Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.405
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI WAJAH HUKUM Guru Tua : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran JAIM (Jurnal Abdi Masyarakat) Law_Jurnal AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Case Law DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Rechtsvinding
Fidyah Faramita Utami
Fakultas Hukum Universitas Tadulako
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
PERAN GURU DALAM PROSES DIVERSI TINDAK PIDANA ANAK Fidyah Faramita Utami; andi intan purnamasari
Guru Tua : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Vol 3 No 2 (2020): November
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31970/gurutua.v3i2.51

Abstract

Diversi merupakan salah satu sistem penyelesaian tindak pidana anak, yang dilakukan di luar pengadilan pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan lex spesialis dan satu-satunya sistem dalam hukum pidana yang menggunakan sistem diversi. Keterlibatan banyak pihak menjadi salah satu keunikan sistem ini, serupa namun tak sama, begitulah perbandingan antara sistem diversi dengan mediasi. Keterlibatan beberapa pihak inilah menjadi ciri pembeda antara diversi dengan mediasi, bila mediasi hanya melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, diversi melibatkan bukan hanya pihak yang berkonflik namun juga melibatkan pihak lain seperti tokoh masyarakat, orang tua (anak pelaku tindak pidana), tokoh agama, guru dan aparat penegak hukum. Namun dari semua pihak yang terlibat, guru dianggap salah satu pihak yang memiliki peran besar. Sebab guru sebagai pengganti orang tua, memiliki waktu bersama anak lebih banyak dibandingkan dengan pihak-pihak lainnya. Olehnya dalam penelitian ini mengangkat isu tentang bagaimana peran guru dalam proses diversi tindak pidana tindak pidana anak? Tujuan penelitian untuk mengetahui sejauh mana peran seorang guru sebagai tenaga pendidik dalam penyelesaian perkara pidana melalui sistem diversi. Adapun metode penelitian dengan menggunakan sistem social jurosprudence. Dan kesimpulan pada penelitian ini, bahwa peran guru terhadap pelaksanaan diversi pada tindak pidana anak sangatlah dibutuhkan, sebab guru mampu melakukan pendekatan dengan menggunakan psikologi pendidikan melalui konteks kepribadian, intelektual, maupun emosi kejiwaan anak guna mengarahkan anak menjadi pribadi intelektual masa depan. Oleh sebab itu, undang-undang memberikan ruang terhadap guru hadir dan berperan pada proses diversi tindak pidana anak. Kata Kunci : Guru, Diversi, Tindak Pidana dan Anak
Penegakan Hukum Bagi Desk Collection Fintech Lending Ilegal yang Berimplikasi Tindak Pidana Fidyah Faramita Utami; Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad
Wajah Hukum Vol 7, No 1 (2023): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v7i1.1140

Abstract

The purpose of this study is to explain how law enforcement efforts are carried out by the Central Sulawesi Local Police against illegal fintech lending desk collections that use threats and/or defamation. Desk collection is a profession with the main tasks and functions of informing, reminding, and collecting customer obligations via telephone, but often unethical and uses threats to contact customers or other people who are not related to the customer because it can access all the data on the customer’s smartphone. This research is empirical juridical research using a socio-legal study approach. This study uses primary legal sources (interviews), secondary legal sources (books, articles in scientific journals, and other sources), and tertiary legal sources (materials obtained independently on the internet). The results of this study explain that law enforcement in cases of threats and/or defamation carried out by illegal fintech lending desk collection in the jurisdiction of the Central Sulawesi Local Police is inefficient due to hindering factors, both internally and externally. This is what causes cases of threats and/or defamation by illegal fintech lending to become increasingly widespread and are like a chain that never ends.
Optimizing the Role of Schools and Teachers in Preventing Children from Coming into Conflict with the Law Hilda, Hilda; Asriyani, Asriyani; Utami, Fidyah Faramita; Achmad, Andi Nurul Isnawidiawinarti
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 5 No. 1 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v5i1.28495

