Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Keadilan Keadilan
Dewi Nur Janah
Universitas Tadulako
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCEMARAN NAMA BAIK STUDI KASUS PADA POLDA SULAWESI TENGAH Dewi Nur Janah; Nurhayati Mardin; Fidyah Faramita Utami
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/xb6r4e61

Abstract

Penelitian ini menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada Ditressiber Polda Sulawesi Tengah serta apa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kepolisian Ditressiber Polda Sulawesi Tengah dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dengan mengkaji atau menganalisa data yang berupa data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Bentuk perlindungan hukum bagi korban terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial secara umum ada dua yaitu bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Sedangkan bentuk perlindungan hukum dari pihak Kepolisian Ditressiber Polda Sulawesi Tengah bahwa tidak ada bentuk perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik melalui media sosial namun perlindungan hukum bersifat situasional, karena kepolisian hanya menjalani mekanisme penanganan perkaranya. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Ditressiber Polda Sulawesi Tengah adalah terkendala pada mekanisme proses penanganan perkaranya karena ketika pelakunya merupakan Anggota Legislatif membutuhkan Perizinan Khusus yaitu izin dari Presiden. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan tidak meyebarkan informasi yang dapat merugikan atau mencemarkan nama baik orang lain terciptanya ruang digital yang aman dan bertanggung jawab. Kata Kunci: Kejahatan Siber, Perlindungan Hukum, Pencamaran Nama Baik
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCEMARAN NAMA BAIK STUDI KASUS PADA POLDA SULAWESI TENGAH Dewi Nur Janah; Nurhayati Mardin; Fidyah Faramita Utami
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/xb6r4e61

Abstract

Penelitian ini menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada Ditressiber Polda Sulawesi Tengah serta apa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kepolisian Ditressiber Polda Sulawesi Tengah dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dengan mengkaji atau menganalisa data yang berupa data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Bentuk perlindungan hukum bagi korban terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial secara umum ada dua yaitu bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Sedangkan bentuk perlindungan hukum dari pihak Kepolisian Ditressiber Polda Sulawesi Tengah bahwa tidak ada bentuk perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik melalui media sosial namun perlindungan hukum bersifat situasional, karena kepolisian hanya menjalani mekanisme penanganan perkaranya. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Ditressiber Polda Sulawesi Tengah adalah terkendala pada mekanisme proses penanganan perkaranya karena ketika pelakunya merupakan Anggota Legislatif membutuhkan Perizinan Khusus yaitu izin dari Presiden. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan tidak meyebarkan informasi yang dapat merugikan atau mencemarkan nama baik orang lain terciptanya ruang digital yang aman dan bertanggung jawab. Kata Kunci: Kejahatan Siber, Perlindungan Hukum, Pencamaran Nama Baik
Co-Authors Fidyah Faramita Utami Nurhayati Mardin