Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara Jurnal Pajak dan Bisnis (Journal of Tax and Business)
Alih Aji Nugroho
Politeknik STIA LAN Jakarta, Jakarta, Indonesia
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Collaborative Governance in Indonesia’s Nutritious Food Policy: A Multi-Stakeholder Implementation Model Alih Aji Nugroho; Agus Sudrajat; Ilima Fitri Azmi; Fahri Ardiansyah; Retnayu Prasetyanti
Jurnal Borneo Administrator Vol. 21 No. 2 (2025): August 2025
Publisher : Pusjar SKPP Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v21i2.1698

Abstract

Indonesia continues to face substantial challenges in achieving food security andnutritional adequacy, with nearly 70% of its population unable to afford healthy diet and childhood stunting rates remaining above 20%. Addressing these complex, interlinked issues requires a coordinated, multisectoral response. This study critically examines the implementation of the National Nutritious Food Policy, focusing on the role of stakeholder collaboration within a proposed model that combines two collaborative perspectives, based on the cluster model and the Ansell & Gash collaborative frameworks. This has made the analysis relevant to both practical and theoretical contexts. By employing a qualitative analysis grounded in a literature review and policy analysis, the research identifies four strategic pillars essential to policy success: governance and policy management, food provision and distribution, inter-organizational collaboration and promotion, and monitoring and evaluation. The study emphasizes the need for an integrated institutional framework that aligns national priorities with local capacities, including the engagement of small and medium enterprises (SMEs), Village-Owned Enterprises (BUMDes), and community organizations. Findings highlight that sustained improvements in food security and public health outcomes depend on solid coordination, infrastructure development, and inclusive stakeholder participation. The study contributes to the growing discourse on collaborative governance in public policy, particularly in thecontext of national nutrition interventions. It offers practical insights for optimizing multi-actor implementation strategies in Indonesia’s food system.
Model Pembiayaan Pengerukan Alur Pelayaran Melalui Kpbu Dengan Availability Payment Berbasis PNBP: Analisis Data 2015-2018 Paripurna Sandinugraha; Alih Aji Nugroho
Jurnal Pajak dan Bisnis Vol 7 No 2 (2026): Journal of Tax and Business
Publisher : LPPM-STPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55336/jpb.v7i2.458

Abstract

Pendangkalan alur pelayaran menimbulkan kebutuhan pengerukan yang berulang, sedangkan pembiayaan melalui belanja tahunan dapat menghasilkan layanan yang terfragmentasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola volume dan anggaran pengerukan serta merumuskan model Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dengan mekanisme Availability Payment yang menggunakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai basis kapasitas fiskal melalui APBN. Penelitian menggunakan analisis dokumen dan statistik deskriptif atas data pengerukan 26 lokasi pada 2015-2018. Hasil analisis menunjukkan bahwa volume pengerukan menurun dari 9,18 juta m³ pada 2015 menjadi 0,67 juta m³ pada 2018. Anggaran turun dari Rp630,87 miliar menjadi Rp67,74 miliar, sedangkan biaya rata-rata meningkat dari Rp68,76 ribu menjadi Rp100,64 ribu per m³. Lima lokasi dengan volume terbesar menyerap 57,9 persen volume dan 44,2 persen anggaran. Variasi biaya antar lokasi sangat lebar, sehingga kelayakan proyek tidak dapat ditetapkan dengan satu asumsi biaya nasional. Model KPBU-AP dapat mengubah orientasi pembayaran dari volume pekerjaan menjadi ketersediaan kedalaman alur. Namun, PNBP tidak dapat diperlakukan sebagai earmarking langsung karena pembayaran tetap memerlukan pengalokasian melalui APBN dan DIPA. Skema ini layak dipertimbangkan secara selektif apabila pemerintah menetapkan indikator kinerja yang terukur, menguji keterjangkauan fiskal, dan mengalokasikan risiko kepada pihak yang paling mampu mengelolanya.
Tantangan Tata Kelola Informasi Anggaran pada Penginputan Usulan RPD DAK Nonfisik Dana Pelayanan PPA Laili Fitra Sani Lukman; Alih Aji Nugroho; Dewi Sahara
Jurnal Pajak dan Bisnis Vol 7 No 2 (2026): Journal of Tax and Business
Publisher : LPPM-STPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55336/jpb.v7i2.459

