Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law
I Isharyanto
Universitas Sebelas Maret

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Penegakan Hukum Pelaksanaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Solo-Jogja Muhammad Faza Abyan Naufal; I Isharyanto; Jadmiko Anom Husodo
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program pembanguan jalan tol merupakan program pemerintah dalam upaya untuk pemerataan pembangunan di Indonesia. Pembangunan infrastruktur jalan tol salah satunya Jalan Tol Yogyakarta-Solo merupakan salah satu unsur penting dalam mempercepat mobilitas penduduk, dan memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi.Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan ganti rugi atas kepemilikan tanah untuk kepentingan pembangunan menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 dan PP No 19 tahun 2021 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan mekanisme penyelesaian hukum ketika pemilik hak atas tanah menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian yang telah di tetapkan. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif. Hasilnya bahwa pada proyek pembangunan tol Solo-Jogja ini telah sesuai dengan Undang - Undang No 2 Tahun 2012 dan Peraturan Pemrintah No 19 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Tanah. Pengadaan tanah ialah mewujudkan pengadaan tanah yang memenuhi rasa keadilan, baik bagi masyarakat yang terkena pengadaan tanah untuk mendapatkan ganti rugi yang layak demi kelangsungan hidup mereka dan pemerintah maupun pemerintah daerah dapat memperoleh tanah untuk pembangunan.
Urgensi Kebijakan Satu Peta untuk Menyelesaikan Tumpang Tindih Penggunaan Lahan Dina Ayu Rizky Tirtyasmara; Mohammad Jamin; I Isharyanto
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, dimana tidak dibenarkan bahwa tanah semata-mata dipergunakan untuk kepentingan pribadi, apalagi jika menimbulkan kerugian bagi masyarakat maka penegakan tanah terlantar diperlukan sehingga tanah dapat diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan dari pemberian hak atau dasar penguasaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kasus (case approach). Dengan menggunakan metode penelitian ini penulis membangun argumentasi hukum mengenai penelantaran tanah yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Tratak yang terjadi di Kabupaten Batang. Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 7/PTTHGU/ BPN RI/2013 tanggal 16 Januari 2013 mengenai Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Batang atas nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak terletak di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Permasalahan penelantaran tanah oleh PT Perkebunan Tratak sebagai Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) karena tidak digunakan sebagaimana peruntukan untuk ditanami cengkeh dan kopi. Namun PT Perkebunan Tratak menyatakan bahwa tidak melakukan penelantaran tanah tersebut dan menyatakan keputusan tersebut bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Asas Kepastian Hukum. PT Perusahaan Tratak tidak terima dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk membatalkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7/PTT-HGU/BPN RI/2013. Padahal fakta dilapangan tanah tersebut diusahakan, dipergunakan dan dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk kehidupannya. Pemanfaatan tanah terlantar dapat digunakan dan dipelihara oleh masyarakat sehingga dapat mewujudkan kemakmuran rakyat sehingga tanah yang mampu menjamin keadilan dan keberlanjutan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tulisan ini menekankan pada aspek peranan masyarakat pada penyelesaian konflik tanah terlantar dengan partisipasi aktif dari masyarakat sehingga dapat membantu tugas pemerintah dan BPN dalam menanggani kasus pertanahan.
Ambiguity in Blasphemy Law Norms: Challenges to Religious and Expressive Rights in the Digital Age M Mufidah; H Hartiwiningsih; I Isharyanto
Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law Vol. 3 No. 1 (2024): Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law No. 1/1965/PNPS on Blasphemy has become a highly sensitive legal framework aimed at safeguarding the harmony of religious freedom in Indonesia. However, in the context of technological advancements and the digital world, this law has undergone significant polarization, particularly in addressing actions deemed as blasphemy on social media. This polarization has consequently restricted the space for religious freedom and freedom of expression. This article analyzes the blasphemy law, which was initially designed to protect religious freedom but has evolved into a controversial regulation characterized by normative ambiguities. Employing statutory, philosophical, and sociological approaches, this study explores the legal objectives linked to the norms within the blasphemy law. Furthermore, it examines the interplay between Indonesia's religious culture and the phenomena of the digital era. Cases involving blasphemy on social media highlight critical issues, including the escalation of controversies, trial by media, selective criminalization, and pressure on freedom of expression. The article concludes that the normative ambiguity of Indonesia's blasphemy law presents significant challenges in upholding guarantees for religious freedom and freedom of expression. These challenges not only create legal uncertainty but also open avenues for political misuse. Therefore, legal reform is urgently required to establish clearer and more robust protections for human rights, particularly the rights to religious freedom and freedom of expression, while ensuring justice and equality for all citizens as mandated by the Constitution.
Co-Authors Dina Ayu Rizky Tirtyasmara H Hartiwiningsih Husodo, Jadmiko Anom M Mufidah Mohammad Jamin Muhammad Faza Abyan Naufal