Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Binamulia Hukum
Husni Thamrin
Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Konflik Norma Hubungan Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Akhmad Sazili; Yandi Yandi; Husni Thamrin
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 2 (2026): Binamulia Hukum (article in press)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i2.1401

Abstract

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang menempatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga dengan fungsi koordinatif terhadap seluruh kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Namun, dalam praktiknya muncul konflik norma ketika BAZNAS dianggap menempatkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di bawah struktur hierarkisnya melalui mekanisme Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum karena berpotensi menafikan kedudukan independen LAZ sebagai entitas masyarakat sipil yang dijamin hak konstitusionalnya, untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial-keagamaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk konflik norma serta batas kewenangan BAZNAS terhadap LAZ dalam kerangka hukum tata negara Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur akademik mengenai teori kewenangan, teori hierarki norma hukum, dan prinsip negara hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik norma terjadi akibat tumpang tindih pengaturan kewenangan antara BAZNAS dan LAZ, di mana regulasi turunan cenderung melampaui mandat undang-undang. Penelitian ini merekomendasikan penegasan batas kewenangan melalui revisi regulasi dan pembentukan mekanisme pengawasan independen agar selaras dengan prinsip rechtsstaat serta kebebasan beragama yang dijamin UUD 1945
Analisis Hukum terhadap Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Perspektif Tata Kelola Keuangan Desa Amnah Amnah; Syafri Hariansah; Husni Thamrin
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 6 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i6.9806

Abstract

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk pengelolaan tersebut adalah penyertaan modal pemerintah desa kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai entitas ekonomi yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli desa dan memperkuat kemandirian desa. Namun, dalam praktiknya, penyertaan modal sering kali menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait kejelasan dasar hukum, batas kewenangan pemerintah desa, serta mekanisme pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa. Kesenjangan pemahaman terhadap norma hukum dan praktik pengelolaan BUMDes menunjukkan perlunya kajian mendalam dari perspektif hukum tata negara dan tata kelola keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum penyertaan modal pemerintah desa kepada BUMDes berdasarkan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menelaah implikasi hukumnya terhadap pertanggungjawaban pemerintah desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyertaan modal pemerintah desa kepada BUMDes memiliki legitimasi hukum yang kuat sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 jo. PP Nomor 47 Tahun 2015, dan Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021. Namun, dalam implementasinya, ditemukan kelemahan pada aspek pengawasan dan pertanggungjawaban hukum, terutama terkait pelaporan dan audit keuangan BUMDes. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan mekanisme akuntabilitas agar penyertaan modal tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan keuangan desa dan tetap sejalan dengan prinsip good village governance.
Co-Authors Akhmad Sazili Amnah Amnah Syafri Hariansah Yandi Yandi