Andre Parsian
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS ARGUMENTASI FATWA MUI NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG BUNGA BANK DALAM PERSPEKTIF USHUL FIKIH DAN MAQASHID SYARIAH Marhadi Muhayar; Andre Parsian; Muhammad Ali Yafi; Fuad Rifqi; Ahmad Mubarok
KENDALI: Economics and Social Humanities Vol. 5 No. 1 (2026): KENDALI: Economics and Social Sciences Humanities, Juli 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/kendali.v5i1.1641

Abstract

Perdebatan mengenai hukum bunga bank merupakan salah satu isu yang terus menjadi kajian penting dalam hukum ekonomi Islam kontemporer. Perbedaan pandangan ulama terkait status hukum bunga bank melahirkan beragam argumentasi yang berimplikasi terhadap praktik ekonomi dan perkembangan lembaga keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan pandangan ulama mengenai hukum bunga bank serta mengkaji konstruksi argumentasi yang digunakan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (library research). Data primer diperoleh dari Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004, sedangkan data sekunder berasal dari literatur fikih, ushul fikih, maqashid syariah, serta artikel jurnal yang relevan. Teknik analisis data dilakukan melalui content analysis dengan pendekatan ushul fikih dan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pandangan ulama mengenai bunga bank berpusat pada penentuan hubungan antara bunga dan riba. Kelompok yang mengharamkan bunga bank memandang bunga sebagai bentuk riba karena adanya tambahan yang dipersyaratkan atas pokok utang, sedangkan kelompok yang membolehkannya menilai bahwa bunga bank modern memiliki karakteristik yang berbeda dari praktik riba pada masa klasik. Analisis terhadap Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 menunjukkan bahwa argumentasi fatwa dibangun melalui penggunaan dalil Al-Qur’an dan hadis, kaidah fikih, prinsip ihtiyath (kehati-hatian), metode qiyas antara bunga bank dan riba nasi’ah, penguatan melalui ijma’ dan keputusan lembaga fikih internasional, serta pertimbangan maqashid syariah yang berorientasi pada keadilan ekonomi dan perlindungan harta (hifz al-mal). Penelitian ini menyimpulkan bahwa Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 merepresentasikan pendekatan hukum yang menempatkan bunga bank sebagai bentuk riba modern berdasarkan kesamaan substansi hukum, sekaligus menunjukkan peran penting ijtihad kolektif dalam merespons perkembangan sistem keuangan kontemporer.
The Role of the Indonesian Ulama Council (MUI) in Religious Authority and Da'wah: A Study of the MUI Fatwa on Pluralism, Liberalism, and Secularism Andre Parsian; Ali Ridho; Muhammad Aris; Ahmad Irfan; Siti Nuri Nurhaidah
Al-Hukumah: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Studi Islam Vol. 2 No. 4 (2026)
Publisher : Konsultan Jurnal Ilmiah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63738/al-hukumah.v2i4.51

Abstract

This study aims to analyze the role of the Indonesian Ulema Council (MUI) in a plural society through an examination of MUI Fatwa No. 7/MUNAS VII/MUI/14/2005 concerning pluralism, liberalism, and secularism in religion. The research focuses on investigating how MUI's religious authority functions not only as an institution issuing religious rulings but also as a da'wah communication actor that shapes religious discourse in the public sphere. This study employs a qualitative approach using content analysis and framing analysis to examine the structure, language, and communication strategies embedded in the fatwa text. The findings indicate that MUI possesses strong socio-religious legitimacy in guiding Muslims, as reflected in the normative and authoritative language employed in the fatwa. In addition to serving as a legal guideline, the fatwa functions as a medium of da'wah communication that frames pluralism, liberalism, and secularism as threats to Islamic creed. Through a binary oppositional framing, the fatwa shapes public perceptions regarding the boundaries of religious truth. Within the context of a plural society, the fatwa carries ambivalent implications: it strengthens religious identity while potentially encouraging exclusivism and limiting interfaith dialogue. This study concludes that the MUI fatwa represents a form of authoritative da'wah communication that contributes to the construction of socio-religious norms and realities. Therefore, a more dialogical and inclusive da'wah approach is needed to support social harmony.