Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Hanif Vidi Yuwono
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Dinamika Kewenangan Fit and Proper Test DPR dalam Rekrutmen Pejabat Publik Hanif Vidi Yuwono; Aditya Perdana
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 4 No. 4 JULI 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewenangan untuk melakukan fungsi pengawasan, termasuk pengawasan terhadap uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dalam rekrutmen pejabat publik. Fungsi pengawasan tersebut merupakan bagian dari mekanisme checks and balances yang bertujuan menjamin akuntabilitas penyelenggaraan negara oleh pemerintah. Namun, dalam realitanya, mekanisme fit and proper test yang dilakukan oleh DPR dalam rekrutmen pejabat publik berjalan secara tertutup dan dipenuhi proses politik yang kental ketimbang mengutamakan proses teknokratis. Akibatnya, banyak pejabat publik hasil rekrutmen, yang tidak berintegritas dan tersandung kasus hukum. Penelitian ini mencoba untuk menelaah lebih dalam bagaimana seharusnya fungsi ideal DPR dalam fit and proper test dengan realitas yang terjadi, dan menawarkan bagaimana fungsi pengawasan DPR dalam mekanisme fit and proper test harusnya dijalankan.
Fit and Proper Test DPR: Meritokrasi atau Transaksi Politik? Hanif Vidi Yuwono; Aditya Perdana
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 4 No. 4 JULI 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewenangan untuk melakukan fungsi pengawasan, termasuk pengawasan terhadap uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dalam rekrutmen pejabat publik. Fungsi pengawasan tersebut merupakan bagian dari mekanisme checks and balances yang bertujuan menjamin akuntabilitas penyelenggaraan negara oleh pemerintah. Namun, dalam realitanya, mekanisme fit and proper test yang dilakukan oleh DPR dalam rekrutmen pejabat publik berjalan secara tertutup dan dipenuhi proses politik yang kental ketimbang mengutamakan proses teknokratis. Akibatnya, banyak pejabat publik hasil rekrutmen, yang tidak berintegritas dan tersandung kasus hukum. Penelitian ini mencoba untuk menelaah lebih dalam bagaimana seharusnya fungsi ideal DPR dalam fit and proper test dengan realitas yang terjadi, dan menawarkan bagaimana fungsi pengawasan DPR dalam mekanisme fit and proper test harusnya dijalankan.
Co-Authors Aditya Perdana Aditya Perdana