Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Transformasi Sosial Pribumi Depok Tahun 1930-1960 Suryana, Asep
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 6, No 2 (2004)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (86.226 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v6i2.203

Abstract

The article deals with the social transformation of the indigenous people of Depok from 1930 until 1960. Substancially, the social transformation had made public sphere of the indigenous people of Depok wider, and it produced their new structure of socioeconomic significantly. In this context, they were so selective in their adaptation processes. Actually, the patterns of their adaptation had rational calculation itself that based on subsistence principles.
Menolak Instrumentasi Negara: Ruang Gerak Pesantren dalam Otonomi Daerah Asep Suryana
Antropologi Indonesia No 65 (2001): Jurnal Antropologi Indonesia
Publisher : Department of Anthropology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implementation of local government policies during the New Order era has weakened Pesantren as local and Islamic education institution. The weakening is due to, firstly, the instructive position of central government to its local subordinates implying that this later apparatus be the instrument of gaining its target. Secondly, the head of local government as solely powerful figure in local structure has been decisive in many local policies. This local political situation has also implied a centralization of Islamic education policies during the era. The discussed cases of two Pesantren in two different districts in this article reveal that regional autonomy will be presumably strengthening this Islamic education institution.
From A Nation of Quarter-Humans to that of A Proud People: Technology Transfer and Nationalism in Indonesia (1951-1998) Suryana, Asep
Masyarakat: Jurnal Sosiologi Vol. 29, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A series of technology transfer programs took place after Indonesia became fully independent, from 1951 until the fall of the New Order (1998). This article unpacks the ways the authoritarian New Order government utilize nationalist discourses, reproduced in the postcolonial context. These programs were framed as an antithesis to the negative psycho-social aspects of Dutch colonialism as a mean of postcolonial national integration, and as a strategy to make Indonesia’s position more equal to the more developed countries. At the same time, the technology transfer programs relied heavily on the high capacity of the authoritarian state. This study asserts that New Order demonstrates a case of a high capacity authoritarian state that utilized the success of the technology transfer programs, along with nationalist discourses, to legitimize its power. This article expands on the arguments of the previous studies that focus on the strong capacity of the state in promoting the technology transfer. The previous studies tend to neglect the post-colonial context (including the reproduction of the discourses of nationalism) in technology transfer program.
Dinamika Konversi Hak Atas Tanah Ulayat (Studi Kasus Tanah Ulayat Di Bali): Dynamics of Conversion of Customary Land Rights (Case Study of Customary Land in Bali) Abdul Rahman Hamid; Asep Suryana
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6527

Abstract

Tanah ulayat memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat adat di Bali, tidak hanya sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai simbol identitas budaya dan hubungan spiritual dengan alam. Pengelolaan tanah ulayat yang baik dapat mendukung pembangunan berkelanjutan, namun konversi hak atas tanah ulayat sering kali menimbulkan konflik antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian hak-hak tradisional masyarakat adat. Bali, sebagai destinasi wisata utama, mengalami tekanan besar terhadap lahan strategis untuk pengembangan sektor pariwisata, yang menyebabkan konversi hak atas tanah ulayat menjadi isu yang kompleks. Proses ini sering kali melibatkan ketegangan antara pemerintah, investor, dan masyarakat adat, serta dipengaruhi oleh regulasi yang tidak konsisten dan kurangnya pemahaman tentang hukum adat. Konversi hak atas tanah ulayat tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada perubahan sosial dan budaya, yang dapat merusak identitas dan keberlanjutan tradisi masyarakat adat. Selain itu, ketidaksepakatan antar generasi dalam masyarakat adat mengenai pengelolaan tanah juga memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai dinamika konversi hak atas tanah ulayat diperlukan untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan. Pendekatan komprehensif yang melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat adat, pemerintah, dan investor, sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan sosial, budaya, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai konversi hak atas tanah ulayat di Bali dan merumuskan strategi yang tepat untuk menjaga hak-hak masyarakat adat sambil mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.