Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM SISTEM HUKUM EKONOMI NASIONAL Abdul Wahid; Rohadi Rohadi; Siti Sumartini; Mansur Mansur
Yustitia Vol. 11 No. 2 (2025): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v11i2.327

Abstract

The presence of BUMDes is expected that the village will become more independent and the community will become more prosperous. But considering that BUMDes is still a new thing in its existence, it is inevitable that in practice, several obstacles arise precisely related to the process of its formation. the existence of BUMDes, both in terms of the role and regulation of the law and in the implementing regulations, there are still deficiencies, especially its position as a form of business entity. The problem of this research is what is the position of BUMDes in the legal system of the national economy and what is the role of BUMDes in the national economic system. The research method used is normative legal research. The conclusions obtained from research on BUMDes regulations have existed since the promulgation of Law Number 22 of 1948 concerning Principles of Regional Government, then successively regulated in Law Number 1 of 1957 concerning Principles of Regional Government, Law Number 18 of 1965 regarding Principles of Regional Government, Law Number 19 of 1965 concerning Praja Villages as a Transitional Form to Accelerate the Realization of Level III Regions throughout the Territory of the Republic of Indonesia, Law Number 5 of 1974 concerning Principles of Governance in the Regions, Law Number 5 of 1979 concerning Village Government, Law Number 22 of 1999 regarding Regional Government, Law Number 32 of 2004 regarding Regional Government. Separate arrangements are made through the promulgation of Law Number 6 of 2014 concerning Village Administration. As a business entity, BUMDes plays an important role in the development and progress of the economy at the village level as the basis for the agricultural industry. The presence of BUMDes can be a tool for social engineering in the field of welfare which will function to engineer the standard of living of stagnant rural communities towards better progress in the welfare of their people.
PUBLIC RELATIONS MANAGEMENT AS AN INSTRUMENT OF EDUCATION POLICY: AN ANALYSIS OF STRATEGIC DECISION MAKING IN HIGHER EDUCATION Iman Cahyanto; Ibrahim Ibrahim; Kamas Komarudin; Mansur Mansur; Nunik Yudaningsih; Ruhita Ruhita
Edum Journal Vol. 9 No. 1 (2026): Edum Journal
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/edumjournal.v9i1.645

Abstract

Manajemen kehumasan semakin dipandang sebagai elemen strategis dalam tata kelola perguruan tinggi, namun perannya sebagai instrumen kebijakan pendidikan dalam pengambilan keputusan strategis masih belum banyak dikaji secara empirik. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana manajemen kehumasan berfungsi sebagai instrumen kebijakan pendidikan dalam mendukung proses pengambilan keputusan strategis di perguruan tinggi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan pimpinan perguruan tinggi dan pengelola kehumasan sebagai informan kunci. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi kebijakan, dan kuesioner pendukung, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kehumasan berperan melalui tiga fungsi utama, yaitu sebagai penyedia informasi strategis bagi pimpinan, mediator kepentingan pemangku kepentingan, dan alat legitimasi kebijakan institusi. Ketiga fungsi tersebut berkontribusi pada peningkatan transparansi kebijakan, penguatan kepercayaan publik, serta kualitas pengambilan keputusan strategis di perguruan tinggi. Penelitian ini menawarkan kontribusi konseptual baru dengan memosisikan manajemen kehumasan sebagai instrumen kebijakan pendidikan yang berperan langsung dalam proses pengambilan keputusan strategis, bukan sekadar fungsi komunikasi institusional. Penelitian ini mengembangkan model konseptual PRM-Decision Making-Policy Outcome yang menegaskan posisi manajemen kehumasan sebagai aktor strategis dalam sistem kebijakan pendidikan tinggi. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi penguatan tata kelola dan pengambilan keputusan berbasis komunikasi strategis di perguruan tinggi.