Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.096
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Opinion Jurnal Dinamika Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal HAM Jambura Law Review Jurnal Hukum Volkgeist Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Media Iuris Al-Adl : Jurnal Hukum DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan "Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development "
Nurhayati Mardin
Faculty Of Law, Tadulako University
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
PERAN BALAI PEMASYARAKATAN SEBAGAI PEMBIMBING KLIEN PEMASYARAKATAN ( STUDI KASUS BAPAS KELAS II PALU) DIRGAHAYU, UMIAR; SALAM, JOHNNY; MARDIN, NURHAYATI
Legal Opinion Vol 6, No 4 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pokok permasalahan dalam hasil penelitian ini adalah Balai Pemasyarakatan diharapkan dapat menjadi lembaga yang membimbing klien pemasyarakatan  untuk dapat berintergasi dengan masyarakat pada umumnya. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas tak jarang Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sering mengalami berbagai macam kendala. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : Bagaimanakah pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) terhadap klien pemasyarakatan khususnya pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Palu?, faktor-faktor apa sajakah yang menjadi hambatan bagi Balai Pemasyarakatan Palu dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan?. Metode  penulisan  yang  digunakan  adalah empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Tehnik pengumpulan data berupa wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Program dan kegiatan bimbingan yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis bimbingan yaitu : (1) bimbingan perorangan atau social case work, (2) bimbingan kelompok atau group work, itu semua merupakan sarana untuk membimbing Klien Pemasyarakatan. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Balai Pemasyarakatan Palu tergolong menjadi 2 faktor intern dan ekstern yang menjadikan kinerja dari Balai Pemasyarakatan Palu dalam melaksanakan tugasnya terhambat, antara lain regulasi yang dari dalam Bapas sendiri, minimnya personil Bapas, sarana dan prasarana. Selain itu kendala yang paling sering terjadi yaitu kendala financial, baik biaya yang dibutuhkan oleh Bapas Palu maupun dari pihak klien sendiri
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN HAK ASIMILASI NARAPIDANA DI LAPAS KLAS IIA PALU M WUON, INGGRID; JUBAIR, JUBAIR; MARDIN, NURHAYATI
Legal Opinion Vol 6, No 4 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui secara jelas mengenai pelaksanaan hak asimilasi narapidana di Lapas klas IIA Palu dan kendala- kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan hak asimilasi di Lapas klas IIA Palu.Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Lokasi penelitian di Lapas klas  IIA Palu. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari pengamatan langsung dilapangan serta wawancara dengan  Kepala Subseksi Binmaswat Lapas  Klas IIA Palu dan Kepala Bagian Tata Usaha Lapas Klas IIA Palu dan data sekunder yang bersumber dari buku-buku serta Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI No. M.01.Pk.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pembinaan hak asimilasi dilakukan di luar Lapas dan asimilasi di dalam Lapas seperti pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Ada beberapa yang menjadi kendala pelaksanaan hak asimilasi di Lapas klas IIA Palu termasuk kurang optimalnya kualitas dan kuantitas petugas Lapas klas IIA Palu , belum adanya tenaga ahli sebagai pembimbing narapidana, dan pandangan buruk masyarakat terhadap narapidana. Untuk itu perlu adanya peningkatan kualitas dan perorganisasian yang tertib dan teratur di Lapas klas IIA Palu.
TINJAUAN HUKUM TENTANG EKSISTENSI PENYANDERAAN TERHADAP WAJIB PAJAK Saputra, Hermawan Jaya; Yusman, Benny D.; Mardin, Nurhayati
Legal Opinion Vol 6, No 6 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terkait dengan Skripsi yang saya buat mengenai “tinjauan hukum tentang eksistensi penyanderaan terhadap wajib pajak”pada dasarnya merupakan salah satu bentuk upaya penagihan pajak yang diatur dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan dengan surat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2000. