Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora International Journal of Management, Economic and Accounting
Arsalim
Universitas Muhammadiyah Kendari
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Impementasi Kebijakan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kecamatan Mandonga Kota Kendari Sunandar; Haeruddin; Abdul Nashar; Arsalim
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3090

Abstract

Penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Perekaman Kartua Tanda Penduduk (E-KTP di Kecamatan Mandonga Kota Kendari. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis implemnetasi kebijakan perekaman Kartua Tanda Penduduk (E-KTP) dalam mendukung pemutakhiran data penduduk di Kecamatan Mandonga Kota Kendari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan perekaman e-KTP di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari secara umum telah berjalan efektif dan berhasil. Keberhasilan ini ditunjang oleh komunikasi kebijakan yang cukup baik, sumber daya manusia dan finansial yang memadai, sikap pelaksana yang positif dan berdedikasi, serta struktur birokrasi yang terorganisasi dengan jelas melalui SOP yang sistematis. Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam kejelasan dan konsistensi penyampaian informasi kepada masyarakat serta koordinasi antarinstansi yang perlu diperkuat. Dengan perbaikan di aspek komunikasi dan sinergi kelembagaan, efektivitas implementasi kebijakan perekaman e-KTP di Kecamatan Mandonga dapat meningkat lebih optimal. Dalam penelitian ini juga disarankan yaiitu Pemerintah Kota Kendari melalui Disdukcapil perlu memperkuat koordinasi dan komunikasi antarinstansi dengan dukungan teknologi informasi yang efisien dan  juga perlu dijaga keseragaman informasi, evaluasi berkala terhadap SOP, serta dukungan anggaran berkelanjutan untuk pemeliharaan perangkat dan peningkatan jaringan. Selain itu, pelatihan aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Hal lain pula aparatur pelaksana di Kecamatan Mandonga perlu meningkatkan profesionalisme, etika, dan tanggung jawab kerja, serta memperkuat koordinasi internal dan inovasi pelayanan digital. Penghargaan dan motivasi kerja bagi aparatur berprestasi untuk mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik.
Local Government Policies Supporting MSME Sustainability: A Systematic Literature Review (2016–2026) Arsalim; Asraf Yunus; Abdul Hakim
International Journal of Management, Economic and Accounting Vol. 4 No. 5 (2026): October 2026
Publisher : Yayasan Multidimensi Kreatif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61306/ijmea.v4i5.840

Abstract

Local governments shape the conditions under which micro, small, and medium enterprises (MSMEs) survive, adapt, and pursue social and environmental objectives. Evidence on these policies is dispersed across instrument types and institutional settings. This systematic review critically organizes the available relevant evidence around policy instruments, implementation mechanisms, and sustainability outcomes. The supplied review records report searches across Scopus, Web of Science, ScienceDirect, SpringerLink, and Google Scholar, followed by selection of 64 study entries. A narrative thematic synthesis examines regulatory and institutional arrangements, capability-building programmes, digital transformation and market access, and fiscal-financial instruments within a 2016–2026 scope. The findings suggest that coordination, administrative accessibility, and enterprise capabilities condition the benefits of policy support. Training may strengthen entrepreneurial intentions without securing sustained activity, while financial assistance and digital tools show context-dependent associations with performance. Null and contrasting findings challenge assumptions of uniform policy effectiveness. We propose an interpretive framework linking instrument design to enterprise uptake, capability formation, and sustainability under differing institutional conditions. The framework supports evaluation of policy combinations and post-programme support, rather than reliance on participation or disbursement counts alone. Missing search dates, inconsistent publication totals, and unresolved study identities require verification before the review can be considered fully reproducible.
Co-Authors Abdul Hakim Abdul Nashar Asraf Asraf Haeruddin Sunandar