Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Influence of Perceived Criminal Sanctions and Moral Disengagement on the Intention to Commit Corruption Misnan Aljawi; Rahmayanti Rahmayanti; Ishak Ali Muda
Jurnal Penelitian Medan Agama Vol 17, No 2 (2026): JULY-DECEMBER
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58836/jpma.v17i2.30929

Abstract

Corruption is a crime that has serious impacts on governance and public trust, requiring an approach that integrates both legal and psychological perspectives. This study aims to analyze the effects of perceived criminal sanctions and moral disengagement on the intention to commit corruption. The research employed a quantitative approach with an explanatory research design using a cross-sectional survey. Data were collected through Likert-scale questionnaires measuring perceived criminal sanctions, moral disengagement, and the intention to commit corruption. The research instruments met the validity and reliability criteria, with Cronbach's Alpha values exceeding 0.70. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics through multiple linear regression or Structural Equation Modeling (SEM), depending on the characteristics of the data. The findings indicate that perceived criminal sanctions reduce the intention to commit corruption, whereas moral disengagement increases such intentions, and both variables simultaneously have a significant effect on corruptive intentions. This study concludes that corruption prevention should be strengthened through the enhancement of integrity, moral self-regulation, and anti-corruption education supported by a legal psychology approach. The findings are expected to serve as a basis for developing evidence-based corruption prevention policies in Indonesia.
Model Perlindungan Hukum Inklusif dalam Pemenuhan Hak Kelompok Rentan pada Manajemen Kedaruratan Banjir di Kota Medan Zuhri Arif; Misnan Aljawi; Rahmayanti Rahmayanti; Vovi Arvani
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.2981

Abstract

Sertifikasi pekebun sawit mandiri kerap ditempatkan sebagai persoalan kepatuhan formal, padahal banyak pekebun masih menghadapi keterbatasan legalitas, organisasi, pembiayaan, informasi, dan akses pasar. Artikel ini mengkaji sertifikasi sebagai instrumen kebijakan publik yang efektif apabila didukung oleh kapasitas tata kelola. Dengan menggunakan tinjauan literatur integratif, sumber akademik dan dokumen kebijakan disintesis menjadi lima tema: standar sertifikasi, kesiapan pekebun, insentif ekonomi, koordinasi multiaktor, dan kapasitas kebijakan lokal. Hasil sintesis menunjukkan bahwa hambatan sertifikasi muncul dari legalitas lahan yang belum merata, kelembagaan pekebun yang lemah, data yang terfragmentasi, pendampingan jangka pendek, insentif yang belum pasti, keterhubungan pasar yang terbatas, serta kepercayaan kelembagaan yang rapuh. Kabupaten Kutai Timur digunakan sebagai konteks kebijakan lokal ilustratif karena dokumen perencanaan dan RAD KSB daerah tersebut telah memuat penguatan data, kapasitas pekebun, Internal Control System, penyelesaian sengketa, percepatan ISPO, serta akses pasar. Artikel ini menegaskan perlunya desain kebijakan sertifikasi yang berurutan dan berbasis kapasitas.