<![CDATA[Korupsi yang bersumber dari penguasaan dan penyalahgunaan uang negara tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melahirkan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Artikel ini mengkaji tiga hal: pengaturan hukum atas korupsi yang dilakukan melalui penggelapan keuangan negara, kendala dalam penegakan hukumnya, dan bentuk pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif-analitis, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi pustaka, lalu dianalisis secara kualitatif normatif. Temuan menunjukkan bahwa pembebanan pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi menuntut pembuktian yang terang atas perbuatan melawan hukum, kerugian keuangan negara, dan kesalahan pelaku. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut memperlihatkan adanya mata rantai antara tindakan terdakwa, penguasaan dana negara, unsur kesalahan, dan kerugian yang timbul. Dengan demikian, penindakan korupsi perlu berpijak pada peraturan perundang-undangan, asas pertanggungjawaban pidana, serta pertimbangan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan.]]>
Copyrights © 2026
