Manajemen kehumasan semakin dipandang sebagai elemen strategis dalam tata kelola perguruan tinggi, namun perannya sebagai instrumen kebijakan pendidikan dalam pengambilan keputusan strategis masih belum banyak dikaji secara empirik. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana manajemen kehumasan berfungsi sebagai instrumen kebijakan pendidikan dalam mendukung proses pengambilan keputusan strategis di perguruan tinggi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan pimpinan perguruan tinggi dan pengelola kehumasan sebagai informan kunci. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi kebijakan, dan kuesioner pendukung, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kehumasan berperan melalui tiga fungsi utama, yaitu sebagai penyedia informasi strategis bagi pimpinan, mediator kepentingan pemangku kepentingan, dan alat legitimasi kebijakan institusi. Ketiga fungsi tersebut berkontribusi pada peningkatan transparansi kebijakan, penguatan kepercayaan publik, serta kualitas pengambilan keputusan strategis di perguruan tinggi. Penelitian ini menawarkan kontribusi konseptual baru dengan memosisikan manajemen kehumasan sebagai instrumen kebijakan pendidikan yang berperan langsung dalam proses pengambilan keputusan strategis, bukan sekadar fungsi komunikasi institusional. Penelitian ini mengembangkan model konseptual PRM-Decision Making-Policy Outcome yang menegaskan posisi manajemen kehumasan sebagai aktor strategis dalam sistem kebijakan pendidikan tinggi. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi penguatan tata kelola dan pengambilan keputusan berbasis komunikasi strategis di perguruan tinggi.