Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PERAN GURU DALAM PROSES DIVERSI TINDAK PIDANA ANAK Fidyah Faramita Utami; andi intan purnamasari
Guru Tua : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Vol 3 No 2 (2020): November
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31970/gurutua.v3i2.51

Abstract

Diversi merupakan salah satu sistem penyelesaian tindak pidana anak, yang dilakukan di luar pengadilan pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan lex spesialis dan satu-satunya sistem dalam hukum pidana yang menggunakan sistem diversi. Keterlibatan banyak pihak menjadi salah satu keunikan sistem ini, serupa namun tak sama, begitulah perbandingan antara sistem diversi dengan mediasi. Keterlibatan beberapa pihak inilah menjadi ciri pembeda antara diversi dengan mediasi, bila mediasi hanya melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, diversi melibatkan bukan hanya pihak yang berkonflik namun juga melibatkan pihak lain seperti tokoh masyarakat, orang tua (anak pelaku tindak pidana), tokoh agama, guru dan aparat penegak hukum. Namun dari semua pihak yang terlibat, guru dianggap salah satu pihak yang memiliki peran besar. Sebab guru sebagai pengganti orang tua, memiliki waktu bersama anak lebih banyak dibandingkan dengan pihak-pihak lainnya. Olehnya dalam penelitian ini mengangkat isu tentang bagaimana peran guru dalam proses diversi tindak pidana tindak pidana anak? Tujuan penelitian untuk mengetahui sejauh mana peran seorang guru sebagai tenaga pendidik dalam penyelesaian perkara pidana melalui sistem diversi. Adapun metode penelitian dengan menggunakan sistem social jurosprudence. Dan kesimpulan pada penelitian ini, bahwa peran guru terhadap pelaksanaan diversi pada tindak pidana anak sangatlah dibutuhkan, sebab guru mampu melakukan pendekatan dengan menggunakan psikologi pendidikan melalui konteks kepribadian, intelektual, maupun emosi kejiwaan anak guna mengarahkan anak menjadi pribadi intelektual masa depan. Oleh sebab itu, undang-undang memberikan ruang terhadap guru hadir dan berperan pada proses diversi tindak pidana anak. Kata Kunci : Guru, Diversi, Tindak Pidana dan Anak
Penegakan Hukum Bagi Desk Collection Fintech Lending Ilegal yang Berimplikasi Tindak Pidana Fidyah Faramita Utami; Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad
Wajah Hukum Vol 7, No 1 (2023): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v7i1.1140

Abstract

The purpose of this study is to explain how law enforcement efforts are carried out by the Central Sulawesi Local Police against illegal fintech lending desk collections that use threats and/or defamation. Desk collection is a profession with the main tasks and functions of informing, reminding, and collecting customer obligations via telephone, but often unethical and uses threats to contact customers or other people who are not related to the customer because it can access all the data on the customer’s smartphone. This research is empirical juridical research using a socio-legal study approach. This study uses primary legal sources (interviews), secondary legal sources (books, articles in scientific journals, and other sources), and tertiary legal sources (materials obtained independently on the internet). The results of this study explain that law enforcement in cases of threats and/or defamation carried out by illegal fintech lending desk collection in the jurisdiction of the Central Sulawesi Local Police is inefficient due to hindering factors, both internally and externally. This is what causes cases of threats and/or defamation by illegal fintech lending to become increasingly widespread and are like a chain that never ends.
Optimizing the Role of Schools and Teachers in Preventing Children from Coming into Conflict with the Law Hilda, Hilda; Asriyani, Asriyani; Utami, Fidyah Faramita; Achmad, Andi Nurul Isnawidiawinarti
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 5 No. 1 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v5i1.28495

Abstract

The Law on Juvenile Justice System states that a child in conflict with the law is a child who is 12 (twelve) years old, but not yet 18 (eighteen) years old who is suspected of committing a criminal offense. Indonesia has a good set of rules but is still considered ineffective in resolving cases of children in conflict with the law. This is due to many factors such as the lack of socialization and counseling regarding the regulations governing this matter. Currently, the role of schools, especially teachers in preventing children (students) in conflict with the law is very important, given the number of cases where the perpetrators are children. The method used in this activity is the socialization method, which aims to provide understanding to schools and teachers as educational institutions and educators whose results can be seen from an increase in teachers' understanding of efforts to prevent children in conflict with the law.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIH PEMULA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI SMAN 1 PALU Iskandar, Abdullah; Mohammad Tavip; Arifin, Gunawan; Utami, Fidyah Faramita; Friskanov S, Irzha
Jurnal Abdi Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Abdi Masyarakat November 2023
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/jaim.v7i1.5137

Abstract

Penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 akan diikuti dari beberapa kalangan salah satunya pemilih pemula. Kategori pemilih pemula dalam kegiatan pengabdian ini adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan umum yaitu identitas kependudukan (KTP). Pengetahuan tentang kesadaran hukum terhadap hak dan kewajiban pemilih pemula menjadi isu terkait pemahaman politik. Perlunya sosialisasi hingga penyuluhan hukum dalam meningkatkan pemahaman tentang pemilihan umum ini menjadi tanggung jawab bersama. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di SMAN 1 Palu dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Tujuannya agar peserta kegiatan dapat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam penyelenggaraan pemilu.  Peserta juga diajak terlibat dalam partisipasi sebagai penentu arah kebijakan dalam pembangunan nasional. Hasil kegiatan ini adalah peserta menambah pengetahuan terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam penyelenggaraan pemilu salah satunya peran serta partisipasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban pemilu.