Abstract

The Law on Juvenile Justice System states that a child in conflict with the law is a child who is 12 (twelve) years old, but not yet 18 (eighteen) years old who is suspected of committing a criminal offense. Indonesia has a good set of rules but is still considered ineffective in resolving cases of children in conflict with the law. This is due to many factors such as the lack of socialization and counseling regarding the regulations governing this matter. Currently, the role of schools, especially teachers in preventing children (students) in conflict with the law is very important, given the number of cases where the perpetrators are children. The method used in this activity is the socialization method, which aims to provide understanding to schools and teachers as educational institutions and educators whose results can be seen from an increase in teachers' understanding of efforts to prevent children in conflict with the law.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIH PEMULA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI SMAN 1 PALU Iskandar, Abdullah; Mohammad Tavip; Arifin, Gunawan; Utami, Fidyah Faramita; Friskanov S, Irzha
Jurnal Abdi Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Abdi Masyarakat November 2023
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/jaim.v7i1.5137

Abstract

Penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 akan diikuti dari beberapa kalangan salah satunya pemilih pemula. Kategori pemilih pemula dalam kegiatan pengabdian ini adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan umum yaitu identitas kependudukan (KTP). Pengetahuan tentang kesadaran hukum terhadap hak dan kewajiban pemilih pemula menjadi isu terkait pemahaman politik. Perlunya sosialisasi hingga penyuluhan hukum dalam meningkatkan pemahaman tentang pemilihan umum ini menjadi tanggung jawab bersama. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di SMAN 1 Palu dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Tujuannya agar peserta kegiatan dapat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam penyelenggaraan pemilu.  Peserta juga diajak terlibat dalam partisipasi sebagai penentu arah kebijakan dalam pembangunan nasional. Hasil kegiatan ini adalah peserta menambah pengetahuan terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam penyelenggaraan pemilu salah satunya peran serta partisipasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban pemilu. 
Perbandingan Hukum Perzinaan dalam KUHP Baru dan Qatar Penal Code Adelia Deswita Isnu Putri; Jubair Jubair; Fidyah Faramita Utami
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perzinaan merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki dampak sosial dan moral yang besar, baik di Indonesia maupun di Qatar. Dalam konteks hukum, baik KUHP Baru di Indonesia maupun Qatar Penal Code mengatur tindak pidana perzinaan sebagai pelanggaran serius yang melibatkan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah. Meskipun keduanya mengakui perzinaan sebagai tindak pidana, terdapat perbedaan yang signifikan dalam pengaturan, definisi, sanksi, serta prosedur pembuktiannya. KUHP Baru lebih mengutamakan perlindungan hak individu dan memberikan ruang untuk rehabilitasi, dengan sanksi yang relatif lebih ringan, yaitu penjara maksimal satu tahun atau denda. Sementara itu, Qatar Penal Code mengedepankan penegakan hukum yang ketat dengan sanksi yang jauh lebih berat, seperti hukuman penjara hingga hukuman mati, serta penerapan hukum syariah yang mengharuskan pembuktian melalui pengakuan pelaku atau kesaksian empat saksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kedua sistem hukum tersebut dan menggali persamaan serta perbedaan dalam konsep perzinaan, serta implikasi dari perbedaan tersebut terhadap penegakan hukum di kedua negara.
Application of The Law to Children Who Do Not Have The Right to Possess or Carry Sharp Weapons Elmansah Elmansah; Amiruddin Hanafi; Fidyah Faramita Utami
Rechtsvinding Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.1724

Abstract

The aim of this research is to determine the application of the law for children who commit the crime of carrying sharp weapons without a valid permit. This research uses a normative juridical legal method. In this case, the application of the law to children is not appropriate when viewed from the violation of the law committed by the child, the child does not understand the consequences of an act that the child has committed, in this case the child is still detained even though the child can get diversion because this is not a repetition of the crime, and does not cause fatalities, if we look at Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, where diversion can be attempted in cases of children, however in this case the Public Prosecutor did not attempt diversion by considering the age of the child and several other reasons, as well as the judge's decision which if we look at the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, is contained in Article 7 paragraph (1) and paragraph (2), and Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 4 of 2014 concerning Guidelines for Implementing Diversion in the Child Criminal Justice System, is contained in Article 3.
Education for Students Regarding Legal Sanctions for Bullying Perpetrators as an Effort to Prevent Violence in Schools Hilda, Hilda; Asriyani, Asriyani; Utami, Fidyah Faramita; Achmad, Andi Nurul Isnawidiawinarti; Qalbi, Vivi Nur
AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Volume 6 Issue 1, March 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/aiwadthu.v6i1.3479