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum yang berlaku dalam dalam pelaksanaan penyanderaan, serta prosesdur penghentian penyanderaan. Penyanderaan dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 terdapat pada pasal 1 ayat (21) yang mana penyanderaan tersebut dimaksudkan sebagai pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan mengandung konsekuensi  tidak bebasnya wajib pajak untuk berhubungan dengan keluarganya, penyanderaan sebagai upaya paksa dalam hukum pajak tidak termasuk pelanggaran hak asasi Wajib pajak untuk melunasi hutang pajaknya. Wajib pajak yang dimaksudkan disini yaitu orang pribadi atau badan yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya seratus juta rupiah (Rp. 100.000.000) serta diragukan itikad baiknya untuk melunasi tunggakan pajaknya. Jangka waktu penyanderaan selama-lamanya 6 (enam) bulan terhitung sejak Penanggung Pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan berikutnya. Dalam penulisan ini, metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukum Empiris yaitu mengacu pada karakter ilmu hukum yang ditujukan bukan hanya peraturan-peraturan tertulis yang memiliki sangkut paut dengan penulisan ini, tetapi juga membutuhkan proses pengumpulan data dari lembaga yang berkaitan demi menunjang kelengkapan dalam penulisan ini. Adapun tempat penelitian yaitu di kantor perpajakan pratama palu.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN SALAH TANGKAP YANG DILAKUKAN KEPOLISIAN (STUDI KASUS PADA WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH) Hasanuddin, Hasanuddin; Yusman, Benny Diktus; Mardin, Nurhayati
Legal Opinion Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Salah Tangkap Yang Dilakukan Kepolisian (Studi Kasus Pada Wilayah Hukum Kepolisian daerah Sulawesi Tengah)”. Permasalahan pokok yang hendak dikaji adalah upaya apa saja dilakukan korban jika penyidik melakukan salah salah tangkap dan apa saja hambatan-hambatan dalam melakukan upaya tersebut. Penelitian merupakan penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian hukum yang menggambarkan hasil penelitian tentang hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dengan studi lapangan.Penelitian ini dilaksanakan di POLDA SULTENG dan dikediaman korban salah tangkap di Desa Pambalowo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong. Data yang diperoleh adalah data primer data sekunder dengan menggunakan teknik wawancara dan penelitian dilapangan.Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa masih banyaknya kepolisian yang lalai dalam melakukan tugasnya, sehingga perlindungan terhadap korban salah tangkap belum bisa maksimal atau bisa dikatakan tidak ada. Hal itu dikarenakan dalam undang-undang No. 13 Tahun 2006 tidak mengatur mengenai perlindungan terhadap korban salah tangkap yang dilakukan oleh aparat dan upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan untuk mempertahan atau bahkan mengembalikan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara yang telah terampas oleh kesalahan penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jadi, dalam upaya pengembalian hak-hak korban salah tangkap praktis hanya bisa memanfaatkan aturan-aturan yang ada dalam KUHAP yaitu mengenai banding dan kasasi, serta peninjauan kembali dengan upaya hukum yang pamungkas yaitu pra peradilan. Sehingga tidak dapat dipungkiri banyak sekali kasus-kasus korban salah tangkap yang dilakukan aparat kepolisian dan korban hanya bisa terdiam dan merelakan hak-haknya dirampas serta masih bebas melenggangnya oknum-oknum aparat yang lalai dalam tugasnya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN HAK CIPTA LAGU MENURUT UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Mawaddah, Dinda; Yusman, Benny Diktus; Mardin, Nurhayati
Legal Opinion Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak cipta merupakan hak yang harus dilindungi karena hak cipta ini sebagai karya yang lahir dari seseorang, maupun suatu masyarakat yang menjadi penghargaan terhadap suatu karya. Di Indonesia sebagai Negara yang kaya akan budaya, seni dan lain sebagainya. Dengan begitu menjadi kewajiban pemerintah dalam melindungi hak cipta yang ada di negaranya. Dengan berlakunya UU No.28 Tahun 2014 di harapkan dapat memberikan perlindungan kepada pencipta. Namun masih ada kerancuan mengenai hak cipta yang belum di daftarkan yaitu seperti yang tercantum pada Pasal 40 ayat 3 yang berbunyi Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata. Kesadaran masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain masih jauh dari yang diharapkan. Berbagai pelanggaran hak cipta lagu yang terjadi tersebut bukan tidak mungkin bagipara pencipta lagu atau pemegang hak tersebut akan mengalami kerugian, baik secara materi, ekonomi dan sebagainya. Permasalahan yang akan di bahas disini adalah : Sistem pembuktian dalam perkara pelanggaran hak cipta lagu ; Bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.
Model Vicarious Liability Partai Politik Terhadap Tindak Pidana Pemilu Abdul Wahid; Andi Intan; Nurhayati Mardin
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i1.1063

