<![CDATA[The Indonesian Constitution guarantees religious expression in the digital space. However, this expression can spark debate and controversy when it clashes with the authority of individuals issuing fatwas online. This study analyzes the interaction between religious views and the Constitution in Indonesia, especially regarding citizens' constitutional rights to express religious fatwas in the digital public sphere. With a digital constitutionalism approach that involves a normative-comparative analysis of the Indonesian Constitution, the Human Rights Law, the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), the Personal Data Protection Law (PDP Law), and other relevant regulations, this study finds that the religious fatwas of ustadz (religious teachers) in the digital space invite debate/controversy. On the one hand, he has a constitutional right to express his religious opinions; on the other, the state regulates religious authorities who may express religious opinions in public. In practice, the state recognises an institutional fatwa (MUI) rather than an individual fatwa, although an individual fatwa has greater influence than an institutional fatwa. Abstrak Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan berekspresi dalam ranah keagamaan di ruang digital. Namun, ekspresi ini dapat memicu perdebatan dan kontroversi ketika berbenturan dengan otoritas individu yang mengeluarkan fatwa di ruang digital. Studi ini menganalisis interaksi antara pandangan keagamaan dan Konstitusi di Indonesia, khususnya terkait hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan fatwa keagamaan di ruang publik digital. Dengan pendekatan digital constitutionalism (konstitusionalisme digital) melalui analisis normatif-komparatif terhadap Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta regulasi terkait lainnya, studi ini menemukan bahwa fatwa keagamaan dari para ustadz (guru agama) di ruang digital memicu perdebatan dan kontroversi. Di satu sisi, ia memiliki hak konstitusional untuk mengekspresikan pandangan keagamaan pribadinya; di sisi lain, negara mengatur otoritas keagamaan yang diperbolehkan menyampaikan opini keagamaan di muka umum. Dalam praktiknya, otoritas yang diakui oleh negara adalah fatwa institusional (MUI) dibandingkan dengan fatwa individu, meskipun fatwa individu memiliki pengaruh yang lebih besar daripada fatwa institusional. ]]>
