Garuda - Garba Rujukan Digital

PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SEBAGAI SOSIAL KONTROL PEMBANGUNAN INDUSTRI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP DI TINJAU DARI HUKUM KONSTITUSI INDONESIA Rabu Rabu
PETITA Vol 2, No 1 (2020): PETITA Vol. 2 No. 1 Juni 2020
Publisher : PETITA

Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup sebagai sosial kontrol pembangunan baik pemerintah maupun yang bergerak di bidang industri yang dilakukan oleh pihak swasta dengan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup yang telah di atur dalam Undang-undang Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009, sebagai payung hukum, masalah pengelolaan lingkungan yang di anggap sebagai salah satu penyebab rusaknya lingkungan hidup, dengan adanya pembangunan yang dilakukukan tanpa memperhatikan faktor keseimbangan lingkungan yang pada akhirnya akan menimbulkan kerusakan secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa pencemaran, kerusakan, ekosistem bagi masyarakat. Akibat dari pencemaran dan kerusakan lingkungan itu dapat dilakukan gugatan Class Action dan Legal Standing, serta juga dapat dilakukan kepada pemerintah maupun badan hukum yang melakukan rusaknya lingkungan hidup berupa sanksi yang dapat diberikan, aspek secara administrasi, secara perdata, dan secara pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara indonesia.

REFORMASI DI BIDANG BIROKRASI UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DALAM HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK Rabu Rabu; Emy Hajar Abra
PETITA Vol 3, No 2 (2021): PETITA Vol. 3 No. 2 Desember 2021
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Negara merupakan organisasi tertinggi dalam kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah. Sebagai sebuah organisasi, negara, memiliki tujuan yang dimuat dalam konstitusi negara. Guna merealisasikan apa yang menjadi tujuan negara maka perlu dibentuk sebuah susunan pemerintahan. Dalam konteks kekinian negara tidak hanya sekedar bertindak sebagai penjaga malam yakni hanya sekedar menjaga ketertiban dan melaksanakan hukum tetapi lebih dari itu negara memiliki tugas untuk mensejahterakan rakyatnya. Reformasi birokrasi telah dikenal luas di Indonesia baik dalam tataran konsep maupun praktis. Istilah reformasi birokrasi dikenal dengan sebutan reformasi administrasi negara yaitu sebuah terminologi yang mencakup domain politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya hingga pertahanan dan keamanan; legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA DALAM PROGRAM JAMSOSTEK SERTA FUNGSI DAN PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMSOSTEK DI KOTA BATAM Rabu Rabu
PETITA Vol 2, No 2 (2020): PETITA Vol. 2 No. 2 Desember 2020
Publisher : PETITA

Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang pelaksanaannya ditunjuk oleh pemerintah kepada badan penyelenggara yaitu PT. Jamsostek (Persero). Program Jamsostek bertujuan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja maupun keluarganya. Bentuk perlindungan jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat dasar yang terdiri dari empat program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penerapan perlindungan hukum tenaga kerja dalam pelaksanaan program jamsostek di Kota Batam serta untuk mengetahui pengawasan serta faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan program jamsosotek di Kota Batam.

PERAN LSM SEBAGAI SOSIAL KONTROL MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN MENURUT UNDANG-UNDANG 32 TAHUN 2009 TENTANG LINGKUNGAN HIDUP Rabu Rabu
PETITA Vol 3, No 1 (2021): PETITA Vol. 3 No. 1 Juni 2021
Publisher : PETITA

Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup sebagai sosial kontrol pembangunan baik pemerintah maupun yang bergerak di bidang industri yang dilakukan oleh pihak swasta dengan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup yang telah di atur dalam Undang-undang Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran lsm sebagai sosial kontrol di tengah masyarakat dalam pembangunan berwawasan lingkungan hidup, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana objek atau masalah yang diteliti kemudian dianalisis secara menyeluruh sebagai suatu kesatuan yang terintegritas bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode pada umumnya yaitu observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data dilakukan sepanjang penilitian ini berlangsung, berdasarkan hasil penelitian peran lsm sudah berjalan baik dan membantu masyarakat baik individu ataupun keluarga, memperhatikan program-program pemerintah yang berkaitan erat dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup, walaupun masih diperlukan komunikasi yang lebih baik dan transparans.

