Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.323
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Desriadi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM ADMINISTRASI NEGARA Tasya Ramadhani; Widya Ayu Ramadani; Wifa Widha; Desriadi
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 8 No. 1 (2026): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/yudabbiru.v3i1.5975

Abstract

Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip penting dalam administrasi negara karena keduanya menentukan kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui penelusuran artikel jurnal, buku, dan publikasi ilmiah yang relevan. Data dianalisis dengan teknik analisis isi untuk memahami konsep, bentuk penerapan, hambatan, dan upaya penguatan transparansi serta akuntabilitas dalam administrasi negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa transparansi terwujud melalui keterbukaan prosedur, biaya, waktu pelayanan, standar pelayanan, akses informasi publik, penguatan PPID, dan pemanfaatan teknologi informasi. Akuntabilitas terwujud melalui pelaporan kinerja, evaluasi, pengawasan, penerapan SAKIP, mekanisme pengaduan, dan pertanggungjawaban aparatur terhadap keputusan administratif. Pelaksanaan kedua prinsip tersebut masih menghadapi hambatan berupa budaya birokrasi yang tertutup, keterbatasan aparatur, lemahnya pengaduan, rendahnya integrasi sistem digital, dan pengawasan yang belum konsisten. Penguatan transparansi dan akuntabilitas perlu dilakukan melalui standar layanan yang jelas, sistem informasi terintegrasi, peningkatan kapasitas aparatur, pengawasan berkelanjutan, serta partisipasi masyarakat. Kajian ini menegaskan bahwa administrasi negara yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Temuan ini juga memberi arahan bagi pemerintah untuk memperbaiki praktik birokrasi agar setiap layanan publik dijalankan secara jelas, adil, responsif, dan mudah diawasi oleh masyarakat.
TANTANGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA MENGHADAPI ERA SOCIETY 5.0 Alnesa Adhia Putri Alnesa; Cika Nurcahyati Jusmi; Desriadi
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 8 No. 1 (2026): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/yudabbiru.v3i1.5978

Abstract

Era Society 5.0 menempatkan teknologi digital sebagai sarana untuk membangun tata kelola pemerintahan yang berpusat pada manusia. Perubahan tersebut menuntut sistem administrasi negara bergerak dari pola birokrasi prosedural menuju pelayanan publik yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis data. Kajian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari buku, artikel jurnal, prosiding, dan dokumen ilmiah yang relevan dengan administrasi negara, reformasi birokrasi, e-Government, SPBE, dan transformasi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintahan negara menghadapi beberapa tantangan utama, yaitu rendahnya kesiapan sumber daya aparatur, budaya birokrasi yang lambat berubah, melemahnya infrastruktur digital, lemahnya integrasi data, serta risiko keamanan informasi publik. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak cukup dilakukan melalui penyediaan aplikasi, tetapi harus disertai dengan pembaruan kelembagaan, peningkatan kompetensi aparatur, perlindungan data pribadi, pemerataan akses, dan koordinasi antarlembaga. Kajian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan administrasi negara dalam menghadapi Society 5.0 ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam menyeimbangkan teknologi, regulasi, kapasitas birokrasi, dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, transformasi administrasi negara perlu diarahkan pada tata kelola yang humanis, inklusif, akuntabel, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Indonesia, termasuk kelompok rentan yang membutuhkan layanan mudah, terjangkau, jelas, serta terlindungi dari risiko ketimpangan akses dan penutup data publik dalam praktik pemerintahan digital nasional di masa mendatang.
ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGADUAN PUBLIK DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI PUBLIK Desti Noprianti Putri; Melia; Irawati; Desriadi
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 8 No. 1 (2026): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/yudabbiru.v2i2.5980

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pengaduan publik dalam pelayanan administrasi publik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Kebijakan pengaduan publik merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, kemudian dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pengaduan publik dalam pelayanan administrasi publik secara umum telah berjalan dengan cukup baik, yang ditunjukkan oleh tersedianya mekanisme pengaduan, prosedur penanganan yang jelas, serta adanya komitmen instansi dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti belum optimalnya kecepatan penyelesaian pengaduan, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme pengaduan, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pengaduan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi antarunit kerja, optimalisasi sistem pengaduan berbasis digital, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar kebijakan pengaduan publik dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi publik.
STRATEGI PENINGKATAN KINERJA APARATUR MELALUI INOVASI MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK Desti Nur Asia; Rika Parlina; Elfin Ramanda; Desriadi
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 8 No. 1 (2026): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/yudabbiru.v3i2.5982

