Zusiana Elly Triantini
Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Jurnal Musawa: Solusi Dan Tantangan Akademis Dalam Studi Gender Di Perguruan Tinggi Islam Witriani Witriani; Zusiana Elly Triantini
Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 21 No. 2 (2022)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2022.2102.201-210

Abstract

Permasalah Gender adalah gejala sosial yang sangat dinamis. Paradigma berfikir dan meneliti menyangkut proses tindakan ditunjukkan oleh lingkungan akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam mendirikan Jurnal musawa. Hal ini guna kritik pada kajian gender secara akademis. Sejauh paradigma Gender dan HAM   dalam Kajian Islam, Sosial dan Sains menjelaskan peran Jurnal Musawa pada kanca akademis. Fungsi dan peran Jurnal Musawa menjelaskan secara elegan proses studi gender pada kalangan akademis baik praktis dan teoritis. Hal ini menjelaskan perubahan-perubahan pemikiran pada tataran filosofis memahami studi gender di perguruan tinggi. Jurnal musawa membawa wacana tersebut dalam perang kritik serta argumentasi. Hal ini mencerminkan adanya perkembangan pemikiran akademis dalam studi gender di Perguruan tinggi. Pola akademis ini memberikan ruang besar dalam Studi gender sebagai Lembaga pembelajaran perempuan di Pusat Studi Wanita(PSW) UIN Sunan Kalijaga.  [Gender issue is very dynamic social problem. The paradigm study gender concerns to any process of showing UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta in publishing Musawa journals. The habit talks for criticism on academic gender studies. As far as the Gender and Human Rights paradigm in Islamic, Social and Scientific Studies explains Musawa Journal in academia. The challenge of the Musawa elegantly explains the process of gender studies to academics both practically and theoretically. It explains the philosophy changing in issues at the level of understanding gender studies in higher education. Musawa brings the discourse into a criticism and argumentation. The tradision reflects the development of academic thought in gender studies in tertiary institutions. The academic pattern provides a large space in gender studies as a Center for gender studies at Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga.]
Zakat Sebagai Pilar Ekonomi Ummat di Indonesia (Studi Konsep Zakat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) Elly Triantini, Zusiana
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 4 No. 1 (2012): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/hgkqpd08

Abstract

Dalam satu dekade terakhir ini, muncul fenomena menarik di kalangan umat Islam di Indonesia terkait dengan zakat. Minat atau ketertarikan umat Islam Indonesia untuk membayar zakat mengalami peningkatan, seiring tumbuhnya lembaga- lembaga pegelola zakat, baik "negeri" maupun "swasta". Hal ini juga didorong oleh penggunaan media, baik cetak meupun elektronik yang dikemas secara kreatif sebagai sebuah strategi untuk mengefektifkan pengaruh kesadaran ber-zakat. Berangkat dari perkembangan kehidupan sosial dan perekonomian akhir-akhir ini terutama masyarakat Islam, maka pembicaraan tentang zakat yang merupakan rukun Islam yang bercorak sosial ekonomi ini semakin menjadi fokus perhatian para ahli dan pihak-pihak yang berkompeten, termasuk dalam hal ini Makamah Agung yang menyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dimna salah satu dimensi yang dibahas di dalamnya adalah zakat. Hal itu tidak lain karena zakat, walaupun selalu dibahas di dalam pokok bahasan ibadat, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari shalat, namun sebenarnya juga merupakan bagian dari sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik dan moral Islam yang sangat penting dalam upaya membangun ekonomi umat dan menjaga keseimbangan antara yang kaya dan yang miskin, sehingga persoalan ini, selain dibahas dalam konteks ibadat, juga telah menjadi bahasan dalam buku-buku hukum, ekonomi dan bidang keislaman lainnya. Peran serta negara dan masyarakat tentu tidak dapat dinafikan dalam perkembangan zakat baik secara normatif maupun empiris. Kondisi politik dan ekonomi memiliki andil yang cukup besar pula dalam perubahan tersebut. Munculnya bangrapa peraturan negara tentang zakat, hingga usaha penggabungan antara zakat dan pajak, serta pembentukan badan pengelolaan zakat resmi pemerintah dan sertifikasi terhadap lembaga pengelola zakat non pemerintah serta tersusunnya KHES yang memiliki dasar hukum PERMA no 2 Tahun 2008 merupakan bukti empiris bahwa negara turut berperan penting dalam perkembangan zakat di Indonesia.
Meretas Jalan Kesetaraan: Praktik Baik Dan Refleksi Program Sekolah Gender Di Perguruan Tinggi Nasrul Latifi, Yulia; Elly Triantini, Zusiana
Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 23 No. 2 (2024)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2024.232.253-270

