Penerapan Diskresi Kepolisian pada Perkara Pidana Umum di Tahap Penyidikan (Studi Wilayah Polres Kaimana Papua Barat) Simon Petrus Latusuay; Ernu Widodo; Fitri Ayuningtyas; Sri Sukmana Damayanti
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S1 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS1.12695

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diskresi kepolisian pada tahap penyidikan perkara pidana umum di Polres Kaimana, Papua Barat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (sosiologis) dengan pendekatan sosiologi hukum. Data penelitian bersumber dari data perkara periode 2024 hingga Mei 2026 yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diskresi kepolisian di Polres Kaimana dilaksanakan secara bertahap dan berjenjang berbasis restorative justice, dimulai dari mediasi awal oleh Bhabinkamtibmas, verifikasi melalui gelar perkara, hingga penyusunan berita acara perdamaian. Diskresi diterapkan secara selektif pada perkara pidana ringan dengan kerugian materiil dan dampak sosial yang kecil, di mana perkara penganiayaan ringan menjadi kasus paling dominan diselesaikan melalui jalur ini (50% dari total perkara diskresi). Penerapan diskresi dipengaruhi oleh lima faktor utama yang bekerja secara berlapis: perdamaian para pihak (27,8%), kerugian kecil (22,2%), rekam jejak pelaku baru pertama kali (19,4%), hubungan kekeluargaan yang mencerminkan nilai sosial-budaya lokal (16,7%), serta pertimbangan kepentingan umum (13,9%). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan diskresi kepolisian di Polres Kaimana telah berjalan secara terukur melalui kontrol internal yang berlapis serta dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat adat setempat yang mengutamakan musyawarah dan pemulihan hubungan sosial.
Analisis Yuridis Fungsi Sanksi Pidana Perpajakan sebagai Sarana Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak dalam Sistem Hukum Indonesia R. Agung Mahesa Candra Oktavia; Dudik Djaja Sidarta; Dedi Wardana Nasoetion; Sri Sukmana Damayanti
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S1 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS1.12704

Abstract

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam pembiayaan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan sistem perpajakan sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Meskipun Indonesia menerapkan sistem self-assessment, masih ditemukan berbagai pelanggaran perpajakan yang berpotensi mengurangi penerimaan negara. Oleh karena itu, sanksi pidana perpajakan dihadirkan sebagai instrumen ultimum remedium yang bertujuan memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sanksi pidana perpajakan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia serta menganalisis fungsi sanksi pidana perpajakan sebagai sarana mendorong kepatuhan wajib pajak dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif untuk memperoleh argumentasi hukum yang sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan sanksi pidana perpajakan di Indonesia diatur terutama dalam ketentuan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahan-perubahannya, yang memberikan ancaman pidana terhadap pelanggaran berupa kesengajaan maupun kelalaian yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sanksi pidana perpajakan memiliki fungsi represif, preventif, dan edukatif dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi pidana tidak semata-mata bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menjaga integritas sistem perpajakan, menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional. Dengan demikian, sanksi pidana perpajakan merupakan instrumen hukum yang penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dan mewujudkan sistem perpajakan yang adil, efektif, dan berkelanjutan.
Co-Authors Adilla Nur Fatima Achmad Bahrunsyah Maturbongs Dedi Wardana Nasoetion Dudik Djaja Sidarta Ernu Widodo Fathul Hamdani Fitri Ayuningtyas Moch. Bakhrul Ilmi R. Agung Mahesa Candra Oktavia Simon Petrus Latusuay Siti Marwiyah Vallencia Nandya Paramitha Wahyu Prawesthi