Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Humiati Humiati
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Pasuruan Nomor 127/Pid.B/2012/Pn.Psr Terkait Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kannadhir Izzi; Kristina Sulatri; Humiati Humiati
Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Vol. 3 No. 3 (2026): Juli : Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konstitusi.v3i3.1968

Abstract

The transfer of a fiduciary collateral object without the fiduciary recipient’s written consent may harm the creditor and create legal liability for the debtor. This study analyzes the legal consequences of transferring fiduciary collateral without creditor approval and evaluates the judicial reasoning in Pasuruan District Court Decision Number 127/Pid.B/2012/PN.PSR. It employs normative legal research using statutory and case approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through a literature review and qualitatively analyzed through deductive reasoning. The findings demonstrate that an unauthorized transfer creates civil liability in the form of breach of contract and criminal liability under Article 36 in conjunction with Article 23(2) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security. The court’s reasoning in finding the defendant guilty was consistent with the established facts and mutually supporting evidence. Nevertheless, returning the vehicle to the defendant without expressly confirming the continuing fiduciary encumbrance creates legal uncertainty for the creditor. The return of evidence should not be interpreted as extinguishing the registered fiduciary right while the secured debt remains unpaid or the fiduciary recipient has not released its right.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN MAJELIS KOMISIONER DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI Cahyani Intan Dwi Lestari; Kristina Sulatri; Humiati Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i2.275

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara yuridis kedudukan Majelis Komisioner dalam sistem penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi. Selain itu, kajian ini difokuskan untuk membedah kekuatan hukum dari putusan yang dihasilkan oleh Majelis Komisioner guna menjamin kepastian hukum bagi pemohon informasi. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya ambiguitas eksekutorial dan risiko pembatalan putusan Komisi Informasi di pengadilan formal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini mengkaji bahan hukum primer seperti UU KIP serta bahan sekunder berupa jurnal dan literatur hukum terkait. Teknik analisis yang diterapkan bersifat deduktif kualitatif untuk menafsirkan norma hukum dan doktrin guna menjawab permasalahan kedudukan serta implikasi hukum putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Komisioner berkedudukan sebagai organ fungsional quasi-judicial dari lembaga negara penunjang (state auxiliary organs). Kekuatan hukum putusannya bersifat variatif; putusan mediasi bersifat final and binding, sedangkan putusan ajudikasi dapat diajukan keberatan ke PTUN atau PN. Kelemahan utama terletak pada ketiadaan kekuatan eksekutorial mandiri, sehingga eksekusi harus dimohonkan melalui pengadilan formal. Kondisi ini menciptakan disonansi antara kepastian hukum dan keadilan substantif bagi masyarakat.
PROSEDUR DAN PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA BADAN HUKUM DAN BADAN USAHA NON BADAN HUKUM OLEH NOTARIS DALAM PRAKTIK KENOTARIATAN Dara Agustina; Eka Pranoto; Humiati Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i2.277

Abstract

Penelitian ini membahas proses pembuatan legalitas badan hukum dan badan usaha non badan hukum oleh notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Akta tersebut diperlukan bagi entitas seperti Perseroan Terbatas (PT), koperasi, yayasan, perkumpulan, dan Persekutuan Komanditer (CV). Prosesnya meliputi pengajuan kepada notaris, penyusunan akta, hingga memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum melalui sistem elektronik sampai diterbitkannya Surat Keputusan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan fokus pada prosedur dan pelaksanaan pembuatan akta dalam praktik kenotariatan.
Co-Authors Cahyani Intan Dwi Lestari Dara Agustina Eka Pranoto Kannadhir Izzi Kristina Sulatri