Dzaka M. Hakim
Universitas Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Effectiveness of the Supreme Court as the Guardian of Legality in Reviewing Norms Under the Law Irmanjaya Thaher; Dzaka M. Hakim; Ramelan Ramelan
Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Vol. 3 No. 2 (2024): HAKAMAIN: Journal of Sharia and Law Studies
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Makwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57255/hakamain.v3i2.1761

Abstract

Artikel ini mengkaji peran dan efektivitas Mahkamah Agung (MA) dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (hak uji materiil/HUM), dengan fokus pada dua putusan landmark tahun 2024 dan data kinerja MA secara keseluruhan. Putusan MA Nomor 12/P/HUM/2024 yang menguji Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan Putusan Nomor 23/P/HUM/2024 yang menguji syarat umur pencalonan kepala daerah dianalisis secara mendalam dari perspektif hukum tata negara. Kajian juga menyoroti capaian kinerja MA pada tahun 2024, di mana MA menerima 31.000 perkara (meningkat 13,72% dari tahun 2023), memutus 30.763 perkara, dengan tingkat penyelesaian tepat waktu mencapai 96,52%. Analisis terpadu ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana MA telah efektif menjalankan fungsi pengawasan konstitusionalitas peraturan perundang-undangan sebagai penyeimbang kekuasaan dalam sistem hukum Indonesia
Constitutional Accountability for Increased DPR Recess Funds and Effective Public Participation Irmanjaya Thaher; Dzaka M. Hakim; Eko Ariyanto
Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Vol. 3 No. 2 (2024): HAKAMAIN: Journal of Sharia and Law Studies
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Makwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57255/hakamain.v3i2.1762

Abstract

Artikel ini mengkaji status hukum reses Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dalam konteks fungsi penyerapan aspirasi konstitusional, dengan memusatkan perhatian pada dimensi normatif, kelembagaan, dan fiskal dari institusi reses. Kajian dilakukan terhadap landasan konstitusional reses dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait, diikuti analisis kritis terhadap perkembangan dana reses anggota DPR periode 2024–2029 yang mengalami kenaikan signifikan dalam dua tahap: dari Rp 360 juta menjadi Rp 702 juta per tahun suatu peningkatan sebesar 95,5% dalam kurun waktu kurang dari satu tahun. Artikel ini juga menelaah implikasi konstitusional dan akuntabilitas demokratis dari kenaikan tersebut, menganalisis mekanisme pengawasan yang berlaku, serta menawarkan rekomendasi reformasi kelembagaan untuk memastikan bahwa dana reses digunakan secara optimal dalam pemenuhan mandat konstitusional DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat