Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Upaya Hukum Kasasi Mirna Hasanah; Asmi Nur Prasiwi; Wildan Aulin Nuha; Safitri Mukarromah
Jurnal Literasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 5, No 1 (2026): Maret
Publisher : CV Litera Inti Aksara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61813/jlppm.v5i1.254

Abstract

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia mendorong meningkatnya jumlah sengketa ekonomi syariah yang membutuhkan penyelesaian melalui jalur hukum yang tepat guna menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Salah satu mekanisme hukum yang ditempuh adalah upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi memiliki fungsi strategis tidak hanya sebagai instrumen perlindungan hak, tetapi juga sebagai sarana memastikan adanya keseragaman penerapan hukum di seluruh tingkat peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim agung dalam memutus perkara kasasi terkait sengketa ekonomi syariah serta mengulas tata cara pengajuan kasasi yang berlaku. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus yang bersumber dari putusan Mahkamah Agung. Data penelitian diperoleh melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim agung dalam perkara kasasi ekonomi syariah merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ketentuan Hukum Acara Perdata, serta Hukum Acara Peradilan Agama. Dari aspek prosedural, tata cara kasasi telah sejalan dengan Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menekankan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Studi kasus memperlihatkan bahwa alasan pengajuan kasasi umumnya berkaitan dengan dugaan adanya kekeliruan penerapan hukum acara oleh pengadilan tingkat sebelumnya. Dengan demikian, kasasi berperan penting dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum, meskipun masih menghadapi kendala efektivitas dalam penyelesaian perkara yang membutuhkan perbaikan di masa mendatang.
Digital Zakat Fintech in the Perspective of Sharia Economic Law: Analysis of Strategic Role and Contribution to SDG 1 in Indonesia (2021–2024) Mirna Hasanah; Makhrus Makhrus; Safitri Mukarromah; Istianah Istianah
IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 (2026): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2026
Publisher : STAI Al-Mas'udiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69768/ji.v5i2.241

Abstract

Digital transformation has reshaped the zakat management ecosystem in Indonesia through the integration of financial technology (fintech), yet its implementation continues to raise important questions about sharia compliance and social impact optimization. This article analyzes the role of fintech in digital zakat collection from the perspective of Islamic economic law and its contribution to the Sustainable Development Goals (SDGs), specifically SDG 1 on poverty eradication. Using a descriptive qualitative approach with document analysis, this study examines annual reports of BAZNAS, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, and Lazismu for the 2021–2024 period, alongside relevant regulations. The findings reveal that fintech plays a strategic role in expanding the muzaki base by removing structural access obstacles, improving fund allocation accuracy, accelerating crisis response, promoting digital economic empowerment, and strengthening transparency through blockchain and real-time audit systems. From the sharia economic law perspective, these practices broadly align with the principles of maslahah, justice, and amanah, though regulatory gaps remain in real-time verification mechanisms, fund segregation, and data protection. The contribution to SDG 1 (No Poverty) is evidenced by expanding mustahik coverage and accelerated responses to extreme poverty. The novelty of this study lies in its empirical integration of post-pandemic OPZ operational data with sharia compliance analysis and SDG validation within the Indonesian context.