Abstract

Kinerja aparatur pemerintahan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam era modernisasi dan digitalisasi, inovasi manajemen pelayanan publik menjadi kebutuhan strategis untuk menjawab tantangan birokrasi yang kompleks dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Melalui pendekatan inovatif, aparatur diharapkan mampu bekerja lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan. Kajian ini menyoroti berbagai bentuk inovasi yang diterapkan dalam manajemen pelayanan publik sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kinerja aparatur, mulai dari digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, hingga penguatan budaya kerja berorientasi hasil. Implementasi inovasi tersebut terbukti dapat memperbaiki kualitas pelayanan, memperkuat akuntabilitas, serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Dengan demikian, inovasi manajemen pelayanan publik menjadi pilar utama dalam menciptakan aparatur yang profesional, kreatif, dan berintegritas tinggi.
STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT MELALUI ADMINISTRASI PUBLIK DI KANTOR CAMAT SENTAJO RAYA maisanda safitri; Novianur Ramadhani; Desriadi
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 8 No. 1 (2026): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/yudabbiru.v3i1.5985

Abstract

Pelayanan publik merupakan tanggung jawab utama pemerintah untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai secara langsung kualitas pelayanan publik, mengidentifikasi faktor pendorong serta penghambat, dan merumuskan strategi peningkatan pelayanan masyarakat melalui administrasi publik di Kantor Camat Sentajo Raya. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai fenomena strategi pelayanan publik yang sedang berjalan di instansi tersebut. Fokus penelitian diarahkan pada alur proses administrasi serta interaksi antara aparatur kecamatan dan masyarakat. Meskipun memiliki peran penting, praktik pelayanan di lapangan masih menunjukkan berbagai hambatan seperti ketidakpastian waktu penyelesaian dokumen, kurangnya kejelasan informasi, serta perbedaan sikap pegawai. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan rancangan strategi administrasi publik yang efektif untuk memperbaiki sistem pelayanan administrasi warga menjadi lebih cepat, transparan, adil, dan tidak berbelit-belit.
EFEKTIVITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Muhammad Reyhan; Ripo Aldiansyah; Desriadi
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 8 No. 1 (2026): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/yudabbiru.v2i2.5989

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum atas identitas penduduk serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Analisis penelitian mengacu pada indikator efektivitas pelayanan yang meliputi pencapaian tujuan, ketepatan waktu pelayanan, kualitas pelayanan, kepuasan masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi secara umum telah berjalan cukup efektif. Hal tersebut ditunjukkan oleh semakin meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan, penyederhanaan prosedur pelayanan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelayanan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, gangguan sistem jaringan, serta belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai persyaratan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi infrastruktur teknologi informasi, serta penguatan sosialisasi kepada masyarakat agar kualitas pelayanan administrasi kependudukan semakin efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
LEARNING ORGANIZATION DALAM PENYELANGGARAAN PELAYANAN PUBLIK LEARNING ORGANIZATION IN PUBLIC SERVICE PROVISION Mikola Dwi Sandra; Desriadi
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 8 No. 1 (2026): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/yudabbiru.v3i2.5997

Abstract

Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu pendekatan yang dinilai mampu mendukung tercapainya tujuan tersebut adalah penerapan learning organization, yaitu organisasi yang secara berkelanjutan mengembangkan kapasitas individu dan organisasi melalui proses pembelajaran, inovasi, serta berbagi pengetahuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi learning organization dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya, serta mengkaji implikasinya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh dari artikel ilmiah nasional dan internasional, buku referensi, serta dokumen kebijakan yang relevan dan diterbitkan pada periode 2020–2025 melalui basis data Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, SpringerLink, dan Garuda. Analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi, seleksi, evaluasi, sintesis, dan analisis isi (content analysis). Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan learning organization berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi aparatur, penguatan budaya organisasi, peningkatan inovasi pelayanan, efektivitas organisasi, serta kualitas pelayanan publik. Keberhasilan implementasinya dipengaruhi oleh kepemimpinan yang visioner, budaya organisasi yang mendukung pembelajaran, sistem manajemen pengetahuan, pengembangan sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sebaliknya, resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya budaya berbagi pengetahuan masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, penerapan learning organization perlu dioptimalkan sebagai strategi dalam mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan pelayanan publik yang profesional, adaptif, inovatif, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM ADMINISTRASI PUBLIK UNTUK PENCEGAHAN KORUPSI DI INSTANSI PEMERINTAH Palentino Desta Pratama; Mufli Bintang Fahjrian; Rizqi Agung Nugroho; Desriadi
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 8 No. 1 (2026): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/yudabbiru.v3i2.5998

