Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako Di Desa Karias Dalam Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara Gusti Muhammad Hidayatullah; Fakhri; Muawanah
Jurnal Niara Vol. 19 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/38xqpe23

Abstract

Program Sembako merupakan pengembangan dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai program transformasi bantuan pangan untuk memastikan program menjadi lebih tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako di Desa Karias Dalam Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang diambil melalui teknik purposive sampling yang berjumlah 9 orang responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program Sembako di Desa Karias Dalam dinilai cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni: Pertama, tepat sasaran dan peserta program cukup efektif. Kedua, kemampuan penyelenggara program cukup efektif sedangkan informasi program kurang efektif. Ketiga, kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dan pemahaman terhadap program cukup efektif. Keempat, perhatian dan tindak lanjut cukup efektif. Adapun faktor penghambat, pertama verifikasi data yang kurang update, kedua ketepatan (guna dan waktu), ketiga sosialisasi yang kurang intensif, keempat keterbatasan pendamping dilapangan. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sembako di Desa Karias Dalam, maka disarankan kepada instansi terkait seperti Dinas Sosial, TKSK Kecamatan, pihak penyelenggara program di desa agar memperkuat koordinasi dan komunikasi  dalam setiap tahapan pelaksanaan program.
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Mengenai Tertib Kebersihan pada Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Gusti Muhammad Hidayatullah; Paridati Paridati
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 4 No. 11 (2025): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, November 2025
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v4i11.4924

Abstract

The purpose of this study is to determine the implementation of regional regulations and the factors influencing the enforcement of public order and community tranquility related to cleanliness compliance in Amuntai Tengah District, Hulu Sungai Utara Regency. This research employs a qualitative descriptive approach with data collected through observation, interviews, and documentation. Informants were selected using purposive sampling, totaling 19 individuals. The collected data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings show that the implementation of the regional regulations has been carried out well. In terms of environmental conditions, the socio-cultural environment indicator and recipient involvement are still considered less satisfactory. Regarding inter-organizational relations, coordination with relevant agencies remains suboptimal, although the indicators of sanctions and supervision fall into the fairly good category. Organizational resources, both human and non-human, are evaluated as good. Additionally, the characteristics and capabilities of implementing agents are also assessed as good, based on the bureaucratic structure, norms, and relationship patterns. Supporting factors in policy implementation include the availability of human resources, non-human resources, bureaucratic structure, norms, and relationship patterns, while the inhibiting factors consist of the community’s socio-cultural environment and the less optimal inter-agency coordination.
PELAYANAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MINAT BACA SISWA DI SMP NEGERI 1 PAKU KABUPATEN BARITO TIMUR Nelita Nelita; Gusti Muhammad Hidayatullah; Fakhri Fakhri
Al Iidara Balad Vol. 8 No. 1 (2026): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.8.1.2203

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelayanan perpustakaan sekolah dalam meningkatkan minat baca siswa di SMP Negeri 1 Paku Kabupaten Barito Timur. Permasalahan meliputi pelayanan petugas, keterbatasan fasilitas, serta koleksi buku yang kurang lengkap dan kurang mutakhir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelayanan perpustakaan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Informan berjumlah 10 orang yang dipilih melalui purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Teori yang digunakan adalah kualitas pelayanan Zeithaml yang meliputi tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan perpustakaan tergolong cukup baik, namun belum optimal dalam meningkatkan minat baca siswa. Faktor pendukung meliputi kompetensi petugas, prosedur pelayanan yang mudah, dan dukungan sekolah. Faktor penghambat meliputi keterbatasan petugas, fasilitas yang belum memadai, serta koleksi buku yang masih terbatas. Disimpulkan bahwa kualitas pelayanan perlu ditingkatkan melalui penambahan petugas, perbaikan fasilitas, pembaruan koleksi buku, dan penguatan program literasi agar minat baca siswa semakin meningkat. Disarankan kepada pihak sekolah agar meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan, menambah koleksi buku yang lebih beragam, serta mengoptimalkan jumlah petugas agar pelayanan menjadi lebih efektif. Selain itu, perlu adanya pengembangan program literasi yang menarik dan berkelanjutan untuk menumbuhkan budaya membaca serta meningkatkan minat baca siswa.
EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (PMT) UNTUK PENCEGAHAN STUNTING DI DESA SUNGAI KUINI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Rusadi Rusadi; Ni Made Musiyani Anjasmari; Gusti Muhammad Hidayatullah
Al Iidara Balad Vol. 8 No. 1 (2026): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.8.1.2215

Abstract

Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) merupakan intervensi strategis pemerintah dalam percepatan penurunan stunting melalui pemenuhan gizi balita dan ibu hamil. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Program PMT serta faktor-faktor yang memengaruhinya di Desa Sungai Kuini, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap 11 informan yang dipilih secara purposive, penelitian ini mengukur efektivitas berdasarkan lima dimensi: pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program PMT tergolong kurang efektif. Dimensi pemahaman program dan ketepatan waktu berada pada kategori cukup efektif, sementara sosialisasi program, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata masih belum optimal. Faktor pendukung meliputi kerja sama antar pelaksana yang baik dan ketersediaan makanan siap saji. Adapun faktor penghambat terdiri atas ketidaksesuaian jenis makanan dengan SOP, keterbatasan anggaran desa, kurangnya sosialisasi, serta belum tercapainya tujuan program secara menyeluruh. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas dan variasi menu, intensifikasi sosialisasi, serta penguatan peran serta masyarakat untuk optimalisasi program.
KUALITAS PELAYANAN BIDAN DESA DI DESA TAPUS DALAM KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Nurhasanah Nurhasanah; Ramona Handayani; Gusti Muhammad Hidayatullah
Al Iidara Balad Vol. 8 No. 1 (2026): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.8.1.2223

