<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya preventif Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menekan pelanggaran Peraturan Daerah yang berpotensi berkembang menjadi tindak pidana, dengan menelaah bentuk tindakan pencegahan, strategi pelaksanaan, pola koordinasi lintas lembaga dan kendala implementasi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan desain kualitatif deskriptif-analitis. Data normatif diperoleh melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan dan bahan hukum yang relevan, sedangkan data empiris melalui wawancara mendalam, observasi nonpartisipatif dan studi dokumen lapangan di Satpol PP Kota Batam. Informan penelitian berjumlah 12 orang yang terdiri atas unsur pimpinan, pejabat struktural, PPNS, personel lapangan, aparat wilayah, unsur kepolisian dan masyarakat. Hasil penelitian upaya preventif Satpol PP Kota Batam dilaksanakan melalui patroli rutin, pembinaan lapangan, teguran administratif, pemantauan lokasi rawan, tindak lanjut atas aduan masyarakat dan koordinasi antarlembaga. Langkah-langkah tersebut berfungsi sebagai mekanisme intervensi dini untuk menahan pelanggaran administratif agar tidak berkembang menjadi gangguan ketertiban yang lebih serius. Namun, efektivitasnya masih dibatasi oleh keterbatasan personel, tingginya mobilitas pelanggaran, belum seragamnya tindak lanjut lintas lembaga dan belum meratanya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menegaskan penguatan fungsi preventif Satpol PP memerlukan kapasitas kelembagaan yang lebih memadai, koordinasi yang konsisten dan dokumentasi administratif yang tertata.]]>