Abstract

Korupsi dalam administrasi publik masih menjadi persoalan serius karena berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, lemahnya pengawasan, tertutupnya informasi, dan rendahnya pertanggungjawaban kelembagaan. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran akuntabilitas dan transparansi dalam administrasi publik sebagai upaya pencegahan korupsi di instansi pemerintah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data diperoleh dari artikel jurnal, buku, dan dokumen ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis melalui analisis isi kualitatif dengan mengelompokkan tema administrasi publik, akuntabilitas, transparansi, digitalisasi, pengawasan, dan pencegahan korupsi. Hasil kajian menunjukkan bahwa akuntabilitas memperjelas tanggung jawab aparatur melalui pelaporan, audit, standar prosedur, dan konsekuensi kelembagaan. Transparansi memperkuat akses publik terhadap informasi mengenai kebijakan, anggaran, pengadaan, dan layanan. Keduanya saling melengkapi karena keterbukaan tanpa pertanggungjawaban berisiko menjadi formalitas, sedangkan akuntabilitas tanpa keterbukaan sulit diawasi masyarakat. Digitalisasi administrasi melalui e-government, e-procurement, dan data terbuka turut memperkuat dokumentasi serta pelacakan proses birokrasi. Pencegahan korupsi perlu dibangun melalui sistem administrasi yang terbuka, bertanggung jawab, berintegritas, dan diawasi secara berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa reformasi administrasi harus diarahkan pada pembentukan budaya birokrasi yang jujur, tertib, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat secara adil dalam setiap layanan publik di Indonesia.
PERAN KONSTITUSI DALAM MENJAMIN KEDAULATAN RAKYAT Marsa Jumitta Sari; Rahma Maulia; Sahra Purnama; Desriadi
YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA Vol. 8 No. 1 (2026): Yudabbiru : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/yudabbiru.v3i2.5999

Abstract

Kedaulatan rakyat merupakan prinsip utama dalam negara demokratis, tetapi pelaksanaannya sering melemah ketika konstitusi hanya dipahami sebagai dokumen formal. Permasalahan muncul ketika pemilu, partisipasi publik, akuntabilitas, dan pembatasan kekuasaan belum sepenuhnya berjalan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Artikel ini bertujuan menganalisis peran konstitusi dalam menjamin kedaulatan rakyat, terutama melalui pengaturan pemilu, penguatan partisipasi warga, pertanggungjawaban pemerintah, dan mekanisme pengawasan kekuasaan negara. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, peraturan perundang-undangan, dan dokumen kelembagaan yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan gagasan tentang konstitusi, demokrasi, administrasi negara, dan kedaulatan rakyat. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa konstitusi berperan sebagai dasar legitimasi, pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pelindung hak warga, serta pengendali kewenangan negara. Kedaulatan rakyat tidak cukup diwujudkan melalui pemilu, karena rakyat juga perlu hadir dalam proses kebijakan, pengawasan pelayanan publik, dan penilaian terhadap kinerja pemerintah. Konstitusi menjamin kedaulatan rakyat secara lebih nyata apabila didukung oleh pemilu yang adil, partisipasi publik yang bermakna, akuntabilitas yang kuat, dan lembaga pengawas konstitusional yang independen dalam praktik administrasi negara Indonesia. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang terbuka, responsif, dan bertanggung jawab agar mandat rakyat tidak berhenti pada prosedur politik semata di tingkat nasional.
Co-Authors Alnesa Adhia Putri Alnesa Cika Nurcahyati Jusmi Desti Noprianti Putri Desti Nur Asia Elfin Ramanda Irawati maisanda safitri Marsa Jumitta Sari Melia Mikola Dwi Sandra Mufli Bintang Fahjrian Muhammad Reyhan Novianur Ramadhani Palentino Desta Pratama Rahma Maulia Rika Parlina Ripo Aldiansyah Rizqi Agung Nugroho Sahra Purnama Tasya Ramadhani Widya Ayu Ramadani Wifa Widha