Abstract

Pertanggungjawaban pidana partai politik dalam berbagai putusan pengadilan yang diteliti sebanyak 22 kasus di Sulawesi tengah menunjukkan bahwa partai politik tidak memiliki pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh kader partai politik. Bentuk pertanggungjawaban partai tindak pidana pemilu adalah pertanggungjawaban pribadi (individual criminal responsibility). Peneliti menawarkan satu model baru pertanggungjawaban hukum yaitu pertanggungan jawaban pidana yang bersifat vicarious liability) dimana partai politik dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh kadernya. Model bentuk pertanggungjawaban pidana tersebut hendaknya dimuat dalam perubahan ketentuan sanksi pidana dalam perubahan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia bagi Anak Penderita Stunting Tuti Haryanti; Nur Hayati
Jurnal HAM Vol 10, No 2 (2019): December Edition
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (521.713 KB) | DOI: 10.30641/ham.2019.10.249-260

Abstract

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang berdampak pada kesehatan anak dan perekonomian negara. Pemerintah telah berupaya mengurangi stunting sebagai amanat konstitusi, namun Indonesia masih termasuk negara ketiga dengan prevalensi tertinggi stunting di dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan HAM bagi anak penderita stunting dan merumuskan upaya penegakan HAM terhadap masalah stunting. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan memaparkan teori yang ada secara logis, sistematis untuk mendapatkan hasil signifikan dan ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya prevalansi stunting sebagai bukti kegagalan pemerintah dalam penegakan hukum terhadap masalah gizi buruk. Mengabaikan hak anak merupakan bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara. Perlu pengaturan hukum terkait stunting sebagai manifestasi tanggung jawab negara dalam penegakan hak asasi anak. Pencegahan dan penanganan stunting dilakukan secara holistik dalam berbagai sektor dengan komitmen dan sinergisitas antara pemerintah pusat/daerah, orang tua, keluarga dan masyarakat.
Reformulation of the Recidivist Concept in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia Rafika Nur; Handar Subhandi Bakhtiar; Prayitno Imam Santosa; Nurhayati Mardin
Jurnal Hukum Volkgeist Vol. 7 No. 1 (2022): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v7i1.2204

Abstract

Protection of children against the law is essentially an effort to protect children's rights. This study aims to provide an overview of the meaning of repeated offenders against children and efforts to realize the protection and fulfillment of children's rights in violation of the law. This research is a normative legal research with a legal and analytical perspective. The results of this study indicate that the concept of children as recidivists in juvenile justice has so far failed to provide a sense of justice for children. The criminal justice system for children is underused to protect the rights and future of children as perpetrators and victims of crime. More and more children intersect with the law and even become repeat offenders. According to the Criminal Code and the Law on the Juvenile Criminal Justice System, legal protection for children is not clearly regulated in repeated cases. According to Article 7 of the Law on the Juvenile Criminal Justice System, children who (repeatedly) commit criminal acts cannot be disturbed. According to Article 488 of the Criminal Code, the perpetrators of the second (repeated) crime are threatened with one third of the sentence.
Perkawinan di Desa Kabalutan Kabupaten Tojo Una-Una Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia Nurul Miqat; Manga Patila; Bustamin Daeng Kunu; Nurhayati Mardin; Sunardi Purwanda
Media Iuris Vol. 6 No. 2 (2023): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v6i2.39884

