Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tanggung Jawab Hukum atas Kejahatan Siber yang Melibatkan Teknologi Artificial Intelligence di Indonesia Haris Habibi; Suci Ramadani; Rahmayanti Rahmayanti; Khairuddin Siregar; Jhoni Muda Pratama Barus
Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): Juni: Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora
Publisher : Universitas 45 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30640/dewantara.v5i2.6908

Abstract

The rapid advancement of Artificial Intelligence (AI) technology has fundamentally transformed the landscape of cybercrime in Indonesia by giving rise to various forms of digital offenses that have not been adequately accommodated within the existing legal framework. This study aims to examine the legal regulation of AI-based cybercrime in Indonesia and the legal liability framework applicable to developers, operators, and users when AI systems are utilized to commit criminal acts. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches through the analysis of primary legal materials, including the Law on Electronic Information and Transactions and its amendments, as well as Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. The findings reveal a significant normative gap, as Indonesia's cybercrime legislation has not been designed to accommodate the autonomous behavior of AI systems. This study concludes that Indonesia requires a dedicated AI governance framework that explicitly regulates the distribution of criminal and civil liability across the AI value chain in order to ensure legal certainty in addressing AI-based cybercrime
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENGGELAPAN KEUANGAN NEGARA (Studi Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn) Jhoni Muda Pratama Barus; Rahmayanti; Sumarno
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2779

Abstract

Korupsi yang bersumber dari penguasaan dan penyalahgunaan uang negara tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melahirkan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Artikel ini mengkaji tiga hal: pengaturan hukum atas korupsi yang dilakukan melalui penggelapan keuangan negara, kendala dalam penegakan hukumnya, dan bentuk pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif-analitis, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi pustaka, lalu dianalisis secara kualitatif normatif. Temuan menunjukkan bahwa pembebanan pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi menuntut pembuktian yang terang atas perbuatan melawan hukum, kerugian keuangan negara, dan kesalahan pelaku. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut memperlihatkan adanya mata rantai antara tindakan terdakwa, penguasaan dana negara, unsur kesalahan, dan kerugian yang timbul. Dengan demikian, penindakan korupsi perlu berpijak pada peraturan perundang-undangan, asas pertanggungjawaban pidana, serta pertimbangan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan.