Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Abadimas Adi Buana Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan
Siti Marwiyah
Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo
Humanities Economics, Econometrics & Finance Energy Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PKM PEMBUATAN BLUEPRINT APLIKASI SISTEM INFORMASI MONITORING PROGRAM KEGIATAN DAN KEUANGAN DESA MADULANG KECAMATAN OMBEN KABUPATEN SAMPANG MADURA Siti Marwiyah; Achmad Muzakki; Slamet Kacung; Syahrul Borman
Jurnal Abadimas Adi Buana Vol 3 No 2 (2020): Januari
Publisher : LPPM Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (748.192 KB) | DOI: 10.36456/abadimas.v3.i2.a2164

Abstract

Sistem Informasi Monitoring Kegiatan dan Keuangan Desa (SIMKD) merupakan sistem yangdapat didasarkan pada teknologi cloud computing. Dengan SIMKD maka pemerintah desa tidakperlu direpotkan dengan penyediaan infrastruktur sistem seperti server, aplikasi dan perawatansistem. Harapan dengan adanya sistem Sistem Informasi Monitoring Kegiatan Dan KeuanganDesa ini adalah pemerintah desa dapat mandiri dalam pengelolaan informasi dan administrasiyang dilakukan. Pembangunan Sistem Informasi Monitoring Kegiatan Dan Keuangan Desa iniditujukan khusus untuk mendapatkan model pengelolaan informasi dan administrasi yangdilakukan pemerintahan desa guna meningkatkan pelayanan sesuai dengan visi dan misiKabupaten Sampang dalam semangat otonomi daerah. Pengabdian ini memiliki tujuan kemitraanantara pemerintah desa dengan dunia pendidikan untuk memberikan kontribusi mendasar padapelayanan publik. Tujuan Pengabdian ini untuk pengembangan Prototipe model kebijakanpembangunan Sistem Informasi Monitoring Kegiatan Dan Keuangan Desa dapat berhasilbilamana ditunjang oleh kemampuan perangkat desa yang memadai. Kenyatannya, hal ini masihkurang di kalangan perangkat desa di lingkungan Desa Madulang Kecamatan Omben KabupatenSampang. Dengan adanya pendampingan pembuatan aplikasi Sistem Informasi MonitoringKegiatan Dan Keuangan Desa diharapkan aparatur desa mampu memberikan pelayanan berbasisIT. Hasil dari pengabdian ini berupa Blueprint Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Kegiatan danKeuangan Desa Madulang dapat dijadikan sebagai gambaran perangkat desa dan masyarakatdalam menyusun kegiatan dan keuangan desa seperti pemasaran produk UMKM, transparasipenggunaan anggaran buat masyarakat, sehingga kegiatan tidak hanya infrastruktur danperbaikan jalan yang selama ini dilakukan dalam penggunaan anggaran desa
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MODEL GBHN Siti Marwiyah
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 1 No 1 (2017): July
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (42.634 KB) | DOI: 10.25139/lex.v1i1.237

Abstract

The idea of reviving the National Guidelines of State Policy (GBHN) rests on the assumption that development in Indonesia is uncertain or unplanned. This paradigm resulted in the development of no or less on target and failed to show its maximum.
Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan PN Bangkalan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN Bkl) Achmad Sanusi; Wahyu Prawesthi; Siti Marwiyah; Bachrul Amiq
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No 3 (2026): In Progress
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10i3.12404

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana terdakwa dan pertimbangan hukum (ratio decidendi) Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN Bkl terkait tindak pidana narkotika. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi pertanggungjawaban pidana sebagai legitimasi yuridis pemidanaan, serta pentingnya penalaran hukum hakim yang selaras dengan asas-asas hukum pidana. Permasalahan yang dikaji berfokus pada konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku dan dasar pertimbangan hakim dalam penerapan pasal yang terbukti. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), kasus (case approach), dan konseptual (conceptual approach), seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dan preskriptif-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengonstruksikan pertanggungjawaban pidana dengan menitikberatkan pada pemenuhan unsur delik Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pembuktian unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta ketiadaan alasan pembenar maupun pemaaf. Adapun ratio decidendi hakim mencerminkan pendekatan normatif-legalistik yang mengedepankan kepastian hukum, meskipun masih menyisakan ruang evaluasi mengenai proporsionalitas pemidanaan dalam perspektif keadilan substantif.
Kekuatan Pembuktian Keterangan Polisi Penangkap pada Perkara Narkotika: Analisis Putusan PN Surabaya Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN.Sby Deta; Wahyu Prawesthi; Bachrul Amiq; Siti Marwiyah
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No 3 (2026): In Progress
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10i3.12406

Abstract

Penggunaan keterangan polisi penangkap sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkotika merupakan praktik lazim yang secara normatif tidak dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun demikian, dominasi aparat penegak hukum sebagai saksi memunculkan perdebatan terkait objektivitas dan pemenuhan prinsip due process of law. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian keterangan polisi penangkap serta implikasi yuridisnya, dengan mengambil studi pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN.Sby. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, seluruh bahan hukum dianalisis secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan polisi penangkap secara formil sah sebagai alat bukti, namun secara substansial memiliki keterbatasan objektivitas dan independensi akibat potensi konflik kepentingan institusional. Penggunaan kesaksian ini tanpa dukungan saksi independen berimplikasi pada melemahnya jaminan fair trial dan berkurangnya fungsi pengadilan sebagai mekanisme kontrol. Sebagai kesimpulan, hakim dituntut menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menilai keterangan polisi penangkap dan memastikan keseimbangan pembuktian guna menjamin tegaknya due process of law dalam peradilan pidana.
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pelanggaran Merek Eiger (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 645/Pid.Sus/2025/PN Sby) Aprilian Siswanto Putra; Siti Marwiyah; Wahyu Prawesthi; Bachrul Amiq
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No 3 (2026): In Progress
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10i3.12436

Abstract

Maraknya pelanggaran hak atas merek dalam kegiatan perdagangan, khususnya penggunaan merek terdaftar secara ilegal, berpotensi merugikan pemilik merek maupun konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran merek EIGER tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), serta mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 645/Pid.Sus/2025/PN Sby dengan asas-asas hukum pidana. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah memenuhi unsur tindak pidana pelanggaran merek dalam Pasal 100 ayat (2) UU MIG, karena tindakan tersebut dilakukan tanpa hak, dengan sengaja, dan untuk tujuan komersial. Selain itu, pertimbangan hakim dinilai telah sejalan dengan asas legalitas, asas kesalahan, dan asas pertanggungjawaban pidana. Putusan ini secara efektif mencerminkan terwujudnya kepastian hukum serta bentuk perlindungan represif terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Co-Authors Achmad Muzakki Achmad Sanusi Aprilian Siswanto Putra Bachrul Amiq Deta Kacung, Akhmad Syahrul Borman Wahyu Prawesthi