Abstract

AbstractMarriage is an inner and outer bond between a man and a woman who becomes husband and wife with the aim of eternal marriage, obtaining happiness and having children. So that the goal of eternal marriage can be realized, then the provisions stipulated in the Marriage Law No. 1 of 1974 must be obeyed, one of which is marriage without coercion and the age limit for marriage, Kabalutan Village with local wisdom which has a tradition, if a man and a woman are found together after 12 o’clock at night, then by community leaders the couple is immediately married, an immature marriage causes easy divorce. Divorce that occurs due to couples who are not physically and mentally ready, so that the divorce rate in Kabalutan Village increases, triggers Kabalutan Village to be known as Kampung Janda. However, in recent years, based on the results of deliberations between community leaders and traditional leaders, the sanctions were later changed to sanctions for lifting stones (baka batu) of at least 2 cubic meters. These sanctions make people afraid of violating them and these sanctions are very effective in reducing the number of widows, especially widows at a young age. This paper uses a juridical-empirical research method, the conclusion of this paper is that the nickname of the widow’s village in Kablutan Village, Central Sulawesi is the impact of a living and developing tradition, namely by sanctioning direct marriage of male and female couples who are found alone at 12 o’clock at night.Keywords: Widow Village; Marriage Law; Divorce. AbstrakPerkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki laki dan perempuan menjadi suami isteri dengan tujuan perkawinan yang kekal, mendapatkan kebahagiaan dan mempunyai keturunan. Nagar tujuan perkawinan kekal dapat terwujud, maka ketentuan yang diatur dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 harus ditaati, salah satunya yakni perkawinan tanpa paksaan dan batas usia kawin, Desa Kabalutan dengan kearifan lokal memiliki tradisi, jika seorang laki laki dan seorang perempuan kedapatan berduaan diatas jam 12 malam, maka oleh tokoh masyarakat pasangan tersebut langsung diberikan sanksi yakni dikawinkan, perkawinan yang tidak matang menyebabkan mudahnya perceraian. perceraian yang terjadi akibat pasangan yang tidak siap jiwa raga, sehingga angka perceraian di Desa Kabalutan meningkat, dan menjadi pemicu Desa Kabalutan dikenal dengan julukan Kampung Janda. Akan tetapi beberapa tahun belakangan, berdasarkan hasil musyawarah tokoh masyarakat dan tokoh adat, sanksi kemudian diganti menjadi sanksi mengangkat batu (baka batu) minimal 2 kubik. sanksi tersebut membuat masyarakat takut melanggarnya dan Sanksi tersebut sangat efektif mengurangi angka janda, terutama janda diusia muda. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris, kesimpulan dari tulisan ini , bahwa julukan kampung janda di Desa Kablutan Sulawesi Tengah adalah dampak dari tradisi yang hidup dan berkembang yakni dengan sanksi mengawinkan langsung pasangan laki-laki dan perempuan yang kedapatan berduaan diatas jam 12 malam.Kata Kunci: Kampung Janda; Hukum Perkawinan; Perceraian.
Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia: Reformulasi Kebijakan Aborsi Akibat Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia Mardin, Nurhayati; Haryanti, Tuti; Kharismawan, Adiguna
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 20 No 2 (2022): DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.351 KB) | DOI: 10.35905/diktum.v20i2.3307

Abstract

The purpose of this paper is to compare the provisions regarding abortion of pregnancies resulting from rape according to the law in Indonesia and Malaysia, to obtain an overview to reformulate legal rules regarding abortion of pregnancies due to rape in Indonesia which are seen as defiance of the right to life. The method in this research is normative juridical research with statutory and comparative approaches and using primary and secondary legal materials. The results of this study indicate that the law in Indonesia legalizes abortion as a result of rape followed by certain conditions. In contrast to Malaysia, which does not strictly state the permissibility of abortion as a result of rape in its statutory regulations, however, in practice, abortion, for this reason, may be carried out when there are indications of serious, dangerous trauma based on the assessment of a doctor or a team of competent doctors. On the other hand, in Indonesia, the reason for abortion as a result of rape is legalized in the provisions of the Health Law with several conditions regulated in the Government Regulation on Reproductive Health. Therefore, the legalization of abortion for pregnancies resulting from the criminal act of rape needs to be reformulated concerning human rights.
Co-Authors Abdul Wahid Adiguna Kharismawan Ana Fauzia Andi Intan Andi Intan Purnamasari Ashalirrohman, Yusron Asri Lasatu Bustamin Daeng Kunu DIRGAHAYU, UMIAR Fernando, Zico Junius Firdaus Arifin, Firdaus Hamdani, Fathul Handar Subhandi Bakhtiar Hasanuddin Hasanuddin Insarullah, Insarullah Iskandar Iskandar JUBAIR, JUBAIR Jubair, Jubair M WUON, INGGRID Manga Patila Mawaddah, Dinda Nurhayati binti Abdul Ghani Nurul Miqat Prayitno Imam Santosa Rafika Nur Ratu Ratna Korompot Salam, Johnny Saputra, Hermawan Jaya Sinaga, Lestari Sunardi Purwanda Surahman Surahman Surahman Wilade Syachdin, Syachdin Tuti Haryanti Tuti Haryanti, Tuti Vivi Nur Qalbi Widyatmi Anandy YUSMAN, BENNY D. Yusman, Benny Diktus