Abstract

Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, salah satunya layanan bidan desa, namun dalam pelaksanaanya masih ditemukan beberapa permasalahan seperti di Desa Tapus Dalam yaitu, ruang pelayanan yang kurang nyaman, ketersediaan alat dan obat yang belum lengkap, dan keberadaan bidan yang tidak selalu ada. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui tentang Kualitas Pelayanan Bidan Desa di Desa Tapus Dalam Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui informan dengan teknik Purposive Sampling berjumlah 12 orang. Setelah data terkumpul, dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data melalui perpanjangan pengamatan, ketekunan dalam penelitian, tringulasi, menggunakan bahan referensi dan member check. Hasil dari penelitian ini bahwa Kualitas Pelayanan Bidan Desa di Desa Tapus Dalam Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang berkualitas, yang dapat dilihat dari total 15 indikator, terdapat 5 indikator berkualitas yaitu, standar proses pelayanan yang jelas, kemampuan menggunakan alat bantu, pelayanan yang tepat, pengetahuan, dan kesopanan dalam melayani. 2 indikator cukup berkualitas, yaitu, memberikan perhatian dalam pelayanan, dan memahami kebutuhan pasien. 8 indikator kurang berkualitas yaitu, kenyamanan ruang pelayanan, ketersediaan alat bantu, ketersediaan obat-obatan, pelayanan yang memuaskan, pelayanan yang cepat, kesigapan bidan dalam melayani, kepastian waktu dalam pelayanan, dan mudah dalam komunikasi. Faktor yang mempengaruhi yaitu, faktor penghambat: terbatasnya dana yang dimiliki, kurangnya fasilitas atau sarana pelayanan, ketidakjelasan waktu pelayanan, kurangnya kehadiran bidan di tempat pelayanan di desa, dan akses komunikasi yang kurang responsif. Faktor pendorong: pendidikan dan standar operasional pelayanan (SOP).
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DALAM PENATAAN PEDAGANG DIJALAN UMUM (Studi Kasus Pasar Selasa di Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara) Nurul Hidayati; M. Ridha Anshari; Gusti Muhammad Hidayatullah
Al Iidara Balad Vol. 8 No. 1 (2026): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.8.1.2251

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kepatuhan pedagang, kurang memadainya lokasi berjualan, dan keterbatasan proses penertiban dan pengawasan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang ketertiban Umum Dalam Penataan Pedagang di Jalan Umum (Studi Kasus Pasar Selasa di Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel dengan teknik purposive sampling yang meliputi 9 orang informan. Analisis data berupa teknik analisis sebelum lapangan, reduksi data, penyajian data dan verification. Uji kredibilitas data berupa perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan menggunakan bahan referensi. Penelitian ini menunjukan bahwa implementasi cukup baik, yang dilihat dari: pertama, transmisi cukup baik, dilihat dari adanya penyampaian informasi mengenai aturan penataan pedagang. Kedua, kejelasan cukup baik, dilihat dari Informasi mengenai aturan penataan yang disampaikan secara langsung. Ketiga, konsistensi cukup baik, dilihat dari petugas secara rutin melakukan pengawasan. Keempat, staf kurang baik, dilihat dari kurangnya jumlah petugas. Kelima, fasilitas kurang baik, dilihat dari belum tersedianya lokasi berjualan yang memadai. Keenam, informasi cukup baik, dilihat dari petugas telah melakukan penyampaian informasi terkait penataan pedagang secara langsung. Ketujuh, kewenangan cukup baik, dilihat dari kewenangan petugas dalam pengawasan. Kedelapan, pengangkatan birokrat cukup baik, dilihat dari Aparatur yang memiliki pembagian tugas. Kesembilan, insentif cukup baik, dilihat dari adanya tambahan penghasilan. Kesepuluh, SOP baik, dilihat dari Adanya SOP yang menjadi pedoman. Kesebelas, fragmentasi cukup baik, dilihat dari adanya koordinasi berbagai instansi. Faktor pendukung yaitu adanya adanya koordinasi antarinstansi yang cukup baik. Faktor penghambat yaitu masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan pedagang terhadap aturan yang berlaku, fasilitas dan lokasi berjualan yang masih kurang memadai, dan kurangnya jumlah petugas dalam pelaksanaan pengawasan.
Manajemen Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dalam Mendukung Transformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital di Kabupaten Hulu Sungai Utara Fakhri; Gusti Muhammad Hidayatullah; Ni Made Musiyani Anjasmari
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 6 No. 6 (2026): Nopember 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: The digital transformation of public services at the village level requires adequate competency readiness among village government officials as the primary implementers of the Electronic-Based Government System. This study analyzes the management of competency development for village officials in supporting digital public service transformation through a case study of the SIDEKA-NG and KEDAI KOPI DESA ONLINE applications in Hulu Sungai Utara Regency, Indonesia. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis. The analytical framework is grounded in a management perspective encompassing three interrelated dimensions: development planning, development implementation, and development evaluation. Data were analyzed interactively through data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that competency development management among village officials remains fragmented, short-term oriented, and insufficiently institutionalized. Development planning is not yet aligned with actual competency needs, implementation tends to be formalistic and technocratic, and evaluation mechanisms are weakly connected to performance outcomes and the broader impacts of digital public service delivery. Consequently, digital service utilization remains predominantly administrative rather than transformative in generating public value. This study contributes to the digital governance literature by demonstrating that the effectiveness of village-level digital transformation is contingent upon strategic and sustainable competency development management. Strengthening this dimension constitutes a critical prerequisite for advancing inclusive and value-driven digital public services in rural governance contexts