Articles
<![CDATA[PERAN BALAI PEMASYARAKATAN SEBAGAI PEMBIMBING KLIEN PEMASYARAKATAN ( STUDI KASUS BAPAS KELAS II PALU) ]]>
<![CDATA[DIRGAHAYU, UMIAR]]>;
<![CDATA[SALAM, JOHNNY]]>;
<![CDATA[MARDIN, NURHAYATI]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 4 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pokok permasalahan dalam hasil penelitian ini adalah Balai Pemasyarakatan diharapkan dapat menjadi lembaga yang membimbing klien pemasyarakatan untuk dapat berintergasi dengan masyarakat pada umumnya. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas tak jarang Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sering mengalami berbagai macam kendala. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : Bagaimanakah pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) terhadap klien pemasyarakatan khususnya pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Palu?, faktor-faktor apa sajakah yang menjadi hambatan bagi Balai Pemasyarakatan Palu dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan?. Metode penulisan yang digunakan adalah empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Tehnik pengumpulan data berupa wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Program dan kegiatan bimbingan yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis bimbingan yaitu : (1) bimbingan perorangan atau social case work, (2) bimbingan kelompok atau group work, itu semua merupakan sarana untuk membimbing Klien Pemasyarakatan. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Balai Pemasyarakatan Palu tergolong menjadi 2 faktor intern dan ekstern yang menjadikan kinerja dari Balai Pemasyarakatan Palu dalam melaksanakan tugasnya terhambat, antara lain regulasi yang dari dalam Bapas sendiri, minimnya personil Bapas, sarana dan prasarana. Selain itu kendala yang paling sering terjadi yaitu kendala financial, baik biaya yang dibutuhkan oleh Bapas Palu maupun dari pihak klien sendiri]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN HAK ASIMILASI NARAPIDANA DI LAPAS KLAS IIA PALU ]]>
<![CDATA[M WUON, INGGRID]]>;
<![CDATA[JUBAIR, JUBAIR]]>;
<![CDATA[MARDIN, NURHAYATI]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 4 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui secara jelas mengenai pelaksanaan hak asimilasi narapidana di Lapas klas IIA Palu dan kendala- kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan hak asimilasi di Lapas klas IIA Palu.Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Lokasi penelitian di Lapas klas  IIA Palu. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari pengamatan langsung dilapangan serta wawancara dengan Kepala Subseksi Binmaswat Lapas Klas IIA Palu dan Kepala Bagian Tata Usaha Lapas Klas IIA Palu dan data sekunder yang bersumber dari buku-buku serta Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI No. M.01.Pk.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pembinaan hak asimilasi dilakukan di luar Lapas dan asimilasi di dalam Lapas seperti pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Ada beberapa yang menjadi kendala pelaksanaan hak asimilasi di Lapas klas IIA Palu termasuk kurang optimalnya kualitas dan kuantitas petugas Lapas klas IIA Palu , belum adanya tenaga ahli sebagai pembimbing narapidana, dan pandangan buruk masyarakat terhadap narapidana. Untuk itu perlu adanya peningkatan kualitas dan perorganisasian yang tertib dan teratur di Lapas klas IIA Palu.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TENTANG EKSISTENSI PENYANDERAAN TERHADAP WAJIB PAJAK ]]>
<![CDATA[Saputra, Hermawan Jaya]]>;
<![CDATA[Yusman, Benny D.]]>;
<![CDATA[Mardin, Nurhayati]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 6 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Terkait dengan Skripsi yang saya buat mengenai âtinjauan hukum tentang eksistensi penyanderaan terhadap wajib pajakâpada dasarnya merupakan salah satu bentuk upaya penagihan pajak yang diatur dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan dengan surat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2000. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum yang berlaku dalam dalam pelaksanaan penyanderaan, serta prosesdur penghentian penyanderaan. Penyanderaan dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 terdapat pada pasal 1 ayat (21) yang mana penyanderaan tersebut dimaksudkan sebagai pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan mengandung konsekuensi tidak bebasnya wajib pajak untuk berhubungan dengan keluarganya, penyanderaan sebagai upaya paksa dalam hukum pajak tidak termasuk pelanggaran hak asasi Wajib pajak untuk melunasi hutang pajaknya. Wajib pajak yang dimaksudkan disini yaitu orang pribadi atau badan yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya seratus juta rupiah (Rp. 100.000.000) serta diragukan itikad baiknya untuk melunasi tunggakan pajaknya. Jangka waktu penyanderaan selama-lamanya 6 (enam) bulan terhitung sejak Penanggung Pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan berikutnya. Dalam penulisan ini, metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukum Empiris yaitu mengacu pada karakter ilmu hukum yang ditujukan bukan hanya peraturan-peraturan tertulis yang memiliki sangkut paut dengan penulisan ini, tetapi juga membutuhkan proses pengumpulan data dari lembaga yang berkaitan demi menunjang kelengkapan dalam penulisan ini. Adapun tempat penelitian yaitu di kantor perpajakan pratama palu.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN SALAH TANGKAP YANG DILAKUKAN KEPOLISIAN (STUDI KASUS PADA WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH) ]]>