Abstract

Abstrak Artikel ini akan menjelaskan tentang praktik baik pengarusutamaan gender di salah satu perguruan tinggi Islam di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan peran dan jaringan aktor (actor network theory/ANT) dan metode penelitian kualitatif, artikel ini menjelaskan temuan penelitian terkait dengan bagaimana upaya program pengausutamaan gender di lingkungan perguruan tinggi di tengah derasnya arus tehnologi informasi yang terus bergerak dinamis, sementara persoalan gender belum bergerak dan masih seringkali muncul berupa persoalan klasik dan berulang. Berangkat dari metode analisis yang digunakan dan didasarkan pada pencarian makna yang secara ontologik bergerak antara empiris, logis, dan etik dengan corak berfikir reflektif dan verstehen, temuan penelitian ini menunjukkan kuatnya peran, kontribusi, dan tantangan Sekolah Gender dalam penguatan paradigma kesetaraan gender dan penguatan kampus inklusi. Analisis atas temuan data menghadirkan refleksi dan rekomendasi bagi penguatan pengausutamaan gender seperti yang terlihat dalam program Sekolah Gender terutama terkait: bentuk dan substansi, kurikulum dan materi, pendekatan pembelajaran, strategi publikasi, dan pengembangan jejaring internal dan eksternal dan merekomendasikan forum atau program serupa di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.    Kata Kunci: Pengarusutamaan, Gender, Peran, Tantangan, Perguruan Tinggi  [This article will discuss the best practices of gender mainstreaming at one of the Islamic universities in Indonesia. Using an actor-network theory (ANT) and qualitative methods, this article presents interesting findings on how gender mainstreaming programs survive and are implemented in the higher education environment amidst the dynamic flow of information technology, while gender issues remain stagnant and often present as recurring, classical problems. Based on the analytical methods used and the search for meaning that ontologically navigates between empirical, logical, and ethical dimensions with a reflective and verstehen way of thinking, the research findings highlight the significant role, contributions, and challenges faced by the Gender School in strengthening the paradigm of gender equality and fostering an inclusive campus. The analysis of the data findings provides reflections and recommendations for strengthening gender mainstreaming, as seen in the Gender School program particularly related to: the form and substance, curriculum and materials, learning approaches, publication strategies, and the development of internal and external networks. It also recommends similar forums or programs in various universities across Indonesia.] Keywords: Mainstreaming, Gender, Role, Challenges, University
Supra-Village Politics and the Diminishing Presence of Women's Empowerment in Indonesian Villages Zusiana Elly Triantini; Rohana Rohana
Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol. 18 No. 2 (2026): Publica
Publisher : Department of Public Administration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jpan.v18i2.55501

Abstract

The establishment of village autonomy in Indonesia, as formalized through the Village Law (Law No. 6/2014), is frequently portrayed as a cornerstone for fostering self-reliant and independently governed rural communities. However, empirical evidence indicates that this autonomy is significantly circumscribed by actors and political forces operating beyond the village level, including bureaucratic hierarchies, political party structures, and patronage systems, all of which shape village development priorities. This article argues that the decline of women's empowerment initiatives within Indonesian villages is not merely an inadvertent administrative oversight but a structural consequence of supra-village political dynamics. Utilizing qualitative research conducted across multiple regions between 2021 and 2022, complemented by document analysis and secondary literature, this study identifies three primary channels through which village elites secure external resources: engagement with local district heads (bupati/walikota), appeals to senior bureaucratic officials, and lobbying of political parties or legislative actors. These lobbying practices reveal deeply entrenched clientelistic relationships that privilege programs with political returns, while marginalizing gender-responsive initiatives. Women's empowerment programs, previously supported through PKK frameworks and informal women's collectives, have been co-opted, weakened, or reduced to tokenistic forms of participation. Drawing on theories of supra-village politics, critiques of decentralization, and feminist political economy, this article demonstrates that women's empowerment has not been eliminated but has been politically reconfigured into non-transformative forms of administrative compliance. The study concludes by proposing structural reforms in fiscal governance, political accountability, and gender mainstreaming to restore substantive pathways for women's agency in rural development processes.