Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako Di Desa Karias Dalam Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara Gusti Muhammad Hidayatullah; Fakhri; Muawanah
Jurnal Niara Vol. 19 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/38xqpe23

Abstract

Program Sembako merupakan pengembangan dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai program transformasi bantuan pangan untuk memastikan program menjadi lebih tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako di Desa Karias Dalam Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang diambil melalui teknik purposive sampling yang berjumlah 9 orang responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program Sembako di Desa Karias Dalam dinilai cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni: Pertama, tepat sasaran dan peserta program cukup efektif. Kedua, kemampuan penyelenggara program cukup efektif sedangkan informasi program kurang efektif. Ketiga, kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dan pemahaman terhadap program cukup efektif. Keempat, perhatian dan tindak lanjut cukup efektif. Adapun faktor penghambat, pertama verifikasi data yang kurang update, kedua ketepatan (guna dan waktu), ketiga sosialisasi yang kurang intensif, keempat keterbatasan pendamping dilapangan. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sembako di Desa Karias Dalam, maka disarankan kepada instansi terkait seperti Dinas Sosial, TKSK Kecamatan, pihak penyelenggara program di desa agar memperkuat koordinasi dan komunikasi  dalam setiap tahapan pelaksanaan program.
Manajemen Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dalam Mendukung Transformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital di Kabupaten Hulu Sungai Utara Fakhri; Gusti Muhammad Hidayatullah; Ni Made Musiyani Anjasmari
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 6 No. 6 (2026): Nopember 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: The digital transformation of public services at the village level requires adequate competency readiness among village government officials as the primary implementers of the Electronic-Based Government System. This study analyzes the management of competency development for village officials in supporting digital public service transformation through a case study of the SIDEKA-NG and KEDAI KOPI DESA ONLINE applications in Hulu Sungai Utara Regency, Indonesia. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis. The analytical framework is grounded in a management perspective encompassing three interrelated dimensions: development planning, development implementation, and development evaluation. Data were analyzed interactively through data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that competency development management among village officials remains fragmented, short-term oriented, and insufficiently institutionalized. Development planning is not yet aligned with actual competency needs, implementation tends to be formalistic and technocratic, and evaluation mechanisms are weakly connected to performance outcomes and the broader impacts of digital public service delivery. Consequently, digital service utilization remains predominantly administrative rather than transformative in generating public value. This study contributes to the digital governance literature by demonstrating that the effectiveness of village-level digital transformation is contingent upon strategic and sustainable competency development management. Strengthening this dimension constitutes a critical prerequisite for advancing inclusive and value-driven digital public services in rural governance contexts