Abstract

DAK Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan instrumen pendanaan yang penting untuk mendukung pemerintah daerah dalam memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak. Kualitas informasi anggaran pada tahap perencanaan menjadi krusial karena usulan daerah digunakan sebagai dasar penilaian, pembahasan, perbaikan, dan input lanjutan dalam pelaporan sektoral. Artikel ini membahas tantangan tata kelola informasi anggaran pada penginputan usulan RPD DAK Nonfisik Dana Pelayanan PPA melalui KRISNA DAK dan keterkaitannya dengan ALAMANDA PPA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan dukungan statistik deskriptif sederhana dari jawaban tertutup kuesioner. Data dikumpulkan melalui kuesioner semi-terstruktur dan wawancara singkat kepada 10 verifikator internal KemenPPPA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas informasi anggaran dalam usulan RPD belum sepenuhnya merata. Tantangan utama yang ditemukan meliputi dokumen tahun sebelumnya yang belum dimutakhirkan, pergantian operator tanpa alih pengetahuan yang memadai, waktu input dan perbaikan yang terbatas, pemahaman daerah yang belum merata terhadap catatan verifikator, koordinasi internal daerah yang belum optimal, serta beban kerja verifikator yang tinggi. Kesalahan juga masih ditemukan pada ALAMANDA PPA terutama ketika operator KRISNA DAK berbeda dengan operator ALAMANDA PPA. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan digital tidak secara otomatis menjamin informasi anggaran yang akuntabel. Penguatan tata kelola perlu dilakukan melalui template standar, checklist sebelum submit atau lock, klinik konsultasi, peningkatan kapasitas operator, kejelasan koordinasi antarpihak, dan kesinambungan informasi antar-aplikasi.
Persepsi Asn Generasi Z Terhadap Pemanfaatan Inovasi Digital Untuk Peningkatan Pelayanan Publik Diah Triastuti; Alih Aji Nugroho
Jurnal Pajak dan Bisnis Vol 7 No 2 (2026): Journal of Tax and Business
Publisher : LPPM-STPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55336/jpb.v7i2.470

Abstract

Pada tahun 2025 mulai banyak ASN yang memiliki latar belakang generasi Z atau Gen Z. Para Gen Z selama ini dipersepsikan sebagai mereka yang memiliki literasi digital dan kemampuan pemanfaatan digitalisasi yang lebih baik dan aktif dari generasi-generasi sebelumnya. Hal ini menciptakan persepsi bahwa keberadaan ASN Gen Z dapat menjadi potensi pemanfaatan inovasi digital untuk memudahkan pelayanan publik. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk membuktikan adanya antusiasme ASN Gen Z terhadap innovasi digital utuk meingkatkan pelayanan publik. Penelitian ini juga menggunakan sintesis teori New Public Administration dari George Fredericson dengan Teori Digital Era Governance dari Patrick Dunleavy. Sintesis dari kedua teori ini akan dikaitkan dengan jawaban para responden yang merupakan ASN Gen Z dari beberapa K/L untuk menemukan persepsi ASN Gen Z terhadap pemanfaatan teknologi digital pada sektor pelayanan publik, serta rekomendasi yang dapat diberikan untuk mendukung potensi ASN Gen Z pada isu tersebut.
Co-Authors Agus Sudrajat Dewi Sahara Diah Triastuti Fahri Ardiansyah Ilima Fitri Azmi Laili Fitra Sani Lukman Paripurna Sandinugraha Retnayu Prasetyanti