<![CDATA[Hasanuddin, Hasanuddin]]>;
<![CDATA[Yusman, Benny Diktus]]>;
<![CDATA[Mardin, Nurhayati]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 7, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Karya ilmiah ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Salah Tangkap Yang Dilakukan Kepolisian (Studi Kasus Pada Wilayah Hukum Kepolisian daerah Sulawesi Tengah)”. Permasalahan pokok yang hendak dikaji adalah upaya apa saja dilakukan korban jika penyidik melakukan salah salah tangkap dan apa saja hambatan-hambatan dalam melakukan upaya tersebut. Penelitian merupakan penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian hukum yang menggambarkan hasil penelitian tentang hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dengan studi lapangan.Penelitian ini dilaksanakan di POLDA SULTENG dan dikediaman korban salah tangkap di Desa Pambalowo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong. Data yang diperoleh adalah data primer data sekunder dengan menggunakan teknik wawancara dan penelitian dilapangan.Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa masih banyaknya kepolisian yang lalai dalam melakukan tugasnya, sehingga perlindungan terhadap korban salah tangkap belum bisa maksimal atau bisa dikatakan tidak ada. Hal itu dikarenakan dalam undang-undang No. 13 Tahun 2006 tidak mengatur mengenai perlindungan terhadap korban salah tangkap yang dilakukan oleh aparat dan upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan untuk mempertahan atau bahkan mengembalikan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara yang telah terampas oleh kesalahan penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jadi, dalam upaya pengembalian hak-hak korban salah tangkap praktis hanya bisa memanfaatkan aturan-aturan yang ada dalam KUHAP yaitu mengenai banding dan kasasi, serta peninjauan kembali dengan upaya hukum yang pamungkas yaitu pra peradilan. Sehingga tidak dapat dipungkiri banyak sekali kasus-kasus korban salah tangkap yang dilakukan aparat kepolisian dan korban hanya bisa terdiam dan merelakan hak-haknya dirampas serta masih bebas melenggangnya oknum-oknum aparat yang lalai dalam tugasnya.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN HAK CIPTA LAGU MENURUT UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Mawaddah, Dinda]]>;
<![CDATA[Yusman, Benny Diktus]]>;
<![CDATA[Mardin, Nurhayati]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 7, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hak cipta merupakan hak yang harus dilindungi karena hak cipta ini sebagai karya yang lahir dari seseorang, maupun suatu masyarakat yang menjadi penghargaan terhadap suatu karya. Di Indonesia sebagai Negara yang kaya akan budaya, seni dan lain sebagainya. Dengan begitu menjadi kewajiban pemerintah dalam melindungi hak cipta yang ada di negaranya. Dengan berlakunya UU No.28 Tahun 2014 di harapkan dapat memberikan perlindungan kepada pencipta. Namun masih ada kerancuan mengenai hak cipta yang belum di daftarkan yaitu seperti yang tercantum pada Pasal 40 ayat 3 yang berbunyi Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata. Kesadaran masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain masih jauh dari yang diharapkan. Berbagai pelanggaran hak cipta lagu yang terjadi tersebut bukan tidak mungkin bagipara pencipta lagu atau pemegang hak tersebut akan mengalami kerugian, baik secara materi, ekonomi dan sebagainya. Permasalahan yang akan di bahas disini adalah : Sistem pembuktian dalam perkara pelanggaran hak cipta lagu ; Bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.]]>
<![CDATA[Model Vicarious Liability Partai Politik Terhadap Tindak Pidana Pemilu ]]>
<![CDATA[Abdul Wahid]]>;
<![CDATA[Andi Intan]]>;
<![CDATA[Nurhayati Mardin]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ius.v8i1.1063
<![CDATA[Pertanggungjawaban pidana partai politik dalam berbagai putusan pengadilan yang diteliti sebanyak 22 kasus di Sulawesi tengah menunjukkan bahwa partai politik tidak memiliki pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh kader partai politik. Bentuk pertanggungjawaban partai tindak pidana pemilu adalah pertanggungjawaban pribadi (individual criminal responsibility). Peneliti menawarkan satu model baru pertanggungjawaban hukum yaitu pertanggungan jawaban pidana yang bersifat vicarious liability) dimana partai politik dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh kadernya. Model bentuk pertanggungjawaban pidana tersebut hendaknya dimuat dalam perubahan ketentuan sanksi pidana dalam perubahan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia bagi Anak Penderita Stunting ]]>
<![CDATA[Tuti Haryanti]]>;
<![CDATA[Nur Hayati]]>
<![CDATA[ Jurnal HAM Vol 10, No 2 (2019): December Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (521.713 KB)
|
DOI: 10.30641/ham.2019.10.249-260
