Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum
Ika Aniyati
Universitas Terbuka
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Laju Kehilangan Keanekaragaman Hayati Epifit Endemik Akibat Konversi Hutan Menjadi Lahan Sawit dan Area Pertambangan di Kalimantan dan Sumatra: Perspektif Perlindungan Hukum Plasma Nutfah Indonesia Ika Aniyati; Achmad Muhajir
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2026): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i2.965

Abstract

Indonesia merupakan negara megabiodiversitas dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, termasuk tanaman epifit endemik seperti anggrek (Orchidaceae), Hoya (Apocynaceae), dan Dischidia (Apocynaceae) yang dominan ditemukan di hutan Kalimantan dan Sumatra. Ekspansi masif perkebunan kelapa sawit dan pertambangan mempercepat deforestasi yang mengancam plasma nutfah epifit endemik tersebut. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan: pertama, bagaimana konstruksi hukum perlindungan plasma nutfah epifit endemik dalam regulasi nasional dan internasional; kedua, mengapa implementasi perlindungan hukum tersebut belum mampu mencegah kepunahan spesies epifit akibat alih fungsi lahan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis data sekunder. Hasil kajian menunjukkan kesenjangan normatif yang signifikan antara perangkat hukum yang ada dan realitas di lapangan. Lemahnya koordinasi antarlembaga, ketiadaan mekanisme pemantauan komprehensif, dan konflik kepentingan antara industri ekstraktif dan konservasi menjadi faktor utama inefektivitas perlindungan hukum plasma nutfah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi melalui instrumen hukum khusus perlindungan epifit endemik disertai mekanisme penegakan yang lebih tegas.
Dari Open Dumping Menuju Ekonomi Sirkular: Reformasi Hukum dan Kesenjangan Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Padat di Kabupaten Badung, Bali Ika Aniyati; Achmad Muhajir
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2026): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i2.981

Abstract

Pengelolaan sampah padat di Kabupaten Badung, Bali, menghadapi tantangan struktural yang kompleks akibat ketergantungan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung yang beroperasi secara open dumping dan telah melampaui kapasitas tampungnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kapasitas kerangka hukum dalam mendorong transformasi sistem pengelolaan sampah dari paradigma open dumping menuju ekonomi sirkular, serta mengidentifikasi kesenjangan kebijakan yang menghambat implementasi prinsip ekonomi sirkular di Kabupaten Badung. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya disonansi normatif antara mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dengan regulasi daerah yang belum mengintegrasikan prinsip ekonomi sirkular, extended producer responsibility, dan mekanisme insentif berbasis pasar. Data empiris 2019-2024 membuktikan kemerosotan tingkat 3R dari 15,4 persen menjadi 3,9 persen, sementara ketergantungan pada TPA terus meningkat. Penelitian ini mengusulkan model reformasi hukum integratif Badung Circular Waste Governance Model (BCWGM) yang tersusun dalam lima lapis arsitektur hukum.
Perceraian, Tekanan Ekonomi, dan Ketidakcukupan Hukum: Studi Sosio-Legal atas Keretakan Perkawinan di Provinsi Jawa Timur Achmad Muhajir; Ika Aniyati
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2026): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i2.964

Abstract

Provinsi Jawa Timur secara konsisten mencatat volume perceraian tertinggi di Indonesia sepanjang periode 2019–2024, dengan proporsi perkara yang berkorelasi dengan tekanan ekonomi mencapai 67,2% pada tahun 2023. Penelitian ini mengkaji dua persoalan pokok: pertama, mekanisme kausal tekanan ekonomi sebagai determinan struktural perceraian dari perspektif sosio-legal; dan kedua, tingkat kecukupan kerangka normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam merespons problematika tersebut. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis data statistik perceraian periode 2020–2024, penelitian ini menemukan bahwa tekanan ekonomi beroperasi pada tiga level secara simultan—makro, meso, dan mikro—membentuk mekanisme kausal yang tidak ditangkap secara memadai oleh kerangka normatif yang ada. Terdapat empat celah normatif kritis: absennya pengaturan tekanan ekonomi sebagai alasan perceraian yang mandiri; ketiadaan mekanisme pencegahan yang berorientasi ekonomi; kelemahan kompetensi mediasi; dan tidak adanya kewajiban negara menyediakan infrastruktur perlindungan ekonomi keluarga. Reformasi regulasi yang mengintegrasikan dimensi perlindungan ekonomi keluarga ke dalam sistem hukum perkawinan menjadi rekomendasi utama penelitian ini.
Co-Authors Achmad Muhajir