EFEKTIFITAS SANKSI ADMINISTRASI DALAM MEMINIMALISIR PELANGGARAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BATAM Rabu Rabu
PETITA Vol 1, No 2 (2019): PETITA Vol. 1 No. 2 Desember 2019
Publisher : PETITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v1i2.4051

Peraturan Perundang-undangan dijadikan suatu alat sosial kontrol terhadap setiap masyarakat untuk melakukan segala kegiatannya. Salah satu Peraturan yang mengontrol segala kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dimuat dalam Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini memberikan beberapa jenis sanksi, salah satunya adalah sanksi administrasi. Pelanggaran-pelanggaran hukum lingkungan di Kota Batam bermacam-macam disebabkan status Kota Batam sebagai daerah industri yang memberikan peluang besar dalam pengelolaan lingkungan. Banyaknya permasalahan-permasalhan akibat pelanggaran lingkungan membuat peneliti mengkaji Efektifitas Sanksi Administrasi Dalam Meminimalisir Pelanggaran Hukum Di Kota Batam Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

EKSISTENSI PERATURAN DAERAH DALAM NEGARA HUKUM REPUBLIK INDONESIA Rabu Rabu; Parningotan Malau; Dwi Afni Maileni
PETITA Vol 4, No 1 (2022): PETITA Vol. 4 No. 1 Juni 2022
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v4i1.4352

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Dalam Naskah Akademis ini akan menjelaskan berbagai justifikasi dan berbagai usulan pengaturan bagi perubahan Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam praktek masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu di sempurnakan untuk menciptakan sistim pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang lebih baik. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan merupakan instrument hukum yang sangat strategis untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Peraturan Perundang-undangan yang mengikat secara umum mengakibatkan masyarakat tidak mempunyai pilihan lain, selain mentaati atau mematuhi peraturan tersebut termasuk peraturan daerah yang di amanatkan UUD 1945.

Sinergi Satpol PP dan Masyarakat dalam Penegakan Peraturan Daerah: Studi Empiris tentang Partisipasi Publik di Kecamatan Sagulung Muhammad Arif; Dwi Afni Maileni; Rabu Rabu; Rizki Tri Anugrah Bhakti
Jurnal Pendidikan Siber Nusantara Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pendidikan Siber Nusantara (April - Juni 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jpsn.v4i2.598

This study aims to analyze the synergy between the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the community in enforcing regional regulations in Sagulung District, Batam City, with particular emphasis on the forms of public participation, coordination mechanisms, and their impact on the effectiveness of public order enforcement. The study employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through field observation and documentation of collaborative practices between Satpol PP and local residents in supporting the enforcement of regional regulations. The findings show that such synergy is built through two-way communication patterns, formal complaint channels, local coordination forums, and the involvement of community leaders, neighborhood associations, community protection units, and residents in monitoring, reporting, prevention, and assistance during enforcement activities. Community participation was found to accelerate the detection of violations, improve Satpol PP’s responsiveness, strengthen public compliance, and reduce the potential for conflict during enforcement processes. However, the effectiveness of this collaboration remains constrained by several inhibiting factors, including uneven legal awareness among citizens, limited institutional resources, and the lingering repressive image of enforcement officers. This study concludes that regional regulation enforcement becomes more effective when implemented through a participatory partnership model that positions the community not merely as an object of regulation, but as an active subject sharing responsibility for maintaining public order.

PENERAPAN SANKSI HUKUM PIDANA ATAS PELANGGARAN PELAYARAN KAPAL PENGANGGKUT LIMBAH B3 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN Desfa Lizawati; Rabu Rabu; Tri Artanto
PETITA Vol 6, No 2 (2024): PETITA VOL. 6 NO. 2 DESEMBER 2024
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v6i2.7526

Penerapan Sanksi Hukum Pidana Atas Pelanggaran Kapal Pengangkut Limbah B3 Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran merupakan Undang- Undang penting dalam menjamin penegakan dan pengamanan diwilayah perairan laut teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyangkut keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim, sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu “Pelayaran adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.” Jurnal ini dialakukan dengan mengadopsi Teori Penegakan Hukum dengan Moteode Penelitian Hukum Empiris yang termasuk dalam dalam kategori penelitan Kualitatif, dengan Rumusan Masalah yaitu, Bagaimana Penerapan Sanksi Hukum Pidana Atas Pelanggaran Pelayaran Kapal Pengangkut Limbah B3 Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran serta apa kendala yang dihadapi Penegak Hukum Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Limbah B3.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search