<![CDATA[Stunting merupakan masalah gizi kronis yang berdampak pada kesehatan anak dan perekonomian negara. Pemerintah telah berupaya mengurangi stunting sebagai amanat konstitusi, namun Indonesia masih termasuk negara ketiga dengan prevalensi tertinggi stunting di dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan HAM bagi anak penderita stunting dan merumuskan upaya penegakan HAM terhadap masalah stunting. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan memaparkan teori yang ada secara logis, sistematis untuk mendapatkan hasil signifikan dan ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya prevalansi stunting sebagai bukti kegagalan pemerintah dalam penegakan hukum terhadap masalah gizi buruk. Mengabaikan hak anak merupakan bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara. Perlu pengaturan hukum terkait stunting sebagai manifestasi tanggung jawab negara dalam penegakan hak asasi anak. Pencegahan dan penanganan stunting dilakukan secara holistik dalam berbagai sektor dengan komitmen dan sinergisitas antara pemerintah pusat/daerah, orang tua, keluarga dan masyarakat.]]>
<![CDATA[Comparative Law Study: Sentencing of Sexual Violence Perpetrators Who have Deviant Sexual Behavior ]]>
<![CDATA[Nurhayati Mardin]]>;
<![CDATA[Andi Intan Purnamasari]]>;
<![CDATA[Nurul Miqat]]>;
<![CDATA[Adiguna Kharismawan]]>;
<![CDATA[Rafika Nur]]>
<![CDATA[ Jambura Law Review VOLUME 4 NO. 2 JULY 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (579.745 KB)
|
DOI: 10.33756/jlr.v4i2.15132
<![CDATA[The purpose of this paper is to find the ideal form of punishment for perpetrators of sexual violence who suffer from deviant sexual behavior. The method in this study is a normative legal research type, where activities are carried out by researching and analyzing the forms of sanctions and punishments regulated in positive law, in addition to conducting a comparative study of the provisions in positive law in Indonesia in the perspective of the types of sanctions against perpetrators of sexual violence crimes. who suffer from deviant sexual behavior. The results show that the ideal form of sanctions imposed on perpetrators of sexual violence who suffer from deviant sexual behavior should not only focus on imprisonment, however, it must be accompanied by other treatments or actions to treat the deviations in sexual behavior he suffers as mandated in the Sexual Violence Criminal Act, which is to combine imprisonment and special rehabilitation to cure his sexual behavior deviations. With the imposition of imprisonment alone, it will not be able to treat the main factor that triggers sexual violence crimes committed by perpetrators who suffer from deviant sexual behavior, so that rehabilitation or treatment efforts are important things that must be done so that there is no repeated or recidive crime.]]>
<![CDATA[Reformulation of the Recidivist Concept in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia ]]>
<![CDATA[Rafika Nur]]>;
<![CDATA[Handar Subhandi Bakhtiar]]>;
<![CDATA[Prayitno Imam Santosa]]>;
<![CDATA[Nurhayati Mardin]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Volkgeist Vol. 7 No. 1 (2022): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/volkgeist.v7i1.2204
<![CDATA[Protection of children against the law is essentially an effort to protect children's rights. This study aims to provide an overview of the meaning of repeated offenders against children and efforts to realize the protection and fulfillment of children's rights in violation of the law. This research is a normative legal research with a legal and analytical perspective. The results of this study indicate that the concept of children as recidivists in juvenile justice has so far failed to provide a sense of justice for children. The criminal justice system for children is underused to protect the rights and future of children as perpetrators and victims of crime. More and more children intersect with the law and even become repeat offenders. According to the Criminal Code and the Law on the Juvenile Criminal Justice System, legal protection for children is not clearly regulated in repeated cases. According to Article 7 of the Law on the Juvenile Criminal Justice System, children who (repeatedly) commit criminal acts cannot be disturbed. According to Article 488 of the Criminal Code, the perpetrators of the second (repeated) crime are threatened with one third of the sentence.]]>
<![CDATA[Outline of the Consumer Dispute Resolution Agency as a Means of Legal Protection: Is it Optimal? ]]>
<![CDATA[Asri Lasatu]]>;
<![CDATA[Jubair Jubair]]>;
<![CDATA[Insarullah Insarullah]]>;
<![CDATA[Nurhayati Mardin]]>;
<![CDATA[Ratu Ratna Korompot]]>
<![CDATA[ Jambura Law Review VOLUME 4 NO. 2 JULY 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (469.338 KB)
|
DOI: 10.33756/jlr.v4i2.17840
<![CDATA[Consumer protection is an effort to guarantee legal certainty to protect consumer rights. Consumer protection is a government responsibility delegated to the Consumer Dispute Settlement Body. This responsibility is carried out through preventive and repressive efforts. The problem in this research is what is the role of Consumer Dispute Settlement Body in implementing consumer law protection in Central Sulawesi Province. Type of normative-empirical research with a mixed method approach. The analysis was carried out qualitatively-quantitatively, and the results are descriptive-analytic. The research results show that Consumer Dispute Settlement Body's role in consumer legal protection is not maximized because it is influenced by structural, substance, and societal, cultural factors.]]>