Abstract

Introduction: Bullying at school, whether physical, verbal, nonverbal, or through information and communication technology media, is a form of violence according to the Minister of Education and Culture Regulation of Education and Culture No. 46 of 2023 concerning the Prevention and Handling of Violence in the Educational Environment. Bullying at a certain level can be categorized as a criminal offense, which can result in legal consequences in the form of criminal sanctions. Efforts to prevent and handle bullying in schools must be carried out to protect students from such legal consequences.Purposes of The Devotion: to raise students' legal awareness (legal culture) regarding forms of bullying and the criminal penalties that can be imposed for such acts in order to create a safe and enjoyable school environment that ensures a quality learning process.Method of The Devotion: The method used to carry out the activity was legal counseling. This counseling activity took the form of lectures by a team of counselors who presented the material through audio-visual and presentation media and opened up interactive dialogue between the students and the counseling team through question and answer sessions.Results Main Findings of the Devotion: Bullying is a criminal offense. Students in primary and secondary education who engage in bullying at school are subject to criminal sanctions under applicable law. One of the efforts to prevent bullying in schools is through education in the form of legal counseling for students.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BERBASIS TEKNOLOGI DEEPFAKE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA Ahmad Rendi Distanto; Ridwan Tahir; Fidyah Faramita Utami
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9604

Abstract

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah melahirkan teknologi yang dikenal sebagai deepfake. Teknologi ini memanfaatkan algoritma kecerdasan buatan dan teknik pemrosesan data yang canggih untuk menghasilkan rekayasa digital berupa gambar, video, atau audio yang memiliki kemiripan sangat tinggi dengan konten asli sehingga sulit dibedakan. Kecanggihan tersebut telah menimbulkan keprihatinan mendalam karna menimbulkan kekhawatiran yang berpotensi disalahgunakan untuk berbagai tujuan yang melanggar hukum, seperti penyebaran informasi palsu, pelanggaran privasi, dan pembuatan konten pornografi tanpa persetujuan, yang pada akhirnya dapat mengancam keamanan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana deepfake pornografi dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan memanfaatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan deepfake pornografi dapat dijerat melalui beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketentuan yang dapat dijadikan landasan hukum meliputi Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 29 Undang-Undang Pornografi, Pasal 433 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penerapan ketentuan tersebut perlu mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain pelanggaran terhadap hak privasi, penyebaran konten pornografi secara melawan hukum, serta perlindungan hukum bagi korban melalui penafsiran hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi digital.
FAKTOR PENYEBAB PEREMPUAN TERLIBAT DALAM PEREDARAN GELAP NARKOTIKA STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN PALU Andi Andini Janatul Firda; Awaliah; Fidyah Faramita Utami
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law (On Going)
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v8i2.6115

Abstract

Kasus peredaran narkotika yang dilakukan oleh perempuan masih tergolong tinggi dan meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan adanya fenomena kriminologis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah faktor-faktor yang menyebabkan perempuan terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan obat terlarang serta Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap keterlibatan perempuan dalam peredaran gelap narkotika dan obat terlarang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dengan mengkaji atau menganalisis data yang berupa data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan perempuan terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan obat terlarang, terdiri atas faktor ekonomi, tekanan keluarga, lingkungan, dan pendidikan. Adapun upaya dilakukan melalui Upaya Pre-emtif, Preventif, Represif, Rehabilitatif dan Pembinaan. Upaya tersebut dilakukan melalui penyuluhan hukum, pengawasan, dan penerapan tata tertib, pemberian sanksi terhadap pelanggaran, layanan kesehatan dan konseling, serta pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi warga binaan agar tidak kembali terlibat dalam tindak pidana narkotika
Co-Authors Adelia Deswita Isnu Putri Ahmad Rendi Distanto Andi Andini Janatul Firda Andi Intan Purnamasari Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad Asriyani, Asriyani Awaliah Elmansah Elmansah Gunawan Arifin Hanafi, H. Amiruddin Hilda Hilda IRZHA FRISKANOV. S, IRZHA Iskandar, Abdullah Jubair Jubair Mohammad Tavip Qalbi, Vivi Nur